Anggota DPRD Laporkan Dugaan Mega Korupsi RSUD Padang Sidimpuan Ke Poldasu

Anggota DPRD Kota Padang Sidimpuan, Timbul Parsaulian Simanungkalit, melaporkan dugaan mega korupsi RSUD Padang Sidimpuan ke Mapolda Sumatera Utara. Ia menyerahkan sejumlah dokumen terkait pembangunan gedung baru RSUD tersebut tahun anggaran 2017.

Informasi diperoleh Senin (27/8/2018), Timbul mendatangi Mapoldasu menyerahkan sejumlah dokumen dugaan korupsi proyek pembangunan gedung baru RSUD, pada Kamis (23/8/2018) lalu.  Proyek tersebut bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan nilai kontrak Rp 22,57 miliar dengan pelaksana PT RK  Jl Bajak II H No 51-A Medan. Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai 05 Juni 2017 sampai 31 Desember 2017.

Menurut politisi yang acap kritis ini, pembangunan proyek tersebut sarat dengan masalah. Mulai dari kontraknya yang diperpanjang sampai 2 kali. Konstruksi bangunan tidak lagi seperti yang direncanakan semula.

Di samping itu, Timbul Simanungkalit sebagai pelapor, ada menemukan indikasi bahwa PT RK selaku pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, tapi ditutup-tutupi oleh PPK dan seluruh Direksi Pekerjaan. Bahkan, Pekerjaan Instalasi Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) ditiadakan. Selain  itu, pekerjaan Instalasi Fire Alarm, Instalasi Gas Medical ditiadakan. Pekerjaan Instalasi Lift sampai tanggal 31 Juli belum terpasang, padahal masa waktu kontrak sudah lama berakhir.

Timbul menduga, Pelaksana dan Pemberi kerja telah bersekongkol menutupi ketidakmampuan PT RK dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pelaksana dan Pemberi Kerja telah mengabaikan kemudahan akses pasien menuju ruang UGD dengan merubah desain bangunan.

Pelaksana dan Pemberi  Kerja, katanya, telah mengabaikan standar kesehatan dalam gedung RSU dengan tidak membangun septic tank/bio septic, tidak membangun instalasi air kotor dan air bekas di lantai.Pelaksana dan Pemberi Kerja telah melakukan persengkolan dengan mengabaikan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyangkut: Intalasi air kotor, Instalasi penangkal petir.

Dalam laporannya sebanyak 11 halaman tersebut, Timbul turut melampirkan foto-foto bangunan dan Surat Perpanjangan Kontrak. Ia juga memaparkan panjang lebar tentang kesalahan yang dilakukan oleh Pelaksana dan Pemberi Kerja.

Terkait hal ini, Timbul melaporkan 7 orang yakni IB selaku Direktur PT RK, Dr A selaku Dirut RSUD P Sidimpuan (pada masa itu), S sebagai PPK, HSS sebagai Asisten PPK, SM sebagai Tim Teknis, MG sebagai Tim Teknis, IC sebagai Inspector CV DTM, FMD sebagai Direktur CV PBK.

Laporan Timbul di Poldasu diterima AKBP Doni S Sembiring, SH, SIK, M.Si (Kasubdit III) dan Kompol H Sihombing di Ruang Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut.  “Negara telah dirugikan dalam proyek ini. Saya sangat berharap agar kasus ini segera diungkap oleh Poldasu,” katanya. (Zainul Arifin Siregar)