Main Mata Proyek Listrik Uap

PLTU Mulut Tambang Riau menjadi harapan menjadi pemasok listrik bagi kebutuhan energi di tanah air. Sayang, banyak pihak bermain.

Tugas sebagai menteri bukanlah tugas yang mudah, terlebih sebagai menteri sosial dengan berbagai persoalan yang terjadi di tanah air. Dan pada Kamis, 19 Juli 2018, Menteri Sosial Idrus Marham terpaksa harus meninggalkan tugas mulianya sebagai menteri karena harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia baru tuntas menjalani pemeriksaan pada malam hari. Idrus Marham menjalani pemeriksaan selama sekitar 11 jam, sejak Kamis pagi, sebagai saksi kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau-1 dengan tersangka Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo.

Usai menjalani pemeriksaan itu, Idrus mengaku menghargai proses hukum yang dilakukan oleh KPK, termasuk penangkapan Eni di rumah dinasnya pada Jumat 13 Juli lalu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih masuk kedalam mobil tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Eni yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar ditangkap KPK saat berkunjung ke acara di rumah dinas Idrus, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. “Saya menghargai, karena setiap lembaga punya logika sendiri,” kata Idrus di Gedung KPK, Jakarta.

Saat ditanya mengenai materi pertanyaan penyidik KPK saat pemeriksaan dirinya, Idrus enggan berbicara banyak. “Tentu tidak etis jika saya sampaikan semua. Karena proses hukum masih berlangsung,” ucap politikus Golkar tersebut.

Meskipun demikian, Idrus mengaku sejak lama telah mengenal Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo.

Selama ini, Idrus mengaku biasa memanggil Eni dengan sebutan “Dinda”. Sedangkan Budisutrisno Kotjo, biasa dipanggil Idrus dengan panggilan “Abang”. Namun, Idrus enggan menceritakan ihwal perkenalannya dengan Budisutrisno Kotjo yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. “Panjang ceritanya, yang penting saya kenal,” kata Idrus.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Idrus bertujuan untuk mengonfirmasi sejumlah pertemuannya dengan para tersangka, khususnya posisinya saat menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar. “Untuk memastikan beberapa informasi itu memang terkonfirmasi baik terkait pertemuan-pertemuan dengan tersangka, pembicaraan seperti apa, informasi tentang proses aliran dana, sejauh mana pengetahuan dari saksi tentang hal tersebut menjadi bagian yang dikonfirmasi,” kata Febri.

Tak hanya Idrus Marham, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir juga harus meluangkan waktunya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut. Dia rampung diperiksa oleh penyidik KPK, hari ini Jumat 20 Juli 2018, sekitar pukul 16:30 WIB.

Sofyan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi PLTU Mulut Tambang Riau-1, dengan tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, pemilik saham Blackgold Natural Resources Limited. Dia mengatakan, pemeriksaan kali ini ihwal tugas dan fungsi dirinya. “Ditanya terkait tugas dan fungsi saya selaku Dirut PLN juga terkait kebijakan,” ucap dia di gedung KPK, Jakarta.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/7).(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Terkait mekanisme penunjukan langsung Blackgold oleh anak perusahaan PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), Sofyan mengatakan hal tersebut merupakan wewenang PJB. “Itu sudah ketentuan. Ada kebijakan yang dikeluarkan oleh PLN kepada PJB,” ucap dia.

Dia juga membantah dirinya pernah bertemu dengan Johannes Kotjo dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih di kediamannya. Dua nama terakhir ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Banyak pertanyaan dari awak media yang tidak ia jawab, bahkan hanya dua menit bertemu dengan para wartawan. Kemudian dengan tergesa-gesa, Sofyan menuju mobilnya yang dikawal oleh petugas keamanan, lantas meninggalkan lokasi.

Kemudian, penyidik KPK mendalami pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan oleh Sofyan dengan tersangka. “Dalam kapasitas saksi sebagai Dirut PLN, penyidik mendalami peran dan arahan dia dalam hal penunjukkan Blackgold,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di lokasi. Namun pihaknya belum bisa menyampaikan lebih banyak perihal materi pemeriksaan.

Sementara itu, mekanisme penunjukan langsung bisa dilakukan oleh PJB karena perusahaan itu merupakan pemegang saham mayoritas, sebesar 51 persen. “Itu penunjukan oleh PJB sebagai mayoritas punya kewenangan untuk menunjuk siapa konsorsiumnya,” ujar Sofyan di Kantor Pusat PLN, Senin 16 Juli 2018.

Dalam mekanisme penunjukan beberapa pihak mengajukan proposal yang sesuai dalam kualifikasi proyek PLN. Kemudian PJB berwewenang untuk memilih perusahaan yang disetujui untuk menjadi partner dalam konsorsium.

Anggota konsorsium terdiri dari Blackgold, China Huadian Engineering Co, Ltd (CHEC), PT Samantaka Batubara, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), dan PT PLN Batu Bara (PLN BB).

Pembentukan konsorsium mengacu pokok-pokok perjanjian (Heads of Agreement/HoA) yang ditandatangani pada 15 September 2017. HoA ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian sebelumnya yang diteken 28 Desember 2015 tentang bergabungnya Blackgold ke konsorsium CHEC untuk turut serta ke dalam tender PLN.

Juga melanjutkan perjanjian pada 12 Juni 2017 tentang syarat dan ketentuan antara CHEC dan BlackGold. Statusnya proyek tersebut hingga saat ini masih sebatas surat peminatan atau Letter of Intent (LOI) dari investor atau konsorsium, dengan perencanaan kapasitas sebesar 2×300 Megawatt. LOI ditandatangani pada pertengahan Januari 2018 lalu, dengan target komersial pada 2023.

Secara lokasi, di Jawa-Bali terdapat proyek pembangkit berkapasitas 18.697 megawatt, Sumatera 10.090 megawatt, Sulawesi 3.470 megawatt, Kalimantan 2.635 megawatt, Nusa Tenggara 670 megawatt, Maluku 272 megawatt, dan Papua 220 megawatt.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Tasya/era.id)

Sebelum menjalani pemeriksaan, rumah Dirut PLN Sofyan Basir, juga harus digeledah oleh tim penyidik KPK. Penggeledahan dilakukan pada hari Minggu 15 Juli 2018. “Benar, ada penggeledahan di rumah Dirut PLN yang dilakukan sejak pagi ini oleh tim KPK dalam penyidikan kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Minggu.

Nama lain yang juga terseret kasus ini adalah Jaksa Agung RI, HM Prasetyo, namun dirinya membantah pihaknya mendampingi pembangunan PLTU Riau-1 setelah KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih sebagai tersangka dugaan suap kerja sama pembangunan PLTU tersebut.

“Saya tidak tahu-menahu, sudah cek ke Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) pusat atau daerah tidak ada pendampingan itu,” katanya seusai meninjau pameran foto dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-58 Adhyaksa di Jakarta, Selasa 17 Juli 2018.

Ia mengaku saat di DPR, diketahui banyak penyimpangan terjadi pada proyek strategis nasional yang tidak didampingi TP4. “Tim TP4 ini semata-mata untuk mengawal, bukan memberikan perlindungan,” tandasnya.

Diakuinya, banyak pejabat yang segan dengan TP4 Kejaksaan. Justru pihaknya ingin mengawal dan mengamankan supaya proyek pembangunan meningkat. Saat ditanya PT PLN (Persero) yang telah menandatangani kesepahaman (MoU) dengan Kejagung, dia menegaskan bahwa MoU itu tidak semata-mata TP4 saja. “Akan tetapi, kalau untuk didampingi harus ada permintaan terlebih dahulu,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan melalui TP4 memberikan pengawalan dan pengamanan pada proyek pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang tengah digarap oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Kejaksaan Agung berharap proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt dapat menjadi gerbong utama kemajuan bangsa,” kata Adi Toegarisman saat masih menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel).

Pada kesempatan tersebut, JAM Intel menyaksikan penandatanganan kontrak pengadaan transmisi 500 kV jalur utara Jawa, kontrak proyek pembangkit 927,5 megawatt, dan surat penunjukan (LOI) 898 megawatt yang merupakan bagian dari proyek pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi suap kesempatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Kasus yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih menjadi tersangka itu sekaligus menunjukkan kegagalan TP4 dalam mengawal proyek negara sehingga selayaknya dibubarkan tim tersebut, kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa Kejagung melalui TP4 harus bertanggung jawab dan bersedia menjadi saksi jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ya, harus hadir,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli lalu yang mengamankan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, pemilik saham PT Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo, Tahta Maharaya (staf sekaligus keponakan Eni), Audrey Ratna (staf Johannes), Bupati Temanggung terpilih sekaligus suami Eni: M. Al Khafidz, dan beberapa pihak. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp500 juta.

PLTU Mulut Tambang Riau-1 (istimewa)

Berdasarkan hasil pemeriksaan 1×24 jam usai penangkapan, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan pemilik saham PT Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers menyatakan keduanya terbukti memberi dan menerima suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. “Ada dugaan persekongkolan dan penerimaan uang sebagai commitment fee terkait proyek salah satu proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt,” jelas dia di gedung KPK.
KPK menetapkan Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka, pada 14 Juli 2018. Eni menjadi tersangka penerima suap. Adapun Budisutrisno sebagai tersangka pemberi duit suap.

KPK menduga Eni telah menerima uang dari Budisutrisno sebesar Rp4,8 miliar dalam beberapa tahap; pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta dan terakhir Rp500 juta. Uang diberikan Budisutrisno kepada Eni melalui staf dan keluarganya.

Selain berstatus sebagai anggota DPR, Eni merupakan isteri Bupati Temanggung terpilih Muhammad Al Khadziq yang memenangkan Pilkada 2018. Khadziq juga telah diperiksa KPK dalam kasus ini.

KPK menduga pemberian uang dari Budisutrisno itu agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1, yang merupakan bagian dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima suap, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. JIR