Tujuh Tahun Untuk Frederich

Diputus lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Mantan pengacara Setya Novanto ini terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Dia terbukti merintangi penyidikan korupsi proyek e-KTP.

“Menyatakan terdakwa Fredrich Yunadi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan tersangka korupsi. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 tahun denda Rp 500 juta atau diganti pidana kurungan 5 bulan,” ucap Hakim Saifuddin Zuhri, Kamis 28 Juni 2018.

Majelis hakim menolak segala nota pembelaan atau pleidoi Fredrich dan tim kuasa hukum.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga mencantumkan hal yang memberatkan terhadap Fredrich Yunadi, yakni tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, serta kerap kali mencari-cari kesalahan saksi. “Terdakwa juga menunjukan sikap dan tutur kata kurang sopan selama persidangan,” ujar hakim.

Sementara hal yang meringankan adalah Fredrich belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan.

Fredrich sebelumnya dituntut oleh jaksa pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 600 juta.

Dalam dakwaan disebutkan, Fredrich Yunadi melakukan upaya perintangan diantaranya memesan kamar inap rumah sakit Medika Permata Hijau, sebelum kecelakaan mobil Setya Novanto terjadi, Kamis 16 November 2017. Padahal, mantan Ketua DPR itu harus memenuhi panggilan penyidik KPK atas kasus korupsi e-KTP.

Selama di rumah sakit Medika Permata Hijau, Fredrich Yunadi juga bertindak tidak kooperatif dengan mengusir tim satuan tugas KPK. Sementara sikap berbeda diberikan Fredrich terhadap kumpulan orang diduga simpatisan Novanto.

Terdakwa perkara perintangan penyidikan kasus e-KTP Fredrich Yunadi pasrah atas vonis yang akan diputuskan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dia berharap, majelis hakim yang diketuai Saifuddin Zuhri itu memberikan putusan adil.

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto memasuki kendaraan tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/2). Setya Novanto menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus korupsi KTP Elektronik. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama/18

Sebelum sidang dimulai, Fredrich mengaku tidak memiliki harapan apapun saat ini. Sebab, dia meyakini ada dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam perkaranya.

“Ya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa karena kalau lihat sistem sudah diset kelihatan sesuatu kalau kita bilang KKN,” ujar Fredrich Yunadi sesaat sebelum sidang dimulai, Jakarta Pusat.

Sidang perkara yang menyeret Fredrich Yunadi berlangsung cukup alot sejak pembacaan surat dakwaan hingga tuntutan. Pengacara yang sempat viral atas pernyataan bakpao itu menentang sejak awal dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK yakni melakukan perintangan penyidikan Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tim Jaksa penuntut mengaku sudah semaksimal mungkin membuktikan perbuatan melawan hukum Fredrich Yunadi. Mereka meminta hakim memberikan vonis sesuai dengan tuntutan.

“‎Harapan kami, putusan majelis hakim akan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan JPU,” terang Jaksa KPK, M Takdir.

Diketahui Jaksa penuntut umum pada KPK telah menuntut Fredrich Yunadi dengan pidana 12 tahun penjara. Dia juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp600 juta subsider enam bul‎an kurungan.

Tim Jaksa meyakini Fredrich terbukti bersalah menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh Setya Novanto di kasus e-KTP.

Fredrich diduga bersama dengan Dokter RS Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutarjo merekayasa rekam medis mantan Ketua DPR RI tersebut.‎

Atas perbuatannya, Fredrich disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Frederich Yunadi menjadi pengacara yang membetot perhatian karena pembelaannya yang all out pada mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Advokat yang pernah gagal mencalonkan diri sebagai komisioner KPK ini mencantumkan gelar akademik yang cukup mentereng. Di laman resmi www.yunadi.com, misalnya, ia menulis DR. Fredrich Yunadi, SH., LL.M., MBA.

Fredrich Yunadi (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Namun, gelar akademik Fredrich mulai dipertanyakan sejak ia secara membabi-buta membela Novanto sebagai kliennya di kasus korupsi e-KTP. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar bahkan menyebut kekeliruan Fredrich saat membela Novanto tersebut seperti gaya pokrol bambu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “pokrol bambu” sebagai “pembela perkara (dalam pengadilan) yang bukan tamatan sekolah tinggi; pokrol yang tidak terdaftar secara resmi.”

Fickar berkata, istilah pokrol bambu muncul pada zaman kolonial Hindia Belanda. Istilah ini merujuk pengacara yang tidak memiliki dasar pendidikan ilmu hukum saat membela kliennya di pengadilan. “Kelakuannya [pokrol bambu] seperti Yunadi. Baca hukumnya secara apa yang tersurat saja, tidak mau baca aturan lain,” kata Fickar dikutip dari Tirto.id.

Anggapan bahwa Fredrich termasuk kategori advokat pokrol bambu ini kemudian mencuat ke publik, lebih-lebih setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gelar akademik yang dicantumkan dalam nama Fredrich pun mulai diragukan, bahkan laporan mantan istrinya soal ijazah palsu ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) beberapa tahun silam kembali diungkit.

Luhut MP. Pangaribuan, Ketua Umum Peradi yang pernah menangani laporan etik Fredrich. Luhut bercerita, dirinya pun menjadi pihak yang memverifikasi kebenaran Fredrich menggunakan ijazah palsu tersebut. Saat itu, kata Luhut, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan Peradi untuk diproses ke Marwah Tinggi Peradi. Sayangnya, sebelum Peradi mengeluarkan putusan benar atau tidaknya Fredrich menggunakan ijazah palsu, organisasi yang menaungi advokat ini pecah.

Sepengetahuan Luhut, Fredrich aktif pertama kali di Surabaya, kemudian berpindah ke Bandung hingga akhirnya beraktivitas di Jakarta. Sayang, Luhut tidak ingat kapan tepatnya Fredrich berpindah dari satu daerah ke daerah lain karena dirinya tak mengenal Frederich secara pribadi.

JOKO MARDIKO