Tamin Sukardi Sakit dan Sempat Pingsan, Sidang Sengketa Lahan PTPN-2 Ditunda

Majelis Hakim Tipikor PN Medan menunda sidang lanjutan terdakwaTamin Sukardi dalam perkara penyelewengan aset PTPN2. Penundaan sidang dikarenakan kondisi Tamin Sukardi belum sehat, Pada persidangan sebelumnya, Tamin sempat pingsan karena kelelahan.

Ketua majelis hakim, Wahyu, terpaksa menunda persidangan dengan alasan kesehatan. “Sidang ini kita tunda hingga pekan depan atau sampai kesehatan terdakwa benar-benar pulih dan bisa mengikuti persidangan,” tegas Wahyu yang juga Wakil Ketua PN Medan.

Tamin yang sempat dihadirkan dengan kursi roda, tampak pucat. Kondisi fisiknya terlihat lemah. “Kondisinya saat ini belum sehat seperti teman-teman media lihat. Kesehatannya belum pulih dan harus mendapatkan perawatan, akan tetapi karena adanya panggilan siding, sebagai warga negara yang taat hokum, tetap memenuhi panggilan untuk bersidang,” ucap Suardi SH, penasehat hukum Tamin.

Suardi mengapresiasi sikap Tamin meskipun sakit tetap memenuhi panggilan untuk sidang. “Kami selaku PH berterima kasih kepada majelis hakim yang menunda persidangan ini sampai kondisi kesehatan klien kami membaik,” ungkapnya.

Tamin Sukardi menghadiri persidangan dengan kursi roda

Suardi memaparkan memang dalam beberapa kali persidangan selalu berakhir hingga malam hari. “Tentu klien kami mengalami kelelahan dan bahkan sempat pingsan usai mengikuti persidangan. Sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Columbia,” ucapnya, kemarin.

Sebelumnya, dalam persidangan yang menghadirkan saksi mantan Sekretaris II Tim B Plus BPN Sumut, Supardi, menjelaskan bahwa BPN Deliserdang bisa menerbitkan Surat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan oleh orang yang berhak karena sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.  Mengingat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deliserdang juga sudah mengeluarkan surat eksekusi lahan.

Supardi merupakan satu dari empat saksi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam sidang lanjutan dugaan penyelewengan aset dengan terdakwa berinisial Tamin Sukardi.

Menurut Supardi, BPN sudah bisa menerbitkan SHM karena telah dimohonkan orang yang berhak atas lahan 106 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilakukan karena BPN masih melakukan penelitian atas SK Menteri BUMN soal lahan tersebut. “BPN sebenarnya sudah bisa mengeluarkan SHM disana atas putusan PK itu yang Mulia, ” ungkap Supardi dalam kesaksiannya dihadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo.

Supardi mengatakan lahan 106 hektar dikawasan perkebunan Helvetia memang sudah lama tidak dikelola oleh pihak PTPN2. Selain HGU nya sudah berakhir pada tahun 2002, sebut Supardi, lahan tersebut juga sudah dikuasai oleh masyarakat. Menurut Supardi, masyarkat yang menguasai lahan tersebut telah memiliki SK Gubernur bahwa lahan 106 hektar masuk dalam daftar 5872 hektar yang dibebaskan. Pelepasan lahan tersebut sesuai peruntukannya dalam pengembangan RUTR dikawasan Deli Serdang, Binjai dan Langkat yang sebagian lahan tersebut juga diakui dimiliki masyarakat.

Mendengar kesaksian ini, majelis hakim mempertanyakan kenapa meski telah habis masa HGU tidak dihapus bukukan oleh pihak PTPN II. Menjawab itu, Supardi menyatakan bahwa itu adalah kewenangan PTPN II.

Sama halnya dengan kesaksian Supardi, tiga saksi lainnya yaitu Erwin Ananda Nasution Hafizunsyah, Hadjral Aswad, juga menyatakan hal yang sama di pengadilan. Mereka tidak tahu menahu adanya perkara sebelum mereka dipanggil ke Kejaksaan Agung sebagai saksi. “Saya baru tahu ada kasus ini setelah ada panggilan penyidik dari pihak kejaksaan,” ucap Supardi.