Tidak Didukung Ulama Aksi 212, Presiden Perintahkan Bintara Memberangus Hoax PKI

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa), salah satu kekuatan di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin yang ditugaskan di desa dan kelurahan, untuk meredam serta menangkal penyebaran informasi bohong atau hoax.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Babinsa wilayah Kodam XIV Hasanuddin di Balai Prajurit Jenderal Yusuf, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 27/7/2018.

“Hoax atau kabar bohong berasal dari media sosial, yang seperti itu harus mampu diredam. Jangan sampai fakta yang tidak benar bisa membuat masyarakat resah,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, di tengah banyaknya beredar hoax di tengah masyarakat, upaya peredaman harus maksimal, agar tidak terjebak dalam politik adu domba dan Babinsa dibebani tugas untuk meluruskan informasi bohong tersebut serta melihatnya dengan logis.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengambil contoh pada dirinya mendapat serangan hoax dikaitkan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan penyebaran foto-foto beredar di media sosial. Awalnya tidak digubris, namun belakang rakyat mulai terpengaruh.

“PKI itu dibubarkan tahun 1965, lantas saya baru lahir 1961, saya waktu itu kan baru umur empat tahun, lah masa sudah jadi orang dewasa, fotonya pun saya disandingkan dengan Aidit pimpinan PKI di gambar ini. Tentu ini membuat saya merasa sedih,” ungkapnya sambil menujukkan foto yang dimaksud saat ditampilkan di layar.

Pria yang sempat menjabat sebagai Wali Kota Solo itu juga menyampaikan bahwa selama dididik orang tuanya di dalam lingkungan keagamaan dengan berbagai organisasi keislaman seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya.

Jokowi mengaku prihatin melihat proses politik dengan cara-cara tidak baik, yang dilakukan berdasar kepentingan suara dan terus dilakukan.

“Kalau saya tidak bisa seperti itu. Politik harus mendewasakan masyarakat, inilah yang harus kita tempuh agar masyarakat dewasa berpolitik,” ucapnya menegaskan kepada ratusan anggota Babinsa dari berbagai daerah wilayah Kodam XIV Hasanuddin.

Melihat fenomena yang berkembang tersebut, Jokowi berharap agar tugas Babinsa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang informasi yang benar dengan cara persuasif dan segera meredam informasi bohong agar tidak menjadi opini publik tidak jelas.

Pada kesempatan itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga memberikan pengarahan kepada Babinsa yang hadir ditempat itu. Dilaporkan sebanyak 2.000 dari total 3.800 personel Babinsa yang ditempatkan di 367 kelurahan dan desa hadir untuk mengikuti pengarahan presiden.

“Ada beberapa anggota Babinsa yang didatangkan khusus menggunakan pesawat Hercules karena tempat bertugasnya di daerah terluar dan perbatasan. Selain itu, dihadirkan empat sosok Babinsa yang mempunyai prestasi membantu masyarakat” ucap Hadi.

Sehari sebelumnya, Presidium Alumni (PA) 212 menyatakan sikap politik dengan mendukung empat tokoh sebagai bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Republik Indonesia periode 2019-2024. Dukungan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Presidium 212 Aminuddin dalam acara konferensi pers yang digelar di daerah Jakarta Selatan.

“Kami merekomendasikan empat nama kepada partai koalisi keumatan dan kebangsaan, sesuai dengan harapan mayoritas umat bangsa dan negara RI untuk menjadi pasangan capres-cawapres 2019-2024,” kata Aminuddin di Jakarta Selatan, Sabtu (28/7) malam.

Menurut dia, empat nama yang diusung itu, antara lain Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantio dan Anies Rasyid Baswedan. “Dukungan itu kami berikan setelah memperhatikan dinamika politik terakhir berkaitan dengan kegiatan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional serta makin mendekatnya waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres,” ujar Aminuddin.

Lebih lanjut, dia menuturkan penentuan keempat nama tersebut sebagai capres-cawapres RI 2019-2024 itu dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. “Salah satu pertimbangan kami, yaitu akibat lemahnya pengelolaan keuangan negara serta membengkaknya hutang luar negeri, sehingga dapat dipastikan kondisi ekonomi Indonesia akan terpuruk,” tutur Aminuddin.

Selain itu, dia mengungkapkan, pihaknya juga menilai penguasaan sumber daya alam oleh kekuatan investor asing saat ini telah menyebabkan hasil kekayaan alam mengalir deras ke pundi-pundi luar negeri. “Terakhir, kami melihat jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Namun ironisnya, pekerja asing yang tidak memiliki keahlian (unskilled) juga terus memenuhi lapangan pekerjaan di Indonesia,” ungkap Aminuddin.