Agar Pungli SIM Di Kediri Tidak Menular, Polres Pekalongan Perketat Pengawasan Pembuatan SIM

Kepala Kepolisian Resor Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si melalui Satuan Penerbitan Administrasi (Satpas) SIM terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya dengan memperketat pengawasan untuk mengantisipasi pungutan liar (pungli) oknum petugas kepada pemohon SIM.
 “Kami sudah memerintahkan personil Sipropam dalam hal ini Provos dan Paminal untuk membantu mengawasi pelaksanaan pelayanan yang bebas pungli di kantor pelayanan Satpas SIM Polres Pekalongan, guna untuk mengantisipasi pungli tersebut,” ujar Kapolres Pekalongan, Kamis (23/8/2018).
Satpas SIM Polres Pekalongan sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik, salah satunya dengan memasang spanduk yang berisi informasi mekanisme pembuatan SIM.
“Pemasangan alur mekanisme atau prosedur temtang proses pembuatan atau pelayanan SIM yang lebih jelas dan informatif untuk menghindari praktek percaloan. Sudah kita pasang spanduk di dekat loket-loket,” lanjut AKBP Wawan.
 Ia menambahkan, pihaknya juga transparan dengan hasil ujian SIM dan juga biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di tempat pelayanan SIM. “Kami mempersilakan kepada masyarakat untuk tidak ragu bertanya tentang kepastian biaya yang harus dibayar,” imbuhnya.
Pihaknya juga membuka layanan pengaduan apabila masyarakat menemukan adanya praktek percaloan dan pungli di Satpas SIM Polres Pekalongan. “Kami sudah memerintahkan kepada Sipropam untuk secara rutin melakukan sidak di Satpas pelayanan SIM Polres Pekalongan. Disana anggota Sipropam secara langsung mengecek prosedur yang dilakukan oleh petugas yang melayani masyarakat dalam pembuatan maupun perpanjangan SIM,” ucap Kapolres.
Kapolres Pekalongan mengancam untuk memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melakukan pungutan liar (pungli). “Kami mengimbau kepada masyarakat, jangan segan-segan dan ragu untuk melaporkan kepada kami jika menjumpai adanya praktik pungli di pelayanan Satpas SIM Polres Pekalongan,” ujar AKBP Wawan.

Diberitakan sebelumnya, belasan orang oknum anggota Polres Kediri diduga terjaring OTT Satgas Saber Pungli Mabes Polri. Mereka ditengarai terlibat dalam tindak pungli pembuatan SIM di Satpas Polres Kediri.

Modusnya, petugas memungut biaya diluar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada masyarakat. Angkanya bervariasi mulai dari Rp 500 ribu- 650 ribu per pemohon sesuai jenis SIM.

Sedikitnya ada 12-13 orang oknum Anggota Polres Kediri yang diduga terlibat dan dibawa. Selain mereka, ada empat oknum ASN Polri dan beberapa orang calo.

Dari OTT tersebut, Saber Pungli Mabes Polri mengamankan beberapa barang bukti diantaranya, berkas pemohon SIM, rekapan hasil pungli dan sejumlah uang tunai.

Kapolres Kediri sempat dimintai keterangan di Polda Jatim terkait kasus yang berada di Satpas Polda Jatim.

Kapolres Kediri AKBP Erick Hermawan diduga menerima setoran upeti dari para bawahannya hingga Rp 50 juta per minggu. Upeti tersebut dikumpulkan dari pungutan liar (pungli) pembuatan SIM di Satuan Penyelenggaran Administrasi SIM (Satpas) Satlantas Polres Kediri.

Sementara Kepala Satlantas AKP Fatikh Kasatlantas menerima jumlah setoran di bawah Kapolres yakni sebesar sekitar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per minggu.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera membenarkan adanya Tim Saber Pungli Mabes Polri yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Satpas Polres Kediri.

“Kami masih menunggu perkara ini masih ditangani Mabes Polri,” ujarnya di Mapolda Jatim, Senin (20/8/2018).