Menanti Lahirnya Satu Peta

One Map Policy tak hanya mampu menumbuhkan perekonomian. One Map Policy juga akan sangat membantu dalam menjaga lingkungan, baik hutan maupun laut.

Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Policy adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 dan masih berlanjut sampai saat ini dimasa Presiden Joko Widodo saat ini. Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sebagai Ketua Pelaksana.

Dikabarkan, Pemerintah menargetkan geoportal Kebijakan Satu Peta rilis di laman tanahair.indonesia.go.id, sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2018. Harapannya, kebijakan ini jadi dasar tata ruang agar tak terjadi tumpang tindih dan konflik dalam penggunaan lahan. ”Masalah perizinan memberikan dampak ekonomi, terutama penggunaan lahan dan ruang. Banyak tumpang tindih dalam suatu informasi. Kebijakan satu peta jadi solusi dalam permasalahan itu,” kata Sugeng Priyadi, Ketua Panitia Peluncuran Kebijakan Satu Peta.

Satu Peta ini, katanya, merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi VIII diharapkan jadi solusi menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan, terutama konflik tumpang tindih lahan.

Kebijakan ini, diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Lien Rosalina, Kepala Pusat Pemetaan dan Intgrasi Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) mengatakan, hingga Juli 2018 progres kompilasi dan integrasi peta sudah 87 persen.

Lien Rosalina, Kepala Pusat Pemetaan dan Intgrasi Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) dikutip dari Mongabay mengatakan, hingga Juli 2018 progres kompilasi dan integrasi peta sudah 87 persen. Meski demikian, dia optimis kompilasi dan integrasi peta dapat selesai sesuai target.

BIG mengatakan, 85 peta tematik terintegrasi melalui proses koreksi dan verifikasi atas informasi geospasial dasar (IGD) hingga jadi satu referensi terstandar. Peta tematik terdiri dari pemetaan tata ruang, batas desa, batas negara, irigasi, sawah, kawasan hutan, tanah adat, potensi alam dan lain-lain. ”Dari 85 target tema, tak semua daerah memenuhi karena potensi alam masing-masing berbeda,” katanya.

Diskusi One Map Policy APHI dan Badan Informasi Geospasial (BIG) – (rimbawan.com)

Saat peluncuran nanti, pemerintah menampilkan kompilasi dan integrasi IGT tetapi belum mencakup sinkronisasi dan penyelarasan. Ia jadi pekerjaan rumah lanjutan. Penyelarasan peta seperti soal hukum dan perizinan wilayah, katanya, oleh Kemenko Perekonomian. ”Sinkronisasi baru tahun ini untuk Kalimantan Timur, kita akan replika yang lain,” kata Rosalina.

Dodi Slamet Riyadi, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Perekonomian mengatakan, hasil sinkronisasi belum bisa masuk ke sistem geoportal, karena hasil rumusan baru tahap usulan rekomendasi.

Kala sinkronisasi, kata Dodi, kemungkinan akan ada implikasi hukum. Tak hanya mengubah peta, tetapi memiliki pengaruh pada surat keputusan penerbitan izin, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan yang tumpang tindih. “Kita harus dorong eksekusi aspek hukum atau cabut haknya atau memperkecil izin. Kita harus siap dengan gugatan-gugatan di PTUN, itu yang harus kita antisipasi,” katanya.

Dalam perumusan rekomendasi tumpang tindih ini, katanya, perlu ditelaah jelas soal kronologis penerbitan perizinan. Nantinya, kementerian atau lembaga dan pemda provinsi berperan sebagai walidata yang berhak membuat peta tematik sesuai bidang atau potensi masing-masing daerah. Selanjutnya, para walidata akan terhubung pada Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Untuk diketahui, One Map Policy adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. BIG sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar yaitu Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar yang menjadi acuan untuk menjamin keterpaduan informasi nasional. BIG mengintegrasikan berbagai peta yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah ke dalam satu peta dasar (One Map).

Konsep One Map Policy adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif , dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga dalam hal ini BIG untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal.

Kepala BIG mengatakan bahwa “One Map Policy” diyakini akan dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Deforestasi yang tidak terkendali salah satunya adalah karena tidak tersedianya peta atau informasi geospasial yang terintegrasi pada setiap kementerian dan lembaga, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pemberian ijin usaha. Permasalahan ini sangat terkait dengan pemetaan tataruang daerah. Keterbatasan ketersediaan informasi geospasial dan sumberdaya manusia yang memahami informasi geospasial dan analisis keruangan menjadi salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas penataan ruang.

Kebijakan Open Map Policy juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik (good forest governance), informasi geospasial untuk MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), mengkoordinasikan proyek-proyek MP3EI serta mendukung disaster management (penanganan bencana). IIEN SOEPOMO