Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) : “Netralitas TNI, Polisi, dan BIN dalam Pilkada jadi Isu Paling Kontroversial di Publik”

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap dua  di 171 daerah seluruh Indonesia baru saja dihelat. Namun dalam pilkada kali ini masih saja memunculkan kekhawatiran soal netralitas aparat negara dalam politik praktis. Seruan sejumlah pimpinan partai politik atas netralitas aparat muncul.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pertama kali yang mengingatkan soal netralitas TNI, Polri dan BIN dalam hajatan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018. SBY menyerukan agar netralitas aparat tetap terjaga dengan bersikap netral.

SBY melempar bola panas dengan menyebut adanya oknum aparat yang bersikap tidak netral dalam politik praktis Pilkada serentak. Menurut dia, informasi yang ia sampaikan bukanlah informasi palsu. “Ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” sebut SBY, akhir pekan lalu.

Informasi yang disampaikan SBY ini tentu dari sisi penyampai pesan bukanlah informasi yang biasa saja. Apalagi, setelah pernyataan SBY, sejumlah pimpinan partai politik senada dengan seruan SBY. Seperti pernyataan ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga mengingatkan soal netralitas aparat dalam perhelatan Pilkada serentak. “Kami mendorong TNI dan BIN dalam upaya penegakan kualitas demokrasi pada Pilkada ini,” sebut Airlangga dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar.

Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan juga mengingatkan posisi TNI, Polri dan BIN merupakan lembaga negara yang berdiri di atas semua golongan. Menurut dia institusi TNI, Polri dan BIN bukanlah milik kandidat tertentu. “Polisi kita adalah polisi Merah-Putih, TNI kita, TNI Merah Putih. Bukan TNI atau Polri-nya kandidat tertentu,” sebut Zulkifli Hasan.

(saliha.id)

Menjawab berbagai sinyalemen yang disampaikan sejumlah tokoh, khususnya mantan Presiden SBY, Presiden Joko Widodo menegaskan netralitas aparat TNI, Polri dan BIN sifatnya mutlak. Jokowi menegaskan, dirinya telah menegaskan hal tersebut di tiga institusi tersebut. “Netralitas TNI, Polri, BIN adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada,” sebut Jokowi.

Dalam amatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sinyalemen dan peringatan sejumlah pihak atas netralitas lembaga TNI, Polri dan BIN dalam hajatan Pilkada ini semestinya direspons positif oleh pemerintah sebagai bentuk pengawalan atas proses demokrasi khususnya yang terjadi di daerah. Di sisi lain, lembaga TNI, Polri dan BIN harus memastikan institusi dan jajaran di bawah tidak terlibat dalam aksi dukung mendukung.

“Jika terjadi ini memukul mundur proses reformasi di tiga institusi yang hingga saat ini terus dilakukan,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggarini saat menjawab pertanyaan dari FORUM, Jumat pekan lalu.

Lebih lanjut Titi menyebut, pengangkatan Komjen Iriawan mengkonfirmasi keinginan pemerintah yang sejak awal memang menginginkan perwira tinggi berbintang tiga ini untuk menjadi PJ. Gubernur Jabar. Meskipun pilihan itu kontroversial rumornya muncul. Keinginan itu tercium publik pada awal tahun 2018 dan meredup seiring janji Menkopolhukan Wiranto untuk membatalkan pencalonannya. Namun ternyata pemerintah mencari cara untuk melegitimasi penunjukan yang bersangkutan dengan memindahkannya dari Mabes Polri menjadi Sekretaris Utama Lemhanas. Sehingga penunjukannya dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 jo Pasal 19 ayat (1) huruf b UU 4/2014. Sehingga wajar kalau publik beranggapan penugasan Komjen Iriawan sebagai Sekretaris Utama Lemhanas hanyalah sebagai dalih atau kedok untuk memuluskan pengangkatan beliau sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Namun, menurut Titi, pengangkatan Komjen Iriawan tidak sejalan dengan penugasannya dari kepolisian. “Ini jadi preseden yang kurang baik di masa datang, dimana tupoksi yang dibebankan malah tidak berjalan, dan mereka malah difungsikan pada jabatan yang sesungguhnya punya peran dan karakter yang berbeda dengan posisi mereka sebagai personel kepolisian,” tegas magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga pernah mengenyam pendidikan di International Colloquium on Environmental Law, University of Guadalajara, Meksiko.

Tapi yang paling disayangkan dari penunjukan tersebut, tutur ibu satu anak ini, adalah spekulasi dan kontroversi poltik yang makin meruncing. Alih-alih mewujudkan stabilitas politik, malah akhirnya mengakibatan kegaduhan politik baru.

Lebih jauh tentang pelaksanaan pilkada serentak tahap dua, netralitas aparat negara dalam pelaksanaan pilkada, dan segala macam dinamikanya, Sukowati Utami dari FORUM Keadilan secara khusus mewawancarai Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, di sela-sela kesibukannya yang luar biasa dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ini. Berikut nukilannya.

Bagaimana secara umum amatan Anda terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2018?

Secara umum, pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan cukup baik. KPU, Bawaslu, dan jajaran penyelenggara relatif belajar dari persoalan pilkada serentak dua gelombang sebelumnya pada tahun 2015 dan 2017. Sehingga bisa lebih mengantisipasi persoalan yang muncul di lapangan. Termasuk soal penanganan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi.

Pemilih juga terpapar informasi yang cukup baik terkait tahapan dan proses penyelenggaraan pilkada 2018. Ini karena keserentakan penyelenggaraan dan juga beberapa kebijakan yang mendukung  kondusifitas penyelenggaraan pilkada. Misal, kebijakan libur nasional, juga pengaturan tata kelola data pemilih yang makin baik.

Kami juga mencatat ada antusiasme yang meningkat untuk menggunakan hak pilih di beberapa daerah pemilihan besar, seperti di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Pendidikan pemilih oleh KPU, Bawaslu beserta para pemangku kepentingan relatif baik dan masif sehingga cukup bisa mengatasi hoax, fitnah, dan politisasi SARA yang banyak dikhawatirkan pasca-pilkada Jakarta. Negara  mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu dengan cukup siap berdasarkan pembelajaran pilkada-pilkada 2017 sebelumnya.

(foto SINDOnews)

Adakah beberapa catatan dari Peludem terkait pelaksanaan Pilkada serentah tahap dua yang patut dikritisi?

Papua masih memerlukan perhatian terkait keamanan dan integritas pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara mengingat ada dua daerah yang tidak bisa ikut pemungutan suara serentak pada 27 Juni lalu karena faktor keamanan (Kabupaten Nduga) juga sengketa pencalonan yang berlarut-larut serta tidak netralnya penyelenggara pemilu (Kabupaten Paniai). Kekhawatiran masalah keamanan dan netralitas penyelenggara pemilu ini juga terjadi di beberapa daerah lain.

Kami juga menemukan beberapa pelaksana pemilihan di lapangan menerapkan standar teknis pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ataupun UU Pilkada pada saat melayani pemilih. Misal undangan memilih atau C6 yang tidak didistribuskan kepada pemilih, pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak mendapat undangan hanya dibolehkan mencoblos setelah jam 12, DPT yang tidak ditempel, dll.

Bahkan pemilih di LAPAS (Surabaya misalnya), banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena akses yang ditutup bagi KPU untuk melakukan sinkronisasi dan akselerasi data dengan DIRJEN PAS.

Masih ada pula pemilih disabilitas mental yang berada di panti-panti tidak bisa menggunakan hak pilih karena belum memiliki KTP Elektronik dan tidak adanya sikap proaktif Dukcapil maupun pengurus Panti Sosial untuk merekam KTP Elektronik para penyandang disabilitas mental.

Selain itu, masih saja terjadi praktik politik uang di pilkada kali ini. Namun dalam catatan kami Bawaslu relatif siap untuk menindaklanuti temuan maupun laporan soal ini.

Kami juga mendapati TPS yang mayoritas belum akses dan ramah pada penyandang disabilitas. TPS yang didesain berundak, gelap, sempit, dengan jalanan yang tidak rata, kotak suara yang ditempatkan  sangat tinggi sehingga susah dijangkau pengguna kursi roda.

Pilkada pemilihan Wali kota Makassar, menempatkan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi mengalami kekalahan dari kotak kosong. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Kejutan kemenangan kotak kosong pada pilkada bercalon tunggal di Kota Makassar mengindikasikan bahwa pemilih mulai mampu mengkonsolidasi diri untuk melawan oligarki elit partai politik yang memaksakan pengusungan calon tunggal. Ini jadi pembelajaran dan evaluasi bagi parpol agar tidak menyepelekan aspirasi dan kehendak politik rakyat.

Namun di 15 daerah calon tunggal lainnya, masih banyak pemilih yang tidak memahami mekanisme pemilihan pilkada bercalon tunggal. Termasuk kotak kosong sebagai alternatif pilihan atau saluran ekspresi politik. Banyak pemilih di daerah bercalon tunggal yang belum memahami kategorisasi suara sah dan tidak sah berkaitan dengan pemilih yang mencoblos kotak kosong. Sehingga mereka terpaksa mencoblos si calon tunggal karena mengganggap hanya itu saja pilihan yang tersedia.

Bagaimana dengan kinerja lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggara pilkada,  hal ini KPUD dan Bawaslu, apakah mereka telah menunjukkan kinerja terbaiknya? Adakah hal yang patut dikritisi?

Penyelenggara pemilu cukup optimal dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada 2018. Meski di beberapa daerah masih terdapat catatan terkait netralitas, profesionalisme, dan kemandirian penyelenggara pemilu. Khususnya di daerah Papua dan daerah-daerah pedalaman.

Ke depan, pelaksana pemilihan di lapangan harus terus dikuatkan kapasitas dan kemampuan teknis kepemiluannya sehingga ada standar yang sama dalam pelayanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPU masih harus memperkuat lagi kinerja pemutakhiran data pemilih karena dari beberapa laporan yang kami terima ada data yang masih ganda dan juga data yang sudah dimutakhirkan tapi tidak diakomodir dalam DPT oleh penyelenggara pemilu di lapangan.

Selain itu, meski sudah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, menurut saya KPU dan Bawaslu masih punya PR untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah yang masih berproses bisa dikawal dengan baik serta tidak terjadi kecuangan ataupun manipulasi. Karena salah satu titik paling rawan dalam pilkada adalah ketika pergerakan suara dari TPS ke tingkatan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Kerja baik KPU dan Bawaslu haruslah dijaga hingga sampai akhir proses pilkada, yaitu penetapan hasil pilkada dan calon terpilih.

Di Jawa Barat, polisi aktif ditunjuk menjadi Pjs Gubernur. Apakah hal ini dibenarkan menurut aturan? Apakah hal ini merupakan indikasi Polri ingin terlibat langsung dalam politik praktis?

Pengangkatan Komjen Iriawan mengkonfirmasi keinginan pemerintah yang sejak awal memang menginginkan beliau untuk menjadi PJ Gubernur Jabar. Meskipun pilihan itu kontroversial rumornya muncul. Keinginan itu tercium publik pada awal tahun 2018 dan meredup seiring janji Menkopolhukan Wiranto untuk membatalkan pencalonannya. Namun ternyata pemerintah mencari cara untuk melegitimasi penunjukan yang bersangkutan dengan memindahkannya dari Mabes Polri menjadi Sekretaris Utama Lemhanas. Sehingga penunjukannya dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 jo Pasal 19 ayat (1) huruf b UU 4/2014.

Ketua Bawaslu Abhan Misbah (kedua kiri) berbincang dengan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kiri), pegiat Pemilu Wahidah Suaib (kedua kanan) dan Direktur Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah saat menjadi narasumber diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (10/6). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sehingga wajar kalau publik beranggapan penugasan Komjen Iriawan sebagai Sekretaris Utama Lemhanas hanyalah sebagai dalih atau kedok untuk memuluskan pengangkatan beliau sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Pengangkatan Komjen Iriawan dalam pandangan saya tidak sejalan dengan penugasannya dari kepolisian. Penugasannya adalah menjadi Sekretaris Utama Lemhanas, lalu bagaimana bisa kemudian beralih menjadi Pj Gububernur Jabar. Ini jadi preseden yang kurang baik di masa datang, dimana tupoksi yang dibebankan malah tidak berjalan, dan mereka malah difungsikan pada jabatan yang sesungguhnya punya peran dan karakter yang berbeda dengan posisi mereka sebagai personel kepolisian.

Tapi yang paling disayangkan dari penunjukan ini adalah spekulasi dan kontroversi poltik yang makin meruncing. Alih-alih mewujudkan stabilitas politik, malah akhirnya mengakibatan kegaduhan politik baru.

Terkait dengan netralitas Polisi, TNI, dan BIN dalam pilkada, bagaimana penilaian anda?

Ini (netralitas Polisi, TNI, dan BIN dalam pilkada – red.) jadi salah satu isu paling kontroversial di publik. Dipicu khususnya pengangkatan Komjen Iriawan, yang akhirnya membawa-bawa soal spekulasi netralitas aparat dalam pilkada 2018 apalagi dihubungkan dengan prakondisi menuju 2019. Ini jadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi pemerintah ke depan untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berdampak pada publik.

Mestinya saat itu Presiden mempertimbangkan aspirasi publik dan demi menjaga kondusifitas daerah untuk tidak memaksakan Komjen. Iriawan untuk tetap menduduki posisi Pj. Gubernur Jabar. Ini bertujuan untuk menghentikan spekulasi dan kontroversi yang terus dikembangkan aktor-aktor politik di lapangan.

Partai besar kalah dalam pilkada di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Karena mesin partai tidak efektif atau karena kesadaran masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang lebih bagus?

Bisa keduanya. Mesin partai tidak berjalan karena calon yang diusung tidak mengakar di tingkat lokal ditambah pula pemilih mulai punya preferensi yang makin baik soal kriteria pemimpin yang harus mereka pilih. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial membantu masyarakat untuk terpapar informasi lebih baik dan bertransformasi menjadi pemilih yang lebih melek politik dan pemilu.

Aroma politik uang tetap terjadi dalam pilkada kali ini. Bagaimana menghilangkan politik uang dan serangan fajar?

Buat aturan main yang jelas dan tidak multitafsir soal dana kampanye, batasi transaksi tunai, berlakukan pembatasan belanja kampanye (spending cap), pengaturan transparansi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, optimalisasi pengawasan dana kampanye, dan efektifkan penegakan hukum atas penyimpangan tata kelolanya. Serta tak kalah penting, berlakukan sanksi yang memberi efek jera seperti diskualifikasi maupun pemidanaan baik baik pemberi maupun penerima, dengan mekanisme penegakan hukum yang aplikatif

Pelajaran demokrasi apa yang bisa dipetik dari pelaksanaan pilkada serentak tahap 2 ini?

Banyak hal yang bisa jadi pembelajaran bagi proses pemilu dan demokrasi kita melalui pilkada 2018 kali ini. Pemilih kita makin matang dan ideologis dalam banyak hal. Misalnya lagi-lagi soal kemenangan kotak kosong di Kota Makassar. Menurut saya ini jadi salah satu titik balik bagi kontestasi dan rekrutmen politik oleh parpol agar lebih demokratis dan mendengarkan aspirasi juga suara arus bawah.

Selain fenomena kemenangan beberapa kepala daerah perempuan juga jadi kabar baik bagi gerakan penguatan keterwakilan perempuan. Saya pribadi cukup gembira dengan adanya gubernur dan wakil gubernur perempuan yang terpilih pada pilkada kali ini. Semoga pada hitung manual selesai, jumlahnya makin bertambah.

Soal penanganan atau respon atas penyebaran hoax, fitnah, dan juga berita bohong di pilkada kali ini saya kira berjalan makin baik dan terkonsolidasi antaraktor dan pemangku kepentingan.

Sosialisasi dan kesadaran soal penggunaan hak pilih sudah pula meningkat di antara para pihak, khususnya pemilih dan penyelenggara pemilu.

Terakhir, karena berbagai pertimbangan, ada wacana, pilkada akan dikembalikan ke sistem lama yakni pemilihan melalui DPRD. Apa komentar anda?

Ini wacana usang. Seperti kaset lama yang terus diputar. Hanya politisi yang tidak percaya diri saja yang selalu mengungkit-ungkit isu ini. Bagi kami isu ini sudah selesai. Masyarakat kita mampu dan bisa memilih sendiri pempimpinnya sebagai artikulasi asas kedaulatan rakyat. Elit jangan terus-terusan menyepelekan kemampuan berdemokrasi masyarakat. Justeru mereka yang harus merembut kembali kepercayaan rakyat melalui perilaku politik yang bersih dan berintegritas.#