Di Batam Narapidana Korupsi Tida Dapat Remisi

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Barelang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tidak mengusulkan dua narapida kasus korupsi dan gratifikasi untuk diberikan remisi.

“Napi kasus korupsi di kita cuma satu dan tidak kita usulkan mendapat remisi pada HUT RI ke 73 ini,” kata Kepala Lapas Klas II A Barelang, Surianto, kepada Antara, di Batam, Sabtu.

Surianto mengatakan, pihaknya sengaja tidak mengusulkan napi kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dikarenakan tidak memenuhi syarat administrasi.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi narapida untuk mendapatkan remisi adalah melengkapi berkas seperti “justice collaborator”.

Justice collaborator yaitu saksi pelaku yang bekerjasama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu.

“Napi kasus korupsi ini adalah pegawai imigrasi, tapi saya tidak bisa memberikan namanya karena masih dalam pengembangan penyidik,” papar Surianto.

Sementara itu untuk kasus gratifikasi, kata Surianto, narapidanya merupakan seorang pengusaha. Sama dengan kasus korupsi, Surianto juga enggan menyebutkan nama dari pengusaha tersebut.

“Intinya dua-duanya tidak kita usulkan mendapatkan remisi karena tidak memenuhi syarat administrasi,” ujar Surianto.

Lapas Klas II Barelang memberikan remisi krpada 649 narapida pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73.

Dari 649 narapidana tersebut, 48 di antaranya sudah selesai menjalani masa hukuman pokok. Namun hanya sembilan orang saja yang langsung bisa menghirup udara bebas.

Sementara 39 narapidana lagi, harus menjalani pidana subsider mulai dari tiga hingga enam bulan ke depan.

Besaran remisi yang diberikan kepada para narapidana tersebut mulai satu hingga enam bulan.

Beberapa indokator para narapidana mendapatkan pengurangan masa tahanan adalah sudah menjalani masa tahanan enam bulan dan berkelakuan baik.

Serta melengkapi berkas “justice collaburator”