Bupati Batanghari Syahirsah Serahkan Kasus Sengketa Lahan ke Kejaksaan

Bupati Batanghari Syahirsah merasa kewalahan dan kecewa, karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengusaha di daerahnya, dalam hal penyelseaian masalah sengketa lahan tanah yang sudah berjalan, lebih dari 40 tahun, namun belum juga dapat diselesaikan.

Bupati Syahirsah, sebagai Kepala Daerah Kabupaten Batanghari, menyerahkan Kasus Sengketa lahan tanah kepada Kepala Kejaksaan Negri (Kejari) Kabupaten Batanghari, guna mengatasi sering terjadinya konflik, bahkan sering terjadinya intimidasi dan diskriminasi terhadap masyarakat tani.

Penyerahkan kasus sengketa tanah itu disampaikan oleh Bupati Syahirsyah kepada Kepala Kejari Kabupaten Batanghari, dalam acara pisah sambut (Pergantian) antara Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari yang di jabat oleh Novika Muzairiah Rauf, kepada penggantinya. Mia Banulita di ruang dinas bupati Batanghari, Kamis, 9 Agustus 2018.

Menurut Bupati Batanghari, masalah banyaknya sengketa lahan tanah di wilayahnya ini perlu diselesaikan secara tegas oleh aparat Penegak Hukum. Guna keelamatan bangsa dan stabilitas daerah, dari cengkraman orang- orang yang mencari keuntungan pribadi, bersama kelompoknya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Majalah Forum, Kamis (16/8) menyebutkan.Luas lahan tanah di Kabupaten Batanghari mencapai 5.000 kilometer persegi. Berdasarkan SK Gubernur Jambi No. 188.4/599/1985, lahan tanah seluas 40.000 Hektar (Ha), dicadangkan untuk perkebu nan sawit, hal ini-pun di tindak lanjuti dengan Surat Keputusan Mendagri No.SK.46/HGU/DA/ 1986 tanggal 1 September 1986.

Dari surat keputusan SK Gubernur Jambi No. 188.4/599/1985 itu ditetapkan untuk HGU PT. Bangun Desa Utama (BDU) diberikan lahan tanah seluas 20.000 Ha, terletak di Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batang Hari. Izin HGU itu berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Seete lah limabelas tahun kemudian, berdasarkan SK Menteri Kehakiman tanggal 6 Juni 1992 No: C.4726 HT.01.04 Tahun 1992, lahan yang dikelolah BDU beralih kepada PT. Asiatic Persada.

Dalam ijin prinsip PT. Asiatic Persada, terdapat kewajibannya untuk melepaskan areal lahan tanah pemukiman peladang, milik masyarakat, yang disebut sebagai tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) di tiga perkampungan (dusun tua) yaitu, Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Menang.

Pemberian lahan tanah adat SAD Dusun Pinang Tinggi, Padang Salak dan Tanah Menang wilayah Sungai Bahar itu didasari surat Resident Palembang No: 211 Tanggal 4 September 1930 dan No: 233 Tanggal 25 Oktober 1927. Yang intinya menyatakan bahwa keberadaan perkampungan SAD sudah ada sejak zaman Belanda. Hal ini tertuang dalam Surat Keterangan tanggal 20 November 1940 dari Mantri Politic Menara Tembesi, di buat di hadapan Gez En Accord Muara Tembesi, di saksikan Penghulu Dusun Singkawang dan Pasirah Pemayung Ulu.

Selain itu, Kepala Pasirah Marga Batin V Muara Tembesi, Ibrahim Tarab, pada tertanggal 4 Maret 1977 juga pernah mengeluarkan Surat Keterangan, tentang kebenaran pemukiman warga SAD di  Hutan Jebak, Jangga, Cerobong Besi, Padang Salak, Pinang Tinggi sampai ke Burung Antu Pemusiran.

Masalah lahan tanah untuk perkebunan ini menjadi runyam, karena adanya peralihan HGU secara berulang. Contoh semisalnya setelah dikelolah oleh PT. BDU, atas lahan seluas 2000 ha, diganti oleh PT. Asiatic Persada, dan kemudian perusahaan CDC-Pacrim Inggris di tahun 2000, kemudian ditahun 2006, berpindah lagi keperusahaan Cargill Amerika Serikat.

Kemudian, pada tahun 2010 HGU lahan perkebunan tersebut dibeli oleh Willmar Group, perusa haan dari Malaysia. Sedangkan sisa dari lahan BDU seluas 27.150 ha. 7.150 Ha diantaranya, jatuh ketangan PT. Maju Perkasa Sawit (MPS) dan PT. Jammer Tulen, keduanya anak perusahaan Willmar Group.

Diduga karena pihak Kementrian Kehutanan dan Agraria, kini Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan izin hanya dari atas meja, maka dimanfaatkan oleh pihak perusahaan, untuk menguasai lahan tanah kebun rakyat, sehingga berpotensi untuk memicu konflik. Contoh semisalnya yang terjadi di tiga dusun, Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak. Kabupaten Batanghari Jambi.

Pada tanggal 18 Juli s/d 25 Juli 2007, Kanwil BPN Jambi melakukan penelitian di lapangan. Bersama Pemkab Batanghari dan Komnas HAM. Dari hasil verfikasi oleh Pemda Batanghari, ditemukan, sebanyak 1.900 jiwa, benar berada di tiga dusun tersebut (Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak.)

Akhirnya pihak BPN mengakui atas keberadaan perkampungan SAD Kelompok 113 di tiga dusun tersebut, dan dari fakta yang ada, pihak PT. Asiatic Persada terpaksa tidak bisa mengelak, bahkan menberikan penawaran kepada kelompok SAD- 113, untuk mengelolah lahan kebun seluas 1000 Ha. Dengan pola Klompok Koperasi Primer Anggota (KKPA), namun hal yang ditawarkan ini ditolak oleh SAD 113.

Pada bulan Maret 2012, ditemukanlah peta mikro yang menjelaskan keberadaan wilayah tiga dusun tersebut, sebagaimana tertuang dalam Ijin Prinsip Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 393/VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987, tertera keterangan lokasi yang dilepaskan seluas 27.150 Ha itu terdapat lokasi yang masih berhutan seluas 23.00 Ha, yang masih jadi belukar, seluas  1.400 Ha, dan perladangan Rakyat, seluas 2.100 Ha, serta lahan pemukiman penduduk, seluas 50 Ha.

Setelah mendapat keterangan dari peta mikro tersebut, pihak BPN bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Porvinsi Jambi, dan Komnas-HAM, serta pihak Perusahaan dan warga SAD 113, mengadakan kesepakatan, untuk dilakukan pengukuran- ulang, dan membuat lokasi perbatasan, dengan parit gajah. Biaya ditanggung oleh perusahaan. Namun, hingga saat ini, kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan. (Djohan – Jmabi)