Lahan PTPN Yang Dijual Tamin Sukardi Tidak Disita Negara

PT Agung Cemara Reality Malah Disuruh Bayar Pada Tamin

Meski dinyatakan terbukti bersalah, lahan PTPN-2 yang dikuasai dan dijual Tamin Sukardi kepada ke PT Agung Cemara Reality, tidak disita untuk negara. Bahkan, perusahaan Tamin yakni PT Erni Putra Terari diberi hak menguasai lahan seluas 52 hektar dari 126 hektar tanah PTPN-2 yang belum dihapusbukukan tersebut.

Hal itu tertuang dalam putusan PN Medan yang dibacakan majelis hakim diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo, Senin (27/8/2018). Dalam putusannya, selain menghukum Tamin 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, Tamin juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 132, 4 miliar.

Meski Tamin dinyatakan bersalah, majelis hakim berpendapat bahwa hak penguasaan lahan yang dijual Tamin tidak disita negara. Tanah seluas 20 hektare dan 32 hektare di Pasar IV Helvetia, Labuhan Deli, Deliserdang (bagian dari 126 hektare yang awalnya dikuasai PT Erni Putra Terari) hak penguasaannya diserahkan pada PT Erni Putra Terari. Perusahaan tersebut, digunakan Tamin untuk menjual 106 hektare lahan ke PT Agung Cemara Reality.

Sementara hak penguasaan 74 hektare di Pasar IV Desa Helvetia, bagian dari 126 hektare yang awalnya dikuasai PT Erni Putra Terari kemudian dialihkan ke PT Agung Cemara Reality tetap dalam penguasaan PT Agung Cemara Realty sebesar Rp 236.250.000.000.

“Dengan kewajiban hukum untuk membayar kekurangan pembayaran dan melunasinya kepada terdakwa Tamin Sukardi bertindak sebagai kuasa Direktur PT Erni Putra Terari untuk selanjutnya disetor ke kas negara sebagai bagian dari uang pengganti kerugian negara,” ucap Wahyu.

Putusan majelis hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU Salman meminta agar Tamin dihukum 10 tahun penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 132.468.197.742 miliar. Sedangkan lahan 74 hektare di Pasar IV Desa Helvetia, dituntut untuk dirampas oleh negara.

Menyikapi putusan majelis hakim, pihak Tamin Sukardi menyatakan akan menempuh upaya banding. Sementara JPU Salman menyatakan mereka masih pikir-pikir. Tamin akan menjalani masa hidupnya di Rutan Tanjung Gusta. Usai persidangan dia langsung dibawa oleh petugas.

Sebelumnya, kasus Tamin Sukardi ini berawal di tahun 2002. Tamin mengetahui ada 106 hektar lahan yang digunakan PTPN II, kebun Helvetia sudah habis HGU nya dan tidak diperpanjang. Dia pun ingin menguasai lahan itu. Berbekal 65 lembar Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang (SKTPPSL).

Dia dibantu Tasman dan Misran Sasimita yang merupakan mantan karyawan PTPN II serta Sudarsono. Mereka kemudian menyuap warga agar mengaku sebagai pewaris tanah. SKTPPSL itu pun dibuat seolah-olah dikeluarkan pada tahun 1954. Dengan menyerahkan KTP warga dijanjikan akan mendapatkan tanah masing-masing seluas 2 hektare.

Tamin Sukardi

Ternyata, nama 65 lembar SKPPTSL itu bukanlah nama dari orangtua warga yang di sana. Mereka juga sama sekali tidak pernah memiliki tanah di lokasi itu. Selanjutnya, warga juga dikoordinir untuk datang ke notaris. Di sana mereka menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan tanah itu.

Pada 2006, warga diakomodasi agar memberikan kuasa kepada Tasman Aminoto (Alm) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) di Deli Serdang. Setiap selesai persidangan, kata jaksa, warga juga singgah ke rumah Tamin di Jalan Thamrin Medan. Mereka diberi uang Rp 100.000-Rp 500.000 melalui Tasman Aminoto ataupun anaknya Endang.

Gugatan warga akhirnya dikabulkan oleh pengadilan. Setelah putusan pengadilan tingkat pertama, pada 2007 Tasman Aminoto melepaskan hak atas tanah itu kepada Tamin Sukardi yang menggunakan PT Erni Putera Terari (Direktur Mustika Akbar) dengan ganti rugi Rp 7.000.000.000. Akta di bawah tangan kemudian didaftarkan ke Notaris Ika Asnika (waarmerking).

Kemudian, atas dasar akta di bawah tangan dan putusan tingkat pertama itu, pada 2011, PT Erni Putera Terari tanpa mengurus peralihan hak atas tanah itu dan tanpa melalui ketentuan UU Agraria, menjual 74 hektare dari 106 hektare lahan yang dikuasainya kepada Mujianto selaku Direktur PT Agung Cemara Reality sebesar Rp 236.250.000.000. Namun, Mujianto baru membayar sekitar Rp.132.468.197.742 kepada Tamin Sukardi. Sisanya akan dibayarkan setelah sertifikat tanah terbit.

Masalahnya, status tanah yang menjadi objek jual beli antara PT Erni Putera Terari dengan PT Agung Cemara Reality masih tercatat sebagai tanah negara. Tidak ada rekomendasi melepas hak negara dimaksud dari Menteri BUMN yang membawahi PTPN-2. (Zainul Arifin Siregar)