Diduga Bakar Lahan, Lima Perusahaan Sawit Di Kalimantan Barat Disegel

Langkah tegas dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan menyegel areal terbakar milik lima perusahaan di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar).

Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan, penyegelan dilakukan pada Sabtu (25/8) dan Minggu (26/8/2018). Area lahan yang terbakar merupakan perkebunan milik lima perusahaan yakni PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL dan PT RJP.

Pria yang akrab disapa Roy ini mengungkapkan bahwa Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar langsung memonitor penanganan terhadap Karhutla yang terbakar sebulan terakhir. “Beliau (menteri LHK,Red) memerintahkan kami turun langsung ke lokasi. Pemerintah sangat serius menangani kasus kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Roy kemarin (27/8).

Roy mengatakan, penyegelan lokasi yang terbakar ini untuk mendukung penegakan hukum Karhutla secara tegas agar ada efek jera. Roy mengatakan pihaknya akan terus memantau lokasi-lokasi lainnya yang terbakar. “Kami pakai teknologi satelit dan drone,”,katanya.

Saat penyegelan, Roy didampingi Sugeng Priyanto, Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK, dan Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan KLHK serta para penyidik dan pengawas lingkungan hidup.

Roy juga mengungkapkan bahwa KLHK mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Satgas Karhutla, TNI, Polda Kalbar, Pemda dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi karhutla di Kalbar.

Roy menambahkan, sejak 2015, KLHK sudah memberikan sanksi administrasi pada lebih dari seratus korporat akibat karhutla. “Termasuk ada yang dicabut izinya,” jelasnya.

KLHK dan kepolisian telah mengajukan pidana pada puluhan kasus karhutla. Tercatat, KLHK telah mengajukan gugatan perdata pada 11 korporat yang bertanggung jawab atas karhutla, dengan gugatan ganti rugi mencapai triliunan rupiah. ”Untuk kasus karhutla ini, kami akan menerapkan penegakan hukum berlapis, baik itu sanksi administratif, perdata, maupun pidana agar semakin besar efek jeranya,” katanya. Direktur Pencegahan dan Pengamanan KLHK Sustyo Iriyono mengatakan, pihaknya terpaksa menyegel kelima perusahaan perkebunan sawit tersebut karena ada indikasi atau dugaan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Biasanya demikian. Nanti hasil penyidikan yang menentukan,” kata Sustyo Iriyono saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Menurut Sustyo, KLHK mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Satgas Karhutla, TNI, Polda Kalbar, Pemda dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi karhutla di Kalbar.

Terhadap penegakan hukum Karhutla, KLHK mengapresiasi langkah Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Didi Haryono dan jajarannya yang menindak 26 pelaku karhutla. “Kami mengapresiasi Polda Kalbar yang dengan tegas menindak pelaku agar tidak ada lagi yang berani membakar,” terangnya.

Menurutnya, sejak 2015, KLHK sudah memberikan sanksi administrasi pada lebih dari seratus korporasi akibat kebakaran hutan dan lahan, termasuk ada yang dicabut izinya.

KLHK dan kepolisian telah mengajukan pidana pada puluhan kasus karhutla, termasuk kasus korporasi. KLHK telah mengajukan gugatan perdata pada 11 korporat yang bertanggungjawab atas karhutla, dengan gugatan ganti rugi mencapai triliunan rupiah.

“Untuk kasus karhutla ini, kami akan menerapkan penegakan hukum berlapis, baik itu sanksi administratif, perdata, maupun pidana agar semakin besar efek jeranya,” tegasnya.

Untuk diketahui, PT. RJP pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalbar dalam perkara kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Hanya saja, pihak kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Perkara) terhadap perusahaan tersebut.

Saat itu, polisi mengaku penghentikan penyidikan terhadap kasus PT RJP, sudah melalui prosedur, yaitu melalui gelar perkara, dimana dalam gelar perkara tersebut diikuti oleh Pengawas penyidik, Propam, Inspektorat Polda, ahli hukum, penyidik yang menangani kasusnya.

Selain PT. RJP, ada perusahaan lainnya yang saat itu sempat dilakukan penyidikan. Di antaranya PT SKM dengan lahan yang terbakar 100 hektare, PT KAL 30 hektare dan PT RKA 60 hektare.

Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar merilis terdapat 201 titik api berada di dalam konsesi perusahaan. “Berdasarkan data titik api pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dioverlay dengan peta sebaran konsesi di Kalimantan Barat, dari 790 titik api terdapat 201 titik api berada di dalam konsesi,” kata Direktur Walhi Kalbar Anton Wijaya.

Overlay sebaran titik api WALHI Kalimantan Barat bersumber dari Citra Modis C6 Kalimantan Barat NASA 2018 dengan confidence 80-100% dengan Peta Sebaran Investasi di Kalimantan Barat.

Namun demikian, WALHI Kalimantan Barat tidak menafikan fakta bahwa ada masyarakat yang mengelola lahannya dengan cara membakar dengan skala kecil. Hal ini dikuatkan dengan melihat titik api yang ada di konsesi dan yang ada di luar konsesi.

Padahal, masyarakat mempunyai hak untuk mengolah lahan dengan cara tradisional sebagaimana amanah dalam Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Dengan luasan tertentu, UU PPLH mengakomodir rakyat mengelola lahannya sesuai dengan adat budaya dan tradisinya,” katanya.

Menurut Anton, kebakaran hutan dan lahan pun harus dilihat tak hanya dari kuantitas berapa banyak titik kebakaran saja, tetapi melihat kualitas dan dampak dari kebakaran tersebut.

“Seratus petani membakar lahan pertanian yang luasnya terbatas dampaknya tidak sama dengan satu perusahaan yang melakukan pembersihan lahan yang luasnya ribuan hektar, kerusakan dan polutan asap yang dihasilkan sangat mengerikan, apalagi jika ratusan perusahaan perkebunan melakukannya,” lanjutnya.