Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak Ingatkan Pemerintah Revisi Aturan Angkutan Umum

Jakarta, ForumKeadilan.com – Mahkamah Konstitusi (MK), setelah melakukan kajian, akhirnya memutuskan untuk menolak uji materi Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ yang diajukan para pengemudi ojek online. Dengan demikian keberadaan layanan transportasi online roda dua itu tidak diakui secara hukum.

Kendati MK memutuskan ojek online bukan alat transportasi yang legal, namun Kementerian Perhubungan menyatakan tidak akan melarang ojek online. Kemenhub bakal mengaturnya dengan formula yang menyesuaikan dengan putusan MK itu.

Menanggapi hal tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melalui Wakil Ketuanya, Rolas Sitinjak menyatakan bahwa BPKN menghormati putusan MK nomor 41/PUU-XVI/2018.

Akan tetapi, BPKN berharap pemerintah agar memberikan solusi untuk keamanan dan keselamatan transportasi sepeda motor roda dua melalui pengaturan dan pengawasan, mengingat hal itu merupakan kebutuhan nyata di masyarakat pada saat ini. Kebutuhan konsumen atas kendaraan ojek sangat tinggi.

Menurut Rolas, fakta-fakta dalam kehidupan masyarakat perkotaan, terutama kota besar yang sangat macet, maka dibutuhkan kendaraan yang praktis untuk mencapai tujuan.

“Khususnya di Kota Jakarta adanya perluasan ganjil-genap serta banyaknya perubahan lalu lintas mengakibatkan kendaraan roda dua (ojek) sangat diperlukan,” terang Rolas dalam keterangan tertulisnya.

“Sesuai dengan prinsip bernegara bahwa negara harus hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, maka sampai dengan dikeluarkan peraturan mengenai ojek, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen pengguna jasa ojek,” jelas pria yang juga berprofesi sebagai advokat.

Lebih lanjut, Rolas meminta pemerintah agar mengamandemen UU Lalu Lintas Angkutan Jalan dan memperhatikan kebutuhan serta keselamatan konsumen. “Pemerintah wajib memperluas jaringan transportasi umum,” harapnya.