Pejabat Pemprovsu Terindikasi Korup, “Berlindung” di UUD KIP

Banyak pejabat terindikasi korupsi alergi dengan wartawan. Mereka acap menolak wawancara atau konfirmasi dengan alasan yang klise. Para awak media diminta harus melampirkan surat rujukan atau keterangan dari kantornya untuk ke dinas pada saat hendak melakukan wawancara. Seperti yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

“Ya harus pakai surat untuk melakukan wawancara, kita gak bisa kasih keterangan kalau tidak ada surat dari kantor,” ucap Pelaksana Harian (Plh) Dispenda Riswan, beberapa waktu lalu.

Sama halnya di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan. Instansi pemerintah ini juga meminta rekomendasi surat keterangan dari kantor redakdi setiap awak media hendak wawancara. Misalnya, Kabag Perawatan dan Pengadaan Biro Umum Pemprovsu, Dwi Indah Purwati SS MSi, enggan memberi keterangan soal beberapa pengerjaan proyek di Provsu dan perawatannya yang terindikasi menyimpang. “Sebenarnya di UU Keterbukasn Informasi Publik kan ada pasal tentang mekanisme permintaan informasi publik oleh masyarakat,” kilah Dwi baru baru ini.

Sementara itu, Kepala Devisi Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara Ramdeswati Pohan mengatakan, mereka harus terbuka kepada wartawan yang merupakan perpanjangan penyampaian informasi kepada publik. Pemakaian surat keterangan saat hendak melakukan wawancara dinilainya tidak tepat.

“Kok begini mereka, wartawan itukan sebagai penyalur informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Sejak kapan memakai surat untuk wawancara, itu saya rasa tidak cocok,” ucap Komisioner KIP Sumut Ramdeswati Pohan, di kantornya, Jalan Bilal, Kota Medan, Selasa (24/7/2018).

Merujuk Undang-Undang KIP No. 14 tahun 2008, dijelaskan bahwa kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. “Seluruh badan publik harus memberikan informasi kepada wartawan dan jangan dibebankan oleh sepotong surat. Saya gak tau ya lihat para pejabat sekarang apakah terlalu berlebihan atau memang takut menemui para wartawan,” ucapnya.

Pemakaian surat keterangan dinilai tidak layak oleh seorang wartawan. Jurnalis yang wajib untuk menyertakan surat biasanya adalah kasus indept reporting (investigasi) memerlukan waktu lama. “Kalau investigasi mungkin ya, karena waktunya memakan waktu lama,” tuturnya seraya mengatakan para pejabat mau pun pekerja di badan publik harus memberikan sebuah informasi kepada wartawan tidak melalui surat-menyurat.

Comments are closed.