Main Bajak Atau Pinjam, Kuasai Mikrophone Pesawat, Neno Terancam 1 Tahun Penjara

Deklarator #2019GantiPresiden Neno Warisman terancam hukuman satu tahun penjara atau denda Rp 500 juta karena telah melanggar Undang-undang (UU) Penerbangan. Hal itu berawal dari aksi arogannya yang menguasai micropone pesawat terbang di Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane mendesak pihak kepolisian terutama Polda Riau harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus penguasaan mikrophone di pesawat terbang ini.

“Polda Riau harus segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus penguasaan mikropone di pesawat terbang ini, ujar Neta dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Selasa (28/8/2018).

Lebih lanjut Neta menegaskan kasus ini tidak boleh dibiarkan, Neno Warisman harus diperiksa secara hukum agar kasus yang sama tidak terulang lagi

“Neno Warisman harus dipanggil untuk diperiksa secara hukum. Kasus itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi preseden yang akan dicontoh pihak lain untuk menguasai pesawat terbang, yang ujung-ujungnya bisa mengancam keselamatan penerbangan,” tegasnya.

Menurut Neta aksi arogan Neno Warisman telah melanggar Pasal 344 ayat A Undang Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat adalah tindakan pelanggaran hukum.

“Di Pasal 425 disebutkan ancaman hukumannya satu tahun penjara atau denda Rp 509 juta. Sedangkan Pasal 321 menegaskan, personil penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan bisa dikenakan sanksi, antara lain pencabutan lisensi terbang,” tambah Neta.

Untuk mengetahui dan kronologi kasus ini, Polda Riau harus segera mengusut tindakan tersebut dengan tuntas.

“Apakah Neno Warisman menguasai mikropone pesawat itu seizin kru pesawat atau tidak. Jika tidak, Neno Warisman harus diproses hukum hingga ke pengadilan,” tuturnya.

Namun jika ternyata Neno Warisman mendapat izin dari kru pesawat maka segera dicabut lisensi terbangnya dan jika mereka tidak menghadiri panggilan mereka bisa dijemput paksa.

“Pihak pihak yang terlibat kasus ini harus segera dipanggil dan diperiksa polisi. Jika mereka tidak menghadiri panggilan penyidik, Polda Riau bisa melakukan jemput paksa,” tegasnya.

IPW berharap, Polda Riau bersikap tegas dalam menyikapi kasus penguasaan pesawat terbang ini dan penyidik kepolisian jangan takut pada siapa pun.

“Sikap tegas Polri diperlukan agar anggota masyarakat patuh hukum dan tidak bersikap seenaknya dalam mengganggu kepentingan umum, terutama kepentingan keselamatan penerbangan,” ujarnya.

IPW juga berharap tokoh tokoh masyarakat tidak bersikap arogan dan merasa sok penting untuk menguasai penerbangan, yang bisa mengganggu keselamatan penerbangan