Poldasu “Ditantang” Limpahkan Kasus Pemalsuan Ijazah JR Saragih

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara “ditantang” untuk melimpahkan kasus dugaan pemalsuan ijazah dengan tersangka JR Saragih, Bupati Simalungun. Selain sudah ditetapkan P21, kasus ini perlu kejelasan hukum di peradilan.

“Kamit telah menyurati Kapolda Sumut, mempertanyakan kelanjutan perkara dengan tersangka JR Saragih dalam dugaan pemalsuan ijazah pada saat pendaftaran calon Kepala Daerah Sumatera Utara. Kami pertanyakan karena informasi yang kami dapat, sampaik saat ini kasus tersebut tidak dilimpahkan ke Kejati Sumatera Utara. Padahal kasusnya disebut sudah P21,” kata Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Safaruddin, Kamis (19/7/2018).

JARI meminta agar penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan profesional. Apalagi penanganan perkara pidana diatur dalam Pasal 102 dan 106 KUHAP. Selain itu, dalam Pasal 50 KUHAP juga jelas disebutkan bahwa tersangka diajukan ke penuntut umum. “Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Sedangkan ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Bahkan, ayat (3) KUHAP menegaskan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan,” papar Safar.

JR Saragih menangis setelah kasus dugaan pemalsuan ijazahnya terbongkar di Poldasu hingga menjadikan statusnya tersangka

Menurutnya, dalam penanganan perkara tersebut perlu memperhatikan ketentuan Pasal 78 KUHP tentang Daluarsa, sehingga upaya mengulur-ulur waktu dapat dimaknai menunggu daluarsa sehingga perkara secara otomatis berhenti penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP. “Sudah dinyatakan lengkap, ya limpahkan. Jangan diulur-ulur waktunya,” katanya.

Safar juga mengingatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diamandemen dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan tentang pelaksanan penegakan hukum itu untuk memedomani asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap “kelambatan” penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hokum, merupakan pelanggaran terhadap HAM sesuai Pasal 9 ayat (3) International Convenant on Civil and political Right (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin, bila perkara tersebut tidak di tindak lanjuti  sesuai dengan aturan yang ada maka akan terjadi pelanggaran hukum dan HAM dalam penanganan perkara tersebut.

“Kami meminta agar Kepolisian Sumatera Utara mengacu pada regulasi yang telah ada dalam penanganan perkara. Jangan sampai menegakkan hukum dengan pelangaran hukum dan HAM. Jangan bedakan status sosial seseorang dalam menegakkan hukum. Dan jangan sampai penegakan hukum tajam kebawah tumpul ke atas,” tutup Safar.

Comments are closed.