Menanti Taji KPU

Pro kontra terkait salah satu pasal dalam peraturan PKPU No.20/2018 menyebutkan bahwa bekas koruptor dilarang nyaleg masih belum reda. Akankah KPU mampu membukikan wakil rakyat akan bersih dari mantan koruptor usai Pileg 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada 30 Juni 2018. Salah satu isinya, yakni larangan nyaleg eks koruptor di Pemilu 2019.

Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h yang berbunyi, “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”

Dengan ditetapkannya PKPU itu, maka ketentuan tentang larangan nyaleg eks koruptor bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. Ada pun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018.

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku tak risau dengan munculnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD bagi mereka yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Dia bahkan yakin, PKPU tersebut sama sekali tidak menghalangi langkahnya menjadi caleg pada Pemilu 2019.

“Saya sih tetap maju dong (sebagai caleg) tahun depan,” tegas Taufik.

Seperti diketahui, Taufik yang merupakan mantan Ketua KPUD DKI itu pernah divonis selama 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi. Dia terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Fakta itu diakuinya tak akan menjadi masalah karena untuk maju di Pemilu Legislatif 2019, dia tidak merujuk pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018, melainkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ya kita ikutin undang-undang (Pemilu), kita taat aturan pada undang-undang, kita ikut undang-undang dong,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Taufik mengaku tak habis pikir dengan langkah KPU membuat larangan nyaleg yang bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, yaitu UU Pemilu. “Buat saya sih aneh saja. Kalau lembaga kayak (KPU) begitu bisa semau-maunya buat aturan tanpa mengindahkan UU, bagaimana nih?” kata Taufik.

Karena itu, dia yakin bahwa akan ada yang mengajukan uji materi terkait Pasal 7 PKPU tersebut ke Mahkamah Agung, meski dia sendiri belum berencana membawa pelarangan itu ke proses hukum.

Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah) didampingi oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) dan Ilham Saputra (kiri) memberikan keterangan pers terkait perkembangan Pilkada serentak 2018 di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (29/6). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Penilaian Taufik dibantah Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Dia meragukan lembaga sekelas KPU akan membuat regulasi yang asal-asalan tanpa melihat dampak serta prosesnya.

Bahkan, dia menyambut baik langkah KPU melarang eks napi korupsi karena dinilai telah membantu upaya KPK membangun pemerintahan yang berintegritas. Saut yakin, pemberantasan korupsi tak akan berhasil jika hanya dilakukan KPK, melainkan juga ditentukan oleh pilar-pilar lainnya seperti KPU.

“Hal itu sejalan dengan Roadmap KPK sampai tahun 2023 tentang membangun integritas nasional. Itulah sebabnya demokrasi dan pemberantasan korupsi memiliki jalan kerja yang berbeda, namun tujuannya sama. Intinya, KPK harus mendukungnya (PKPU),” tegas Saut.

Dia melanjutkan, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan tanpa henti dengan beragam cara. Meski di sisi lain dia mengakui hal itu tidak mudah karena menyangkut banyak hal, seperti perilaku masyarakat serta budaya malu yang mulai hilang.

“Anda berupaya saja tidak ada jaminan akan berhasil karena ada banyak variabel yang menentukan. Apalagi kalau Anda tidak berusaha, maka akan semakin panjang perjalanan kita melawan perilaku jahat itu,” ujar Saut.

Namun, dia optimistis PKPU tentang larangan eks koruptor nyaleg akan didukung oleh partai politik. Alasannya, langkah pemberantasan korupsi akan makin ringan jika didukung partai politik.

“Bisa jadi mereka (partai politik) mendukung, tapi tidak all out, karena pintu korupsi itu banyak jenisnya. Jadi kita harus melakukan banyak cara, all out and total football. Semua sama-sama, kalau KPU dan KPK saja akan lama,” pungkas Saut.

Hingga kini, dukungan parpol atas PKPU larangan eks koruptor nyaleg masih beragam. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, mendukung aturan tersebut. Bahkan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tidak pernah mencalonkan caleg yang pernah menjadi napi kasus korupsi.

“Saya dengar KPK setuju, PKS setuju. Sejak dari awal PKS memang tidak pernah mencalonkan napi koruptor, tidak pernah. Jadi walaupun tidak ada aturan ini, PKS tidak akan mencalonkan mantan napi koruptor,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

PKS, kata dia, mendukung PKPU larangan eks napi korupsi sebagai upaya pencegahan agar para wakil rakyat terpilih bebas dari korupsi.

“PKS sangat mendukung segala upaya untuk memberantas korupsi, termasuk dikeluarkannya PKPU sebagai tindakan preventif agar dari hulunya hingga hilir proses demokrasi kita disterilkan dari masalah korupsi,” tegas Hidayat.

Dia berpendapat, jatah kursi wakil rakyat harusnya diberikan kepada mereka yang tidak pernah terlibat kasus korupsi. Sebab, masih banyak warga negara yang bersih untuk menjadi caleg.

“Kalau masalah mantan napi koruptor, baiknya diberikan kepada yang non-koruptor. Karena di Indonesia ini yang tidak pernah terjaring masalah korupsi masih berjuta kali lebih banyak daripada yang terkena korupsi,” tegasnya.

“Kenapa kemudian harus ribet dengan mantan napi korutor yang jumlahnya sedikit. Sementara di sana yang bersih masih amat sangat banyak,” terang mantan Ketua MPR RI ini.

Pernyataan lebih lugas dan sederhana datang dari Komisioner KPK Basaria Panjaitan. Dia mengatakan, pelarangan eks napi korupsi nyaleg harusnya dianggap sebagai hal yang biasa.

“Jangankan mau jadi caleg. Kita mau melamar kerjaan saja ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Tujuannya untuk apa? Apakah orang ini pernah melakukan pidana? Kalau pernah melakukan pidana pasti tidak terpilih,” jelas Basaria di gedung KPK, Senin (2/7/2018) malam.

Jadi, lanjut dia, sebenarnya persyaratan itu sudah umum dilakukan dan punya tujuan yang jelas. Bahkan, tidak hanya untuk kasus korupsi, melakukan kejahatan yang lebih kecil pun seseorang bisa terhambat kariernya.

“Siapa pun yang sudah melakukan tindak pidana idealnya enggak usah lagi ikut nyaleg, karena dia akan jadi perwakilan masyarakat,” tegas Basaria.

Karena itu dia berharap mereka yang akan jadi wakil rakyat berasal dari orang-orang terbaik di antara yang baik. Dia mengaku sulit menerima jika seseorang yang mewakili rakyat pernah melakukan tindak pidana.

“Jadi, untuk apa capek-capek bikin SKCK ke kepolisian kalau toh nggak ada artinya. Jadi prinsipnya kita mendukung (PKPU). Jangankan untuk kasus korupsi, siapa pun yang sudah melakukan pidana sebaiknya tidak menjadi wakil rakyat,” tegas Basaria.

Keterangan yang lebih gamblang justru datang dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan, KPU memiliki wewenang untuk membuat aturan sendiri, termasuk dengan mengeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

“Undang-undang memberi kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan. Peraturannya ini sudah dibuat KPU,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

Menurut Presiden, jika ada pihak yang keberatan atas peraturan KPU tersebut, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yakni melalui permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

“Kalau tidak puas dengan peraturan yang ada, silakan ke MA. Gitu saja,” tegas Jokowi. SWU

Comments are closed.