Idrus Marham Sudah Diperiksa KPK Lagi

Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, pada Rabu (15/8), memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar kembali dijadwalkan sebagai saksi dalam kasus suap PLTU Riau-1.

Menurut Idrus, pemanggilan ketiga atas dirinya untuk memperjelas pemeriksaan sebelumnya. Ini adalah pemanggilan ketiga Idrus sebagai saksi.

“Sudah tiga kali, empat kali, beberapa kali saya akan hadir. Karena ini bagaimana pennghormatan proses hukum yang ada. Jadi kalau kita ini melihat negara ini maju ya kita harus menghormati hukum yang ada. Jangan ada intrik-intrik nggak boleh,” kata Idrus di Gedung KPK Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Diketahui, dalam CCTV yang disita KPK dari sejumlah lokasi, Idrus Marham dan Dirut PLN Sofyan Basir terekam beberapa kali melakukan pertemuan dengan kedua tersangka dalam kasus ini yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan dari rekaman tersebut banyak hal yang diklarifikasi ke Idrus. ‎

“Yang kami klarifikasi adalah sejauh mana pengetahuan saksi terkait dengan pertemuan-pertemuan, dan juga informasi mengenai aliran dana. Itu yang kami dalami,” ujar Febri.

“Dari informasi yang didapatkan KPK, kami duga tentu saja ada bagian dari peristiwa yang diketahui oleh saksi. Karena itulah perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut, dan pemeriksaan cukup panjang ya kalau disimak beberapa waktu lalu, itu artinya ada sejumlah hal yang perlu kami kroscek, perlu‎ diklarifikasi, sehingga informasi didapat KPK (dielaborasi) dengan mencari keterangan saksi di ruang pemeriksaan,” tambah Febri.

Dalam pemeriksaan sebelumnya  Idrus mengaku sudah mengungkapkan semua informasi yang ia ketahui terkait kedua tersangka kasus ini yakni kader partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Limited Johannes B Kotjo. Termasuk mengenai pertemuannya dengan Eni, Johannes Kotjo dan Dirut PLN, Sofyan Basir yang membahas proyek PLTU Riau.

“Semua sudah saya jelaskan kepada penyidik, yang saya ketahui dan didengar oleh penyidik,” ucapnya.

Diduga pertemuan-pertemuan yang dihadiri langsung atau diketahui Idrus Marham dan Sofyan Basir ini membahas mengenai proyek PLTU Riau senilai 900 juta dollar AS. Adanya pertemuan-pertemuan ini diperkuat dengan rekaman CCTV yang disita tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi beberapa waktu lalu.

“Semua sudah saya jelasin semua. Saya kira semua materi-materinya, sesuai pertanyaannya, semua sudah saya jelaskan secara rinci,” ujar Idrus.

Idrus juga mengklaim tak pernah menerima uang atau hadiah saat Eni datang ke rumahnya untuk menghadiri acara ulang tahun sang anak, pada Jumat (13/7). Saat di rumah Idrus itu, Eni ditangkap oleh tim Satgas KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) lantaran diduga menerima suap dari Johannes.

“Jadi begini, silakan tanya semua kepada penyidik. Apakah ada korelasinya atau tidak. Yang pasti, ibu Eni pada hari ulang tahun anak saya datang tidak membawa kado. Tidak membawa apa-apa. Jadi itu,” tegasnya.

Dalam kasus suap terkait proyek pembangkit listrik milik PT PLN di Riau-1 KPK menetapkan dua tersangka yakni Eni Maulani Saragih merupakan anggota komisi VII DPR RI dan pemilik saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo.

Eni disangka sebagai penerima suap sementara Johanes Kotjo sebagai pemberi suap dengan nilai total Rp 4,8 miliar. Johanes Kotjo merupakan pihak swasta pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan, sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.