Razia Warga Pendatang Baru di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menggelar operasi yustisia. Semua pendatang didata. Untuk mengantisipasi peningkatan penganggguran yang berpotensi menjadi sumber masalah di ibukota.

Jakarta surga Indonesia. Prestise ini masih melekat bagi sebagian orang. Tak heran kalau pasca lebaran, banyak yang mencoba mengadu nasibnya di kota dahulu bernama Batavia ini. Tujuannya ingin sukses, berhasil dan makmur. Bagi yang punya keahlian, mereka berhasil meraih keinginannya. Sedangkan yang tak berhasil, umumnya menjadi pengangguran.

Menyikapi melonjaknya jumlah pendatang, Pemprov DKI Jakarta pun melakukan penyuluhan yustisia melalui operasi bina kependudukan (Binduk). Sasarannya untuk mendata pendatang baru di kantong-kantong pemukiman padat penduduk juga perumahan elit dan apartemen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, pihaknya tak akan menggelar operasi yustisi dalam menghadapi para pendatang yang tidak memiliki keterampilan ketika tiba di ibukota. Pihaknya akan bekerja sama dengan RT/RW sekitar untuk mendata penghuni baru di lingkungannya. “Setelah H+7 nanti tambah 14 hari (H+21), kita baru bergerak lakukan pembinaan, Operasi Bina Kependudukan,” kata Edison, Rabu pekan lalu.

ilustrasi : Razia terhadap pendatang baru di Jakarta (TEMPO/ Aditya Herlambang Putra)

Edison mengaku sedang melakukan sosialisasi ke seluruh pelosok di ibukota. Hal tersebut bertujuan untuk mereka tak kaget ketika nanti ada petugas yang melakukan pendataan. Ada sekitar 100 petugas dikerahkan melakukan sosialisasi sekaligus menyebar formulir pendataan kepada RT/RW agar ketahuan berapa jumlah pendatang yang mengadu nasib di ibukota. “Kita lagi sebarkan sekitar 100 orang pendata. Sekarang lagi disebarkan formulir-formulir,” jelasnya.

Edison memastikan tak akan menjaring pendatang dari stasiun maupun terminal. Pihaknya tak ingin suasana lebaran terganggu dengan adanya operasi yang dilakukan oleh Disdukcapil.

Operasi Binduk rencananya digelar serentak 10 Juli mendatang dengan mengerahkan sekitar ribuan personil. Mereka akan menyisir pemukiman di kawasan-kawasan sentra industry, perdagangan dan tempat hiburan. Kawasan-kawasan dimaksud tersebar sedikitnya di 10 kecamatan, seperti Kecamatan Tanah Abang, Senen, Tanjung Priok, Cilincing, Cengkareng, Kalideres, Mangga Besar, Jatinegara, Pulogadung, dan Cakung. Diperkirakan rata-rata pendatang baru yang datang ke Jakarta sebesar 63 ribu orang. “Biasanya pendatang dekat dengan industri, industri hiburan. Di situ biasanya kita mencari titik-titik dan edukasi, juga bina kependudukan,” jelasnya.

Edison meminta pendatang baru datang dengan keahlian. Menurutnya, kedatangan warga tanpa keahlian justru akan menjadi masalah baru bagi Jakarta. “Pastikan yang dibawa tersebut memiliki keterampilan ke Jakarta, supaya tidak jadi beban di Jakarta,” tukasnya.

Arus balik stasiun Senen. Pemudik yang menggunakan KA Tawang Jaya Lebaran dari Semarang Poncol tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (30/6). Puncak Arus Balik di Stasiun Pasar Senen diprediksi akan terjadi pada 1 Juli 2017 mendatang. (MI/ARYA MANGGALA)

Edison menuturkan Operasi Bina Kependudukan adalah operasi yang bersifat pembinaan sosial dan penertiban administrasi kependudukan. Sehingga, pelanggar tidak akan dilanjutkan ke sidang tindak pidana ringan (tipiring). “Tidak ada peradilan Tipiring,” ujarnya.

Operasi Bina Kependudukan hanya bersifat sosialisasi dan pelayanan, serta pencegahan pelanggaran administrasi kependudukan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS).

Edison memaparkan sejumlah data pendatang di Jakarta. Usai lebaran tahun 2015 berjumlah 70.500 orang, sedangkan 2016 ada kenaikan menjadi 86 ribu orang. Sementara 2017 lalu, terjadi penurunan pendatang dengan jumlah 70.700 orang. Diprediksi jumlah pendatang akan menurun seiring dengan pembangunan di desa maupun daerah yang sudah mulai bergerak. “Kalau menurun itu menurut saya adanya pembangunan di desa. Kedua, semakin marak sekolah di daerah. Ketiga, pekerjaan mereka dapatkan di kota yang dekat dengan desanya. Misalnya Jawa Timur mengarah ke Surabaya. Seperti orang Jawa Tengah sudah mengarah ke Yogyakarta dan Semarang,” papar Edison.

Para pemudik diminta memilih orang dari kampung halamannya, untuk dibawa mengadu nasib di Jakarta. “Kalau tak ada jaminan dapat kerja ya jangan dibawa, apalagi kalau tak memiliki skill apapun,” katanya.

Pemprov DKI sudah benar-benar menyadari bahwa Jakarta adalah kota terbuka. Semua orang dari pelosok nusantara berhak ector dan mengadu nasibnya di ibukota. Pendatang baru yang tak memiliki skill dan jaminan kerja biasanya akan tersingkir sendiri dari Jakarta. Apabila tak memilih pulang, mereka akan hidup menggelandang tanpa arah di Jakarta. Ujung-ujungnya tertangkap Dinas Sosial DKI dan dipaksa pulang ke ector halamannya.

Namun, Edison memastikan arus urbanisasi tak akan merugikan Jakarta, selama para pendatang baru memiliki skill atau minimal punya keinginan untuk bekerja keras. “Mereka yang tak punya banyak skill kan bisa bekerja di ector-sektor usaha kecil maupun perintis. Itu kan menguntungkan juga bagi Jakarta,” tutur Edison.

Sementara Satpol PP sendiri berencana akan mengerahkan semua personelnya untuk membantu operasi yustisi. Ada 4.950 petugas yang dikerahkan membantu operasi yustisi di tiap-tiap wilayah. “Nanti akan melakukan koordinasi dengan Dukcapil, kami akan melakukan kegiatan yang dinamakan biduk pembinaan kependudukan. Di sana kita akan melakukan pendataan terhadap pendatang baru,” kata Kepala Satpol PP DKI, Yani Wahyu.

Operasi Pembinaan Penduduk yang digelar Dukcapil dibenarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia tidak melarang pendatang yang biasa muncul usai lebaran. Anies menilai setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan di manapun, termasuk di Jakarta. “Jadi kami menghargai hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan di manapun juga, termasuk di Jakarta. Yang penting adalah ketentuan hukum, ketentuan aturan di pencatatan sipil itu ditaati,” katanya.

Anies meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta melakukan pendataan menyeluruh kepada para pendatang. Dia tetap ingin semua pendatang yang masuk ke Jakarta nantinya terdata dengan baik. “Jadi sesudah nanti pulang, arus balik muncul nanti kami pastikan bahwa ada pendataan yang benar. Ikuti aturan yang ada,” jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan keterangan pers (Poskota News)

Halnya senada disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Ia malah meminta pendatang baru yang mengadu nasib di Jakarta harus sudah divaksin dan memiliki jaminan kesehatan. “Pihak puskesmas setempat akan berkoordinasi dengan RT/RW yang tentunya disarankan untuk langsung membawa pendatang baru tersebut di puskesmas setempat untuk memeriksakan kesehatannya dan juga terkait dengan riwayat vaksinasinya,” katanya.

Menurut Sandiaga, para pendatang baru itu harus segera melapor ke RT dan RW dalam waktu 1×24 jam setelah kedatangannya. Pihak puskesmas nantinya juga akan menjemput bola untuk memastikan kesehatan para pendatang. “Termasuk asuransi BPJS-nya karena kita ingin memastikan bahwa Universal Health Coverage ada di Jakarta,” tuturnya.

 Operasi kependudukan juga digelar di Kota Bandung. Dinas Disdukcapil setempat menyisir pendatang di terminal Cicaheum dan Stasiun Kiaracondong. Para pendatang didata tujuannya, bekerja atau sekolah. Kemudian memastikan tempat tinggal maupun kebutuhannya selama berada di Bandung. Selain memiliki skill, juga harus memiliki materi yang cukup untuk hidup di Bandung. “Syarat itu harus ada. Inysa Allah siapapun yang datang ke Bandung akan lancar,” tutur Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Popong W Nuraeni.

Operasi yustisi juga digelar Pemko Surabaya. Petugas Satpol PP dibantu TNI/Polri merazia sejumlah tempat kos dan rumah kontrakan. Petugas menemukan sejumlah penghuni kos yang berasal dari luar kota Surabaya yang belum memiliki KTP atau keterangan domisili dari desa setempat. Para pendatang didata sebarapa lama kost dan bekerja dimana. Sedangkan pendatang yang belum bekerja, akan diawasi RT/RW dan dalam waktu tiga bulan akan dipulangkan ke daerah asalnya. (Zainul Arifin Siregar)