Akademisi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan Dr Zulfirman SH MH: “Mahar Politik Itu Kejahatan Moral, Dituntut Kejujuran Sandiaga Uno”

Sandiaga Uno digoyang dugaan suap mahar politik. Ia dituduh Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyuap PAN dan PKS masing-masing Rp 500 miliar agar mendapat restu dari kedua partai itu menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tuduhan itu menurut akademisi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Dr Zulfirman SH MH, harus dibuktikan sesuai hukum. “Kasus ini kejahatan moral yang menuntut kejujuran Sandiaga Uno,” tegasnya. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana pendapat Anda tentang tuduhan mahar politik Cawapres Sandiaga Uno?

Dari aspek hukum tuduhan itu harus dibuktikan. Namun, saya melihat dari sisi lain, yakni secara moral dituntut kejujuran sosial Sandiaga Uno kepada rakyat Indonesia. Mengapa saya katakan dituntut kejujuran sosial Sandiaga Uno? Karena mahar politik itu sudah menjadi rahasia umum dan mewarnai demokrasi Indonesia yang menandakan dalam proses cacatnya demokrasi di Indonesia. Buktinya, dalam UU Pemilu mengatur secara khusus diatur pasal khusus tentang mahar politik itu sebagaimana ditentukan pada Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Joko Widodo-Ma’ruf Amin (bisnisjakarta.co.id)

Praktik mahar politik sulit terbongkar. Apa saja penyebab hingga masalah ini sulit terungkap?

Saya mengartikan mahar politik ini sama dengan suap atau jual beli jabatan. Itu merupakan kejahatan moral. Mengapa demikian? Karena ia berhubungan erat dengan hati nurani seseorang mengenai penilaian baik dan buruk suatu perilaku dalam dunia politik dan hukum, dalam kasus ini partai politik dan Sandiaga Uno. Dan diperparah lagi mereka telah menghianati dan mencederai makna kesucian demokrasi; hal itu sama artinya telah menghianati kepercayaan publik dan rakyat Indonesia umumnya.

Bagi penerima suap, ia telah menghianati negara dan warga partainya. Perlu diingat kegiatan politik indektik dengan kegiatan negara karena negara merupakan identitas politik. Sedangkan bagi pemberi suap menjadikan kekuasaan sebagai komoditi dan itu sama artinya memparlakukan warga pemilih sebagai barang dagangan. Oleh karena itu, lazim suap menyuap dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sangat privasi dan dilakukan dengan berbagai kelicikan. Apalagi pemberi mahar politik dilakukan perseorangan maupun institusi. Wajar saja sulit mengungkapkannya atau membuktikannya. Itulah letak kesulitan membongkar kegiatan mahar politik.

PAN dan PKS dituduh masing-masing terima Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno. Jika benar, bisakah PAN dan PKS dilikuidasi dari Pilpres? Bagaimana pula penerapan UU No 7/2017 dalam kasus ini?

 Mekanisme untuk bisa mencoret PAN dan PKS sebegai peserta Pilpres haruslah berpedoman pada ketentuan yang termuat di dalam undang-undang Pemilu yang secara khusus mengatur tentang pemilihan DPR RI, DPD, Pilpres, dan DPRD. Ketentuannya diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Untuk kasus mahar politik Sandiaga Uno, kita harus merujuk pada ketentuan yang termuat pada UU No. 7 Tahun 2017 yang dinyatakan berlaku efektif sejak 16 Agustus 2017. Secara umum, penerapan UU No. 7 Tahun 2017 sudah berjalan. Rasanya pertanyaannya bukan berhenti sampai pada apakah sudah berjalan atau tidaknya UU No. 7 Tahun 2017, tapi harus dipertajam dengan pertanyaan apakah UU No. 7 Tahun 2017 efektif atau tidak? Khususnya kalau dikaitkan dengan kasus dugaan mahar politik yang dilakukan oleh Sandiaga Uno terhadap PAN dan PKS.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (bidikdata.com)

Keefektifan UU No. 7 tahun 2017 ini dapat kita ukur melalui dugaan kasus mahar politik Sandiaga Uno. Apakah Bawaslu atau KPU dapat menegakkan Pasal 228 UU No. 7 Tahun 2017 atau tidak  menjadi dasar evaluasi efektif tidaknya UU No. 7 Tahun 2017. Ayat (1) Pasal 228  UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dan ayat (4) nya ditegaskan pula: Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Pasal ini, memberi dan menerima mahar politik adalah perbuatan yang dilarang dalam dunia politik.

Kendala mengungkapkan kasus mahar politik terletak pada pembuktian aliran dana dan pemberi dananya. Namun kendala konritnya mungkin dapat kita lihat dari tindakan Bawaslu dan KPU dalam menyikapi atau menyelidiki kasus mahar politik yang diduga dilakukan Sandiaga Uno terhadap PAN dan PKS.

Bagaimana jika pembuktian dugaan mahar politik itu tidak independen melainkan atas tekanan penguasa? Apa pula pandangan hukum terhadap hasil Pilpres yang penyelenggara dan pengawasnya tidak netral?

Ha…ha…. Pertanyaan ini, menggambarkan betapa lemahnya integritas dan tidak independennya intitusi/lembaga politik dan penguasa. Betapa bangsa ini telah mengalami krisis kepercayaan yang cukup parah. Mengapa ini terjadi? Ini perlu menjadi kajian kita bersama. Terlepas dari itu, kita harus berpandangan baik saja dalam upaya penegakan hukum termasuk menegakan UU No 7 Tahun 2017.

Pada era saat ini dan substansi dari negara hukum demokrasi terletak pada transparansi dan akuntabilitas para pelaku politik dan penguasa. Dari sanalah kita melakukan pengawasan dan kontrol terhadap semua pelaku politik dan hukum.  Pihak yang memegang peranan penting sebagai kontrol sosial atas semua perilaku politik dan hukum itu salah satunya adalah pers. Perlu saya ingatkan peranan pers adalah salah satu pilar terpenting dalam mengawal demokrasi pada negara hukum di samping peranan LSM lainnya.

Presiden DPP PKS periode 2015-2020 Mohamad Sohibul Imam (VIVA.co.id)

Terkait hasil  Pilres yang diselenggarakan dan diawasi oleh pihak yang tidak netral memang menjadi masalah yang krusial hampir di setiap pemilihan umum, tidak saja di Indonesia juga di luar negari yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Hukum memandang semua hasil Pemilihan Umum dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya. Artinya, dalam pandangan hukum harus dibuktikan secara konkrit terjadinya ketidak netralan oleh perangkat penyelenggara dan pengawasnya. Penyelenggara dan pengawas yang terbukti tidak netral dapat dikenai sanksi pidana dan sanski itu tidak mengikuti pada hasil pemilihan umumnya.

Bagaimana pula jika kasus mahar politik ini ditangani KPK yang rata-rata komisionernya produk pilihan Komisi III DPR yang notaben anggota partai politik? Bisakah KPK menangani kasus ini tanpa kaitan dengan hukum politik atau politik hukum?

Masalah mahar politik ini merupakan masalah hukum yang terjadi pada domain penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 ditentukan lembaga/Institusi yang memiliki kewenangan terkait dengan mahar politik. Lembaga mempunyai peranan penting terkait dengan itu adalah Bawaslu dan KPU, maka apabila terjadi dugaan adanya mahar politik hal itu menjadi domain kewenangan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaannya. Lagi pula bila dilihat dari ketentuan hukum yang termuat di dalam UU No. 7 Tahun 2017, tidak ada dikenakan sanksi pidana terhadap praktek mahar politik. Terkecuali sanksi adminitrasi, hal ini dapat dengan jelas dilihat dari Pasal 228 ayat (2) yang menegaskan pada periode berikutnya partai politik yang terbukti melakukan mahar politik hanya dikenai sanksi dilarang mengajukan calon pada priode berikutnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan arahan dalam Rakernas PAN di Jakarta, Kamis (9/8/2018). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.)

Kalau diperhatikan Pasal 228 ayat (3) dapat dipahami bahwa untuk mengajukan adanya praktek mahar politik harus dilakukan pembuktiannya oleh Bawaslu melalui pengadilan. Jadi terkait mahar politik kelihatannya tidak ada payung hukum bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan. Jadi secara substansi mahar politik bukan sebagai kejahatan (pidana) bila dilihat rezim UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 228 UU No. 2 Tahun 2017 terkesan perintah pembuat undang-undang sebagai perintah moral terhadap moral pelaku politik.

Apa pandangan Anda jika Sandiaga Uno gagal menjadi cawapres, dan PKS serta PAN juga tidak bisa menjadi partai pengusung cawapres akibat kasus ini? Bisakah Prabowo maju tanpa cawapres?

 Saya tidak mau berandai-andai, tapi saya ingin mengungkapkan bahwa untuk pemilihan umum Presiden berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, harus dilakuan secara paket yakni terdiri dari Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Jika ketentuan itu tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat ikut dalam Pemilu Presiden yang akan diselenggarakan. Untuk ini, saya tekankan lagi, tanpa ada calon wakil presiden, maka Calon Presiden tidak dapat mengikuti pemilihan presiden secara sendirian. Itu ketentuan normatif yang termuat pada Pasal 221 UU No. 7 Tahun 2017.

Andai Sandiaga, PAN dan PKS dilikuidasi, Prabowo pun mundur menjadi Capres, apakah bisa Jokowi-Maruf Amin menjadi calon tunggal? Bagaimana pula legitimasinya di mata hukum, sosial dan politik?

Sayang jika itu terjadi, dapat saja Jokowi-Maruf Amin menjadi calon tunggal. Namun apakah dengan calon tunggal mereka otomatis menjadi Presiden dan wakil Presiden, belum tentu. Keabsahan mereka menjadi Presiden harus dibuktikan dengan suara yang masuk ke bilik suara. Jika yang masuk ke bilik suara lebih banyak yang tidak memilih dari pada yang memilih, maka mereka tidak dapat menjadi pemenangnya. Tapi bila kenyataanya sebaliknya, yakni lebih banyak yang memilih dari pada yang tidak memilih maka mereka dapat menjadi presiden dan wakil presiden.

Ada dugaan laporan ke Bawaslu yang dilakukan pendukung Jokowi-Maruf Amin atas kasus mahar politik hanya untuk mencoreng citra Prabowo-Sandi. Bagaimana pandangan Anda?

 Kita harus berpikir positif, jika pendukungJokowi-Maruf Amin yang diduga melaporkan mahar politik ke Bawaslu, saya rasa itu tidak ada salahnya. Sebaliknya saya pribadi mendukung hal tersebut agar tercipta demokrasi yang jujur dan adil. Kita berharap cara-cara curang dan tidak bermoral harusnya dicampakkan jauh-jauh dari ranah kegiatan politik. Karena praktik demokrasi yang sesungguhnya membutuhkan moral dan intelektual yang mumpuni. Dalam esensi demokrasi sesungguhnya adalah bagaimana mengusung kebenaran dan kejujuran dalam memperoleh dan menjalankan kekuasaan.

Apa saran Anda terhadap kasus dugaan mahar politik ini?

 Sebagaimana saya sebutkan pada awal wawancara tadi, sesungguhnya mahar politik ini adalah kejahatan moral bukan kejahatan pidana. Oleh karena itu, UU No.7 Tahun 2017 perlu direvisi  khususnya Pasal 228 harus dilengkapi dengan ketentuan normatif yang menentukan bahwa pemberian mahar politik merupakan kejahatan hukum pidana dan memberi sanksi pidana bagi pelakunya baik yang memberi maupun yang menerima. Jika terbukti partai politik yang menerima dan memberlakukan mahar politik dengan menggunakan berbagai istilah, partai politik tersebut harus dibubarkan karena tidak layak menjadi partai politik yang merupakan bagian dari kegiatan kenegaraan. Ingat untuk pemilihan presiden tidak dapatg dilakukan melalui calon independen harus melalui jalur partai politik. Sedangkan bagi pelaku pemberi mahar politik dicabut hak politiknya untuk tidak dapat memegang jabatan publik selama jangka waktu tertentu. Asas hukum yang saya jadikan acuan di sini adalah tanpa ada martabat sosial maka tidak ada kehidupan individu yang berkelanjutan. Jadi orang yang tidak mampu menjaga dan merawat martabat sosial tidak pantas mendapat martabat diri pribadi.