Kode Rumit Sang Bupati

Untuk mengelabui, dibuat kode rumit dalam proyek agar manipulasi tak terendus. Namun tetap tertangkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Para bupati nampaknya tak belajar dari para koleganya yang telah lebih dahulu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbukti KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara Pangonal Harahap pada Selasa  malam 17 Juli 2018. Ia bersama E, ajudannya, ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

KPK juga mengamankan pemilik PT Binivan Konstitusi Abadi (BKA) Effendy Sahputra. Sedangkan orang kepercayaan Pangonal, Umar Ritonga, melarikan diri ketika akan diamankan oleh penyidik.

Terkait itu, KPK melakukan penggeledahan di 8 tempat daerah Labuhanbatu untuk menelusuri kasus korupsi yang melibatkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada beberapa informasi penting yang didapatkan KPK saat penggeledahaan itu, yakni ditemukannya bungker di salah satu rumah tersangka. Selain itu, kata Febri, KPK juga mengantongi informasi keluarga tersangka yang berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara membuangnya ke sungai.

“Di salah satu rumah tersangka ditemukan bungker bawah tanah, namun telah dalam keadaan kosong. Kami juga mendapatkan informasi ada upaya pihak keluarga tersangka (istri) untuk membuang barang bukti ke sungai terdekat dari atas sebuah jembatan di Kecamatan Rantau Utara, Labuhanbatu,” kata Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 Juli 2018.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Jubir KPK Febri Diansyah (kiri) menyampaikan keterangan pers perihal operasi tangkap tangan di Labuhanbatu, Sumatera Utara ketika konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Kedelapan tempat yang digeledah adalah Kantor Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, rumah dinas dan rumah pribadi Pangonal, Kantor PT Binivan Konstruksi Abadi, Kantor Dinas PU, Kantor BPKAD, Rumah tersangka UMR (Umar Ritonga), dan Rumah tersangka ES (Effendy Sahputra selaku penyuap Bupati Labuhanbatu). KPK pun mengamankan Dokumen terkait proyek, anggaran dan pencairan proyek, CCTV, serta peralatan komunikasi.

Febri menjelaskan, sampai saat ini KPK juga tersebut memburu salah satu tersangka Umar Ritonga yang melarikan diri. KPK berhasil menemukan mobil yang digunakan Umar Ritonga untuk melarikan diri di dekat kebun sawit dan hutan di Labuhanbatu.

“Ketika mobil ditemukan, ban sudah dalam keadaan kempes dan tidak laik jalan. Kami duga mobil tersebut awalnya mobil plat merah yang diganti menjadi plat hitam ketika digunakan UMR [Umar Ritonga] mengambil uang di Bank BPD Sumut,” kata Febri.

Selain itu, KPK juga mendapat informasi bahwa Bupati Pangonal Harahap mempunyai sebuah rumah di Medan. Saat ini, rumah tersebut sedang digeledah KPK. “Tim segera menindaklanjuti dan siang ini sedang melakukan penggeledahan di rumah PHH [Pangonal Harahap] di Medan dengan alamat: Jl. Pelajar Timur No.168 Lingkungan VI Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan,” kata Febri.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya menemukan modus baru dalam perkara ini. “Kami mengungkap modus baru para pelaku, yaitu modus menitipkan uang dan kode proyek,” jelas dia di gedung KPK, Jakarta, Rabu 18 Juli 2018.

Modus yang digunakan pelaku yaitu membuat kode rumit untuk daftar proyek dan perusahaan yang mendapatkan ‘jatah’. Kode ini merupakan kombinasi angka dan huruf yang jika dilihat secara kasat mata tak akan terbaca sebagai sebuah daftar ‘jatah dan fee proyek’ di Labuhanbatu.

Modus lainnya, Saut menjelaskan pihak penerima dan pemberi uang tidak berada di tempat ketika uang berpindah tempat. Pada kasus ini, pemberi menyuruh pihak yang sudah ditunjuk untuk menarik uang di sebuah bank pada jam kerja.

Pihak swasta yang diduga menyuap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Effendy Syahputra (tengah) dikawal petugas setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/7). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Kemudian uang tersebut dititipkan kepada petugas bank dan dimasukkan ke kresek hitam. “Lalu pihak lain yang diutus penerima, mengambil duit tersebut,” jelas pimpinan KPK periode 2015-2019 itu.

Saut menegaskan KPK tidak akan dikelabui dengan modus-modus seperti ini. Ia mengatakan, perbuatan korupsi yang dilakukan kepala daerah yang bersekongkol dengan pejabat dinas serta pihak swasta dapat merugikan masyarakat serta melanggar sumpah jabatan. “Korupsi kepala daerah berarti mengkhianati masyarakat yang telah memilih mereka melalui proses demokratis,” terang lelaki kelahiran Medan itu.

Saut juga mengapresiasi masyarakat yang telah melaporkan dugaan suap itu dengan laporan yang valid. KPK kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan memulai penyidikan sejak April 2018.

Selama KPK ada, Saut menuturkan ada 98 kepala daerah yang terlibat suap dan pencucian uang telah diproses dalam 109 perkara. Sedangkan selama tahun ini, dari 17 OTT yang dilakukan, 15 orang di antaranya ialah kepala daerah yang menjadi tersangka.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap sebagai tersangka bersama dengan Effendy selaku pemberi suap dan Umar sebagai penerima suap.

Effendy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Untuk Pangonal dan Umar, mereka dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JIR