Menanti Qanun bagi Koruptor Aceh

Tertangkap tangan melakukan tindakan korupsi, wacana hukum qanun mengemuka.

Bulan April yang baru saja lewat, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pernah mengirimi Komisi Pemberantasan Korupsi sebuah surat yang berisi permohonan dari Irwandi agar diberikan pendampingan langsung dalam upaya pencegahan korupsi.

“Sekitar bulan April lalu, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh mengirim surat untuk mendapatkan pendampingan langsung,” kata Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 11 Juli 2018.

Menanggapi surat tersebut, Rahmat bersama pimpinan KPK lainnya langsung melakukan kunjungan ke Aceh. Dalam surat itu, Irwandi berkeinginan memiliki jajaran pemerintahan yang lahir dari proses yang transparan. “Respon Irwandi saat itu sangat serius dalam upaya pencegahan korupsi,” tutur Rahmat.

Namun, celakanya nasib sial menimpa Irwandi. Gubernur non aktif Aceh itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 3 Juli 2018.

Irwandi dicokok KPK bersama dengan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, beserta dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan T. Syaiful Bahri. Ahmadi diduga memberi suap Rp 500 juta dari total fee Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan infrastrukur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh tahun anggaran 2018.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pencegahan praktik korupsi sebetulnya tidak dapat dilakukan secara satu arah, tetapi harus melalui proses timbal-balik yang positif antara KPK dan Pemerintah Daerah. “Pencegahan butuh komitmen kedua belah pihak. Jadi, tidak bisa hanya KPK-nya saja yang masuk, tetapi daerahnya ogah-ogahan,” pungkas Febri.

Terkait OTT tersebut, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada 15 orang saksi, terkait kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 yang telah menyeret Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. “KPK telah mengirimkan surat panggilan pada sekitar 15 orang saksi dari unsur pemerintahan dan swasta di Banda Aceh dan Bener Meriah. Jadwal pemeriksaan akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Febri.

KPK berharap, para saksi yang dipanggil bisa hadir dalam keperluan pemeriksaan KPK. “Karena keterangan saksi akan membuka tabir yang selama ini mungkin belum diketahui terkait dengan adanya dugaan korupsi dalam alokasi DOK Aceh ini,” kata Febri, Rabu 11 Juli 2018.

Dengan pengungkapan itu, kata Febri, akan ada titik terang bagaimana masyarakat Aceh bisa dirugikan karena praktek korupsi yang ada.

“Selain itu, hadir memenuhi panggilan penyidik dan menjelaskan informasi yang benar adalah kewajiban hukum. Kejujuran para saksi dalam memberikan keterangan akan membantu penanganan perkara ini,” tukas Febri.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak penggunaan kode “1 Meter” pada kasus OTT di Aceh baru-baru ini.

Para pelaku kasus pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 menggunakan kode tersebut untuk menyamarkan besaran jatah suap sebesar 10% dari total anggaran.

Bupati Bener Meriah Ahmadi menggunakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT), di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

“KPK telah mengidentifikasi penggunaan kode ‘1 meter’ terkait dengan transaksi yang terjadi,” ucap Febri.

Febri mengatakan, tim penyidik saat ini sedang mendalami dugaan pemberian fee sebesar 10% tersebut dari jumlah alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

“Dugaan fee 10% dari alokasi dana DOKA terus kami dalami. Diduga 8% untuk sejumlah pejabat di tingkat provinsi dan 2% di kabupaten,” ungkap Febri.

Tim penyidik KPK sudah mengidentifikasi soal pemberian suap terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi, di antaranya sejak awal ada sejumlah pertemuan dan pembicaraan soal fee.

“Jadi, akan lebih baik bagi pihak-pihak yang diperiksa KPK untuk terbuka menjelaskan pada penyidik. Nanti dalam proses ini pemanggilan terhadap saksi-saksi yang relevan akan dilakukan berikutnya,” ujar Febri.

Ketika sang Gubernur tertangkap, ramai dibicarakan apakah sang gubernur akan mendapat hukuman qanun yang menjadi aturan khusus di daerah tersebut. Menanggapi pertanyaan tersebut, Irwandi Yusuf hanya tersenyum simpul, dia mengatakan tidak ada hukum cambuk bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Aceh. Sejurus kemudian, Gubernur Aceh itu melangkahkan kaki menuju ke mobil yang mengantarnya ke rumah tahanan (rutan).

“Tidak ada hukum cambuk,” kata Irwandi ketika ditahan KPK pada Rabu 4 Juli 2018 lewat tengah malam.

Hukuman cambuk memang identik dengan Aceh yang menerapkan hukum syariat Islam atau qanun. Namun sayangnya, tidak ada satupun qanun yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Ditilik dari situs Pemprov Aceh, acehprov.go.id, ada 13 qanun yang tercantum. Qanun itu mengatur berbagai hal, dari hukum acara jinayat atau pidana dalam Islam hingga urusan minuman keras serta perzinaan. Seringkali, hukumannya adalah dicambuk di hadapan publik.

Menurut aktivis antikorupsi Aceh, Mahmudin, wacana penyusunan qanun tentang korupsi sudah muncul sejak 2014. Namun hingga saat ini qanun tersebut tak kunjung terwujud.

Mahmudin menyebut ada berbagai perdebatan yang muncul dalam pembahasan qanun itu. Tetapi ada satu dugaan Mahmudin yang juga sebagai Kepala Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) itu tentang alasan qanun tersebut tak jua disahkan. Apa itu?

“Karena mayoritas yang terjebak kasus korupsi kan mereka (para pejabat). Jadi mereka istilahnya membuat hukuman untuk menghukum diri mereka sendiri,” kata Mahmudin.

Dugaan akal-akalan para pejabat Aceh mulai dari legislatif hingga eksekutif soal qanun korupsi yang dikemukakan Mahmudin cukup masuk akal. Sampai-sampai, Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry meminta agar Irwandi atau siapapun warga Aceh yang terlibat korupsi untuk dipotong tangannya.

“Walaupun yang ditangkap orang Serambi Mekah, KPK tak perlu segan-segan karena tak semuanya orang Serambi Mekah saleh, ada juga yang jahat. Maka kalau ada bukti tangkap, jangan lepaskan dan potong saja tangannya, biar jadi pelajaran bagi orang lain,” kata Muslim.

Staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal (tengah) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT), di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7).. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Suara pro agar qanun itu disahkan juga diserukan kalangan akademisi. Salah satunya yaitu dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari. Dia menilai penerapan qanun di Aceh harus menyeluruh, termasuk terkait korupsi.

“Menurutku menarik (wacana qanun korupsi) sebagai upaya membangun efek jera. Jangan sampai qanun hanya untuk zina dan lain-lain ada, tapi untuk korupsi tidak,” kata Feri.

Sementara itu, kalangan akademisi lainnya memberikan pandangan berbeda yaitu dari guru besar hukum dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji. Terlepas dari belum adanya qanun yang mengatur tindak pidana korupsi, Prof Anto–panggilan akrab Indriyanto–menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut UU Tipikor sudah cukup untuk memidanakan seorang pelaku korupsi.

“Walau ada kekhususan regulasi di Aceh, sebaiknya UU Tipikor tetap sebagai regulasi tersendiri, bukan berbasis qanun (apabila kelak benar-benar diatur dan disahkan) ataupun dalam konteks unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang tetap mengakui adanya perkembangan delik khusus tindak pidana,” kata Prof Anto.

Bagaimanapun juga, penegak hukum yang saat ini menangani Irwandi serta orang-orang yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka adalah KPK. Lembaga antikorupsi itu tentunya tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama bagi KPK adalah UU Tipikor.

“KPK hanya berwenang menangani kasus dugaan korupsi menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi. Kalaupun ada aturan pidana lain di Aceh, kami tidak berwenang (untuk menerapkannya),” kata Febri.

JULIE INDAHRINI

Comments are closed.