Kantor Pajak Riau Pidanakan Dua Terduga Pengemplang Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau mempidanakan dua wajib pajak (WP) setempat yang sudah mengeplang pajak sejak Januari hingga Juli 2018.

“Jumlah WP yang diproses hukum meningkat pada tahun ini jadi dua, tahun lalu hanya satu,” kata Kepala Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau Jatnika di Pekanbaru, Senin (6/8).

Upaya hukum yang diambil Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, kata Jatnika, merupakan cara terakhir setelah pihaknya menempuh beberapa upaya dan tahapan terhadap dua WP setempat.

Menurut dia, sebenarnya hal tersebut tidak akan terjadi jika WP pengemplang pajak bersedia persuasif dan berniat membayar meski di cicil.

Apalagi, sesuai dengan aturan, penagihan WP di atas Rp1 juta, DJP diberi kewenangan untuk menahan pengemplang.

Namun, pihaknya selalu berupaya hal itu tidak terjadi agar penerimaan pajak bisa ditagihkan apa pun caranya. Misalnya, melaksanakan pendekatan, kooperatif, dan pihaknya melayanijika mereka mencicil.

Jatnika mengakui bahwa jumlah orang yang mengemplang pajak di Riau/Kepri banyak, hanya tidak semuanya yang diajukan ke proses hukum. Pada tahun 2018, misalnya, hanya dua, artinya sisanya bisa diselesaikan dengan cara damai.

“Karena yang lainnya mau bayar, hanya dua kasus ini yang diproses,” katanya.

Menjawab pertanyaan mengenai berapa besaran pajak yang terutang, Jatnika tidak bisa memublikasikannya karena itu rahasia negara.

Sanksi hukum bagi pengemplang pajak, kata dia, penjara maksimal 6 tahun plus bayar utang.

Sementara itu, data yang dirangkum, realisasi penerimaan pajak oleh Kanwil DJP Riau/Kepri sejak Januari hingga Juli 2018 baru mencapai 41 persen dari target sampai akhir 2018 sebesar Rp23,93 triliun.

Realisasi ini masih minim dari target semester berjalan yang harusnya mencapai 50 persen.

Adapun yang menjadi penyebab minimnya realisasi penerimaan itu, lanjut dia, terpengaruh kondisi perekonomian Riau yang masih rendah selama Semester I 2018.

Kendala pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, menurut dia, menyebabkan penerimaan pajak sejak tahun lalu tidak tercapai.