Jalan Politik Pengawal Fatwa Ulama

Ijtima atau konvensi para ulama yang menjagokan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ustad Abdul Somad serta Salim Segaf Al-Jufri sebagai calon wakil presiden, dianggap tidak mewakili semua ulama di Indonesia.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama menggelar acara yang tidak biasa. Yakni Ijtima Ulama atau semacam konvensi para ulama untuk mengambil keputusan bersama. Ijtima itu diikuti pula oleh para tokoh nasional di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 27 Juli 2018 yang diadakan selama tiga hari, mulai 27 Juli hingga 28 Juli 2018.

Sejumlah tokoh politik menghadiri undangan GNPF Ulama di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada Jumat silam. Mereka adalah para ulama alumni gerakan 212 yang tengah membicarakan calon presiden untuk diusung dalam pilpres 2019.

Beberapa tokoh politik yang hadir antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tiba pertama kali. Disusul politikus Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Gubernur DKI Anis Baswedan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiyono dan Fadli Zon, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut di antara peserta Ijtima. Mereka pun datang memenuhi undangan GNPF.

Prabowo Subianto (kanan) dan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (kiri) – (www.idntimes.com)

Ijtima ini membahas soal kriteria pemimpin bangsa yang terdiri atas kriteria umum dan khusus. Kriteria umumnya adalah beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa, memiliki ilmu, dan kompeten dalam penyelenggaraan negara yang konsisten dengan pembukaan UU 1945.

Kriteria khususnya adalah memiliki keberpihakan kepada pribumi dan umat Islam, mampu menjaga kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa dan negara dari intervensi pihak asing, serta bebas dari komunisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, dan aliran sesat.

Dalam penutupan acara Ijtima Ulama, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menyampaikan hasil musyawarah para ulama selama 3 hari. Yusuf pun memyampaikan bahwa dalam musyawarah tersebut, telah menghasilkan siapa capres dan cawapres yang direkomendasikan oleh para ulama.

Ddari beberapa komisi yang telah melakukan sidang ketika acara Ijtima Ulama berlangsung, ia menyampaikan bahwa komisi-komisi tersebut telah mendapatkan hasil. Tak terkecuali di komisi politik.

“Dari beberapa komisi yang telah melakukan sidang-sidang, telah menghasilkan beberapa rekomendasi dari komisi ekonomi, komisi dakwah dan komisi kelembagaan. Dan yang paling sangat strategis dan diharapkan oleh masyarakat yaitu dari politik,” kata Yusuf di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, Minggu 29 Juli 2018.

Menurutnya, diskusi dalam pemutusan rekomendasi tersebut juga dilakukan bersama Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

“Dengan berbagai diskusi termasuk di dalamnya usulan-usulan yang telah kita serap dan kita tampumg dan kita diskusikan secara langsung dengan imam besar kita Habib Rizieq Shihab, meski tidak tatap muka namum mampu lakukan komunikasi telepon,” jelasnya.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri (Warta Pilihan)

Melalui pertimbangan, Rizieq juga telah menyarankan pasangan capres dan cawapres yang disarakan oleh para ulama. Menurutnya, pasangan yang telah direkomemdasikan memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam Pilpres 2019.

Pasangan pertama yang direkomendasikan oleh para ulama, adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres, dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri. Pasangan yang kedua adalah Prabowo Subianto dan Ustaz Abdul Somad Batubara.

Lalu, kenapa harus ulama yang menjadi pendamping Prabowo? Yusuf memaparkan bahwa ulama juga bisa memiliki peran sebagai tokoh yang memiliki kapasitas untuk berlaga di nasional. “Saya pikir ulama tidak hanya berperan sebagai ulama saja. Ulama punya kemampuan dan kapasitas yang lebih dari orang biasa. Istiqomah dalam tugas dakwah,” jelasnya.

Sudah bisa diduga apa yang disebut Ijtima Ulama itu segera memancing polemik baru. Ada dua kubu pendapat yang bercampur baur dengan afiliasi politik.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimim Iskandar alias Cak Imin yang berkoalisi dengan kubu Presiden Joko Widodo, bilang bahwa ulama lebih banyak bergabung di PKB. “Ulama ini ada di PKB, ada di NU, besar sekali jumlahnya. Tentu kita lihat,” ungkap Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, pada hari Senin 30 Juli 2018.

Walau mengaku menghormati ijtima ulama, Partai Golkar menganggap rekomendasi tersebut tak bisa dijadikan representasi dukungan dari ulama-ulama yang ada di Indonesia sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan dari rekomendasi ini bagi koalisi pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang. “Hak GNPF Ulama untuk mencalonkan siapa saja. Tapi ijtima dimaksud sama sekali jauh dari jumhur ulama,” jelas Wakil Sekjen Partai Golkar, Sarmuji saat dihubungi Okezone, Senin 30 Juli 2018.

Sarmuji meyakini sebagian besar ulama di Indonesia masih mendukung Jokowi untuk kembali memimpin pemerintahan di periode berikutnya “Sebagian besar ulama masih mendukung Pak Jokowi hanya saja mereka tidak menyukai publikasi dan memilih menjadi pembimbing di tengah masyarakat,” ucap Sarmuji.

Ustad Abdul Somad (SuratKabar.id)

Sarmuji optimistis tak seluruhnya para kiai dan ulama yang ada di Indonesia mendukung calon lain selain Jokowi. “Sama sekali tidak khawatir. Para Kiai kiai Pondok pesantren dan pegiat da’wah yang berpuluh tahun berhikmat pada ummat tidak terlihat hadir dalam ijtima kemarin,” tutur Sarmudji.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, sudah tentu lebih  kontra. Baginya aspirasi dalam forum tersebut tak merangkum keingingan ulama-ulama se-Indonesia. Dia mengatakan keinginan untuk ganti presiden yang mencuat di forum tersebut hanya klaim sepihak. “Sehingga kalau ada yang mengklaim untuk ganti Presiden, itu merupakan klaim secara sepihak,” kata Hasto di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Juli 2018.

Hasto mengatakan tokoh-tokoh ulama memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Hasto, dukungan kepada petinggi PDIP yang kini jadi orang nomor satu di Indonesia itu juga datang dari masyarakat akar rumput

Sehingga Hasto menilai keinginan ganti presiden oleh beberapa pihak, termasuk para ulama, hanya klaim semata. “Jadi mereka-mereka yang mengklaim itu karena mereka khawatir terhadap dukungan Pak Jokowi yang begitu kuat tersebut,” ujar Hasto.

Bukan hanya dari kalangan partai yang tak antusias mendukung ijtima itu, ternyata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Said Agil Siradj juga tak ambil pusing dengan Ijtima yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama bersama tokoh nasional. Forum itu dinilai tak mewakili ulama di Indonesia.

Tawa Said Agil Siradj pecah saat dimintai tanggapan tentang Ijtima yang dilakukan GNPF Ulama yang membahas calon presiden dan wakil presiden 2019. Bahkan Said sempat tak tahu apa itu GNPF. Helmy Faishal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia yang berasal dari NU, kemudian memberi penjelasan.

Said Agil yang sempat bingung dengan istilah GNPF langsung tertawa usai mengetahui jika yang dimaksud adalah alumnus gerakan 212. Menurut dia, mereka yang tergabung dalam GNPF bukanlah ulama. “Ulama yang mana, yang tukang pidato itu? Ulama itu Kiai Djazuli (Ahmad Djazuli Ustman), Kiai Dimyati, Kiai Mustofa Bisri,” kata Said kepada Beritagar.id usai membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jawa Timur di Aula Al Muktamar Lirboyo Kediri, Sabtu 28 Juli 2018.

Karena tak mengakui sebagai ulama, Said menolak mengomentari pertemuan GNPF bersama pimpinan partai politik tersebut. Dia justru meminta masyarakat tak keliru memahami kriteria ulama agar tak menimbulkan kesalahpahaman. NU, menurut Said, tak akan pernah membicarakan figur atau dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden. NU juga bukan partai politik yang bisa memberikan dukungan atau sikap politik. “Siapapun yang datang meminta restu ke PBNU akan kita doakan, demikian juga cawapres,” kata Said tanpa menyebut detail siapa yang datang.

Namun demikian, sebagai organisasi massa terbesar yang memiliki 91 juta orang anggota, NU berharap calon presiden dan wakil presiden memiliki sikap yang baik. Di antaranya adalah berkapasitas, bersih, berani, dan sportif.

Saat disinggung munculnya wacana untuk mengusung Said menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo, alumnus santri Lirboyo Kediri ini kembali tertawa. “Saya ndak ada potongan jadi cawapres,” ujarnya sambil berlalu.

Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Hasan Mutawakkil Alallah, kepada ratusan peserta muskerwil yang hadir menegaskan bahwa NU tak boleh dikendalikan oleh partai politik. “Satu dua tahun ini kita akan dihadapkan pada pilpres dan pileg. NU harus tetap istiqomah dan tak boleh jadi alat politik,” katanya.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin juga bersikap serupa. Ia mengimbau agar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) tak mengatasnamakan para ulama dalam menyosialisasikan hasil Ijtima-nya yang mendukung salah satu Calon Presiden (Capres). ” Itu hak mereka untuk berkumpul tapi jangan mengatasnamakan ulama. Ulama kan yang di situ berapa orang. Siapa ulamanya. Jangan kemudian semua ulama, kemudian dianggap, diklaim, ya itu enggak boleh. Hanya sebagian ulama yang ngumpul di situ,” ujar Ma’ruf saat berbincang dengan Dream di kantor MUI, Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.

Ma’ruf menegaskan tidak mempermasalahkan jika ada ulama yang ingin masuk ke dunia politik praktis. Bahkan jika ulama merasa bisa mengembangkan agamanya melalui dunia politik, hal itu bisa saja dilakukan ” Saya kira enggak ada masalah,” ucap dia.

Imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar bahkan mengtakan belum ada preseden ijtima ulama di Indonesia yang melahirkan ijma (keputusan) bersifat politik praktis.

Menurut Nasruddin jika ada kegiatan bernama ijtima ulama maka legitimasi hasil ijtima itu sangat ditentukan oleh siapa saja ulama yang hadir. Menurutnya hanya ulama-ulama mujtahid dengan pemahaman ilmu fiqih mumpuni yang bisa menghasilkan sebuah ijma.  “Tapi kalau sebagian pesertanya bukan ulama itu tidak bisa disebut ijtima ulama. Apa yang disebut ulama itu yang mengerti agama,” ujar Nasaruddin.

Nasaruddin mencontohkan proses penentuan hari pertama bulan suci Ramadan di Kementerian Agama yang melibatkan sekira 65 ulama ahli falak (astronomi) dari berbagai ormas Islam besar di Indonesia. Proses itu menurutnya membuat keputusan yang diambil bersifat otoritatif.

Tidak hanya itu, Nasaruddin menjelaskan ijtima ulama juga dikenal dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ormas-ormas besar Islam lainnya. Di NU misalnya dikenal dengan istilah bahsul masyail, di Muhammadiyah majelis tarjih, dan di MUI komisi fatwa.

aksi 212 (muslimindonesiaku.blogspot.com)

Sepanjang ingatan Nasaruddin tidak pernah ada ijtima ulama di lembaga-lembaga tersebut yang menghasilkan putusan politik praktis seperti penyebutan langsung nama orang yang mesti dipilih menjadi pemimpin. Biasanya ijtima ulama untuk politik hanya merujuk kriteria ahlak dan keimanan. “NU enggak pernah menunjuk orang. Muhammadiyah juga setau saya tidak. Hanya menunjuk kriteria,” katanya.

Nasaruddin melihat Ijtima Ulama GNPF tidak sepenuhnya merepresentasikan ulama mujtahid yang berasal dari ormas-ormas besar Islam di Indonesia. Sehingga keputusan atau ijma dari ijtima tersebut hanya mengikat orang-orang yang terlibat. Itu pun dengan catatan apabila proses pengambilan keputusannya dilakukan dengan argumentasi dalil agama yang mantap.

“Tapi kalau yang ikut hanya minoritas ulama dan non-ulama, sementara mayoritas ulama yang mumpuni representatif tidak ikut, itu legitimasinya tidak terlalu kuat,” ungkapnya.

Meski begitu, Nasaruddin tidak mempersoalkan apabila peserta Ijtima Ulama GNPF menganggap para ulama yang hadir memiliki otoritas mengeluarkan ijma. “Kalau teman-teman menganggap itu yang hadir ulama mungkin versi dia. Tapi bagi yang lain tidak,” ujarnya..

Bagaimana dengan Ustad Abdul Somad yang dijagokan sebai calon wakil presiden. Menanggapi rekomendasi tersebut, Ustaz Abdul Somad justru mempromosikan kandidat lainnya yang direkomendasikan ijtima Ulama, yakni Salim Segaf Al-jufri. “Selamat! Ternyata kerumunan sudah berubah menjadi barisan kekuatan,” katanya.

Menurut UAS, Prabowo-Habib Salim pasangan tawazun (seimbang) antara ketegasan tentara dan kelembutan Ulama, Jawa non-Jawa, nasionalis-religius, plus barokah darah Nabi dalam diri Habib Salim.

“Biarlah, saya jadi suluh di tengah kelam, setetes embun di tengah sahara. Tak sungkan berbisik ke Habib Salim, tak segan bersalam ke Jenderal Prabowo,” katanya.

UAS juga menyampaikan kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab setelah wafat, sebagian Sahabat ingin membaiat Abdullah –anak Sayyidina Umar– sebagai pengganti. Beliau menolak lembut, karena bidang pengabdian ada banyak pintu. Karena itu, UAS akan fokus di pendidikan dan dakwah. Hamdani