Menggugat Ambang Batas Nyapres

Tokoh publik menggugat uji materi Presidential Threshold. Uji materi pernah ditolak MK.

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kembali mendapat sorotan. Aturan yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut masih menyisakan ketidakpuasan sejumlah pihak. Alhasil beleid itu kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan pemohon gugatan berasal dari latar belakang berbeda, termasuk kalangan akademisi dan figur publik. Setidaknya ada 12 pemohon uji materi Pasal 222 UU Pemilu tersebut. Mereka yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas, mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Akademisi Faisal Basri, dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay.

Kemudian ada mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto, Akademisi Rocky Gerung, Akademisi Robertus Robet, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Sutradara Film Angga Dwimas Sasongko. Selanjutnya Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Profesional Hasan Yahya.

Sedangkan Ahli yang mendukung permohonan tersebut yakni Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal ArifIn Moctar, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Uji materi presidential threshold sudah didaftarkan ke MK pada 13 Juni lalu. Seperti diketahui, Pasal 222 UU Pemilu mengatur partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Akibat aturan ini, tidak ada satu pun partai politik yang dapat mengusung calon presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain. Selain itu, dengan tingginya ambang batas pencalonan, maka maksimal hanya bakal ada dua calon presiden.

Salah seorang penggugat, Hadar Nafis Gumay mengatakan gugatan pasal tersebut diajukan demi perbaikan kesesuaian sistem pemilihan dengan sistem ketatanegaraan serta memperhatikan penuh kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi.

Ia menyadari waktu pengujian pasal tersebut mepet dengan tahapan Pemilihan Presiden 2019. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan digelar pada tanggal 4-10 Agustus 2018.   Namun upaya untuk mengembalikan kebebasan rakyat agar dapat lebih leluasa memilih pasangan presiden dan wakil presiden patut terus diupayakan.

Alasan pengajuan permohonan ini adalah Pasal 222 UU 7/2017 mengatur “syarat” capres dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”. Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie (ABDUL FARID/FORUM)

Pengusulan capres, dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Menurutnya, syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Hadar menegaskan, penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Menurut dia, presidential threshold menghilangkan esensi Pilpres karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945. Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi MK agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bagi Hadar, pasal 222 UU 7/2017 dinilai bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching, karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ia menampik permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden terkait dengan kepentingan partai politik tertentu. Permohonan uji materi ke MK murni atas argumen hukum dan demi kepentingan pemilihan presiden. “Tidak ada hubungannya (dengan partai politik), ini dalam rangka betul-betul untuk menata sistem ini,” kata Hadar. Permohonan uji materi itu juga tak terkait dengan kekuatan politik tertentu yang ingin mengajukan calon sendiri dalam pemilihan presiden 2019.

Pemohon lain, Titi Angggraini berharap MK segera memberikan putusan atas uji konstitusionalitas ini. Presidential threshold adalah hal yang penting dan strategis bagi adil dan demokratisnya pilpres, sehingga sangat layak diputus dalam waktu segera.

Titi juga meminta MK dapat memutus perkara ini sebelum proses pendaftaran capres pada tanggal 4-10 Agustus 2018. Hal itu untuk menjaga kelangsungan Pilpres tetap berjalan baik, dan sesuai dengan konstitusi.  Ia memohonkan agar pembatalan Pasal 222, yang menghapuskan syarat ambang batas capres dapat diberlakukan segera, atau paling lambat sejak Pilpres 2019.

Dengan demikian, kerugian konstitusional Para Pemohon dapat terlindungi, dan pelanggaran konstitusi tidak dibiarkan berlangsung dan menciderai pelaksanaan Pilpres 2019. Ia optimis dan meyakini bahwa majelis hakim MK yang mulia berkenan menyidangkan kasus ini secara cepat, dan akhirnya mengabulkan serta mengembalikan hak rakyat Indonesia untuk memilih langsung presidennya, tanpa dibatasi oleh syarat ambang batas pencalonan presiden.

Gedung MK (FARID/FORUM)

Sementara itu Denny Indrayana, kuasa hukum pemohon, mengatakan, syarat ambang batas pencalonan presiden tersebut mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945. Pascaputusan MK soal Presidential Threshold.

Syarat yang diadopsi dari pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut, telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilih karena pilihannya menjadi sangat terbatas.  “Maka, syarat demikian harus lagi-lagi diuji ke hadapan MK, karena nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Denny. Menurutnya, meskipun pasal tersebut telah diuji sebelumnya dan ditolak MK pada 11 Januari 2018 lalu, tetapi berdasarkan Peraturan MK, pasal 222 UU Pemilu itu dapat digugat kembali.

Pengajuan gugatan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 juga datang dari Panglima Front Pembela Rakyat (FPR), Nugroho Prasetyo. Alasan pengajuan uji materi menurut Nugroho, pasal presidential threshold  ini merusak demokrasi. Sebab itu dirinya akan terus berjuang untuk menegakkan proses demokrasi. “Sebenarnya presidential threshold  20 persen ini karena bentuk rasa ketakutan besar Jokowi kalah pilpres 2019,” ujarnya.

Menurutnya, adanya ambang batas 20 persen untuk mencalonkan presiden sama saja dengan membunuh demokrasi. Sebab itu, demi menciptakan iklim pertarungan politik yang sehat pada Pemilu 2019, Nugroho mengajukan gugatan agar PT 0 persen. “Saya merasa juga ada upaya mengiring ke calon tungal, dan ini bagi saya tidak sehat untuk demokrasi, maka saya beranikan diri (melakukan gugatan),” ungkapnya.

Gugatan sejumlah aktivis politik dan akademisi atas aturan presidential threshold  di MK mendapat tanggapan mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, upaya itu sah-sah saja, namun lebih bijaksana kalau diberlakukan pada Pilpres selanjutnya. “Kalau untuk pemilu 2019, bikin kacau nanti,” ujar Jimly.

Pasalnya, perubahan aturan pada waktu singkat menjelang pendaftaran calon presiden bisa berdampak besar terhadap mekanisme pilpres 2019 yang telah ditetapkan.  Apalagi pendaftaran pilpres tinggal dua bulan lagi bulan Agustus. “Jika memang ada perubahan, ya, harus diputuskan sebelum pendaftaran,” ucapnya.

AFKHAR