Mantan Presiden Dari Cikeas Sudah Jengkel

“Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan. Biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara.”

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 daerah, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kalimat-kalimat menengangkan.

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY yang kala itu ikut dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Deddy-Dedi, menyebut ada oknum dari BIN, TNI, dan Polri yang tidak netral di Pilkada kali ini.

“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 Juni 2018. “Ada kejadiannya. Bukan hoax. Sekali lagi ini oknum. Namanya organisasi BIN, Polri, dan TNI itu baik. Saya pernah hampir 30 tahun di wilayah itu, dan kalau ada kesalahan, tidak ada prajurit yang salah. Tidak ada anggota yang salah. Yang salah adalah petinggi-petingginya yang kebliger. Ingat itu,” kata dia.

SBY mengaku berani menyampaikan hal ini karena merasa memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada disekitarnya. Untuk itu, SBY memberanikan diri mengungkapkan ini mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang. “Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. Kalau pernyataan oleh partai politik tertentu, katanya SBY panik. SBY tidak panik! Biasanya orang yang panik itu cenderung curang, insyaallah kami tidak curang, tetapi kami waspada,” tandas SBY.

Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto saat meninjau salah satu TPS di lereng Merapi, tepatnya di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Rabu (27/6) (radarjogja.co.id)

Bahkan ia berani ditangkap jika ada yang tersinggung.  “Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” kata dia.

Ia lantas membeberkan dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oknum BIN, Polri, dan TNI dalam Pilkada. Pertama-tama SBY mencontohkan dugaan ketidaknetralan alat negara itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut SBY, ada kejanggalan ketika itu, saat Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yang Demokrat usung, Sylviana Murni dan juga suaminya Gde Sardjana. “Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statement yang merusak kredibilitas saya,” kata dia.

Untuk mengingatkan sehari sebelum pencoblosan Pilgub DKI 2017, mantan Ketua KPK Antatasari Azhari menggelar jumpa pers dan berbicara mengenai kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menjeratnya. Dia menyebut kasus itu sebagai kriminalisasi dan meminta presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono jujur soal kriminalisasi itu. Dan Antarasari merasa menjadi korban kriminalisasi dan dipenjara dengan tuduhan sebagai otak pembunuh Nasrudin.

“Beliau perintahkan apa dan siapa yang melakukannya, ini yang saya laporkan pagi ini ke Bareskrim. Saya minta Pak SBY jujur, terbukalah kepada publik, terbukalah kepada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara delapan tahun,” ujar Antasari di kantor sementara Bareskrim di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa 14 Februari 2018.

Antasari menyinggung hal lain, yakni kasus Aulia Pohan. Antasari mengisahkan, pada suatu malam, saat dia tengah menangani kasus dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), ada yang mendatanginya dan meminta agar Aulia tidak ditahan. “Orang itu siapa? Orang itu adalah Hary Tanoesoedibjo. Beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Datang ke rumah saya meminta agar jangan menahan Aulia Pohan,” kata Antasari ketika itu.

Kembali ke perihal dugaan ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN. Menurut SBY keberpihakan lembaga itu juga terjadi pada Pilgub Papua. Calon gubernur Papua yang diusung Partai Demokrat, Lukas Enembe, diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” tuturnya.

SBY juga mengungkap tak netralnya Polri dalam Pilgub Kalimantan Timur. Ia menyatakan calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian. Perkara itu muncul, kata SBY lantaran calon yang pihaknya usung menolak permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.

Tak sampai di situ, SBY menyebut adanya kejanggalan juga pada Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil kepolisian. “Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” tutur SBY

Lebih lanjut, SBY mengatakan dalam gelaran Pilgub Riau dia juga mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. Namun, menurutnya, petinggi TNI itu bersumpah akan netral. “Di Maluku kejadian, di Aru semua sudah mengikuti. Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” kata dia.

Belum lama ini presiden keenam RI tersebut mengaku menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kinimenjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah. “Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur,” kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 Juni 2018. Tak hanya itu, kediaman calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengalami hal serupa. “Mengapa hanya pasangan ini (diusung Demokrat), mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan,” ucap SBY.

Warga di RW 014, Bintara Jaya, Bekasi Barat, memberikan suara di TPS dalam pilkada serentak Rabu (27/6) (foto: Fathiyah Wardah/VOA)

Dapat dipastikan, pernyataan SBY tersebut mengundang reaksi dari tiga lembaga yang disebut. Markas Besar TNI memastikan akan senantiasa bersikap netral dalam pesta demokrasi, dan akan menindak tegas oknum tersebut jika terbukti melanggar.

“Saya kira, kita sikap TNI jelas, TNI netral, kalau ada yang melanggar tentu akan ada tindakan tegas tapi kita perlu data,” kata Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhillah pada warrtawan, Sabtu 23 Juni 2018.

Polri pun menegaskan anggotanya netral di Pilkada. “Prinsip Polri netral. Kalau ada anggota yang tidak netral, kita tindak tegas,” kata Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen M. Iqbal kepada, wartawan, Minggu 24 Juni 2018.

Iqbal mengatakan ada mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga tidak netral. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memberi arahan tegas soal hal itu. “Kapolri tidak segan untuk menindak anggota yang tidak netral,” ujarnya.

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto menyarankan untuk melaporkan potensi ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilkada 2018 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu, juga ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti,” kata Wawan dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Senin (25/6/2018).

Menurut dia, langkah itu untuk menunjukkan apakah isu ketidaknetralan aparatur negara dalam kontestasi Pilkada 2018 terbukti atau tidak. “Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut,” kata dia.

Wawan menegaskan seluruh jajaran BIN menjaga netralitasnya dalam menghadapi Pilkada 2018. Menurut dia, netralitas itu merupakan instruksi tegas dari pimpinan BIN kepada seluruh anggotanya. “BIN harus netral, tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapapun dalam Pilkada maupun Pileg dan Pilpres,” kata Wawan.

Wawan menjelaskan, BIN patuh terhadap perintah konstitusi untuk mengamankan dan mengawal tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BIN juga menegaskan siapapun yang terpilih dalam Pilkada 2018 nanti harus dihormati. Wawan menuturkan, BIN akan terus menjaga amanat Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya dengan mengamankan agenda pemilihan nasional dan kepentingan 264 juta rakyat Indonesia.

Ia juga memastikan, netralitas anggota BIN juga diawasi secara berkala oleh pengawasan internal di inspektorat dan Komisi I DPR. Sehingga jika ada potensi pelanggaran, BIN bertanggung jawab kepada pihak pengawas terkait.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (nomor urut satu), TB Hasanuddin-Anton Charliyan (nomor urut dua), Sudrajat-Ahmad Syaikhu (nomor urut tiga), dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (nomor urut empat) di Bandung, 13 Februari 2018. (ANTARA/Novrian Arb)i

Wawan juga menjamin penindakan pelanggaran oleh anggota BIN akan dilakukan sesuai koridor aturan yang ada. “Jika ada pelanggaran, ada sanksi baik internal BIN dari Ankum (atasan yang berwenang menghukum) maupun pertanggungjawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya,” tegas Wawan.

Sebaliknya, Ketua KPU RI, Arief Budiman enggan menanggapi serius soal pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan ada oknum aparat yang tidak netral selama rangkaian Pilkada 2018 berjalan.

Menurut Arief, SBY hanya memberi pesan agar pihak-pihak yang bersangkutan tetap netral.  “Itu kan pesan biasa saja. Pesan untuk siapapun agar mengingatkan kembali,” ucap Arief, Minggu (24/6).

Arief menegaskan bahwa isu anggota aparat tidak netral yang dihembuskan SBY tidak akan mengganggu Pilkada 2018. Meski pemungutan suara hanya tinggal hitungan hari, Arief yakin suasana akan tetap kondusif. Terlebih, ada pula sanksi yang akan diberikan andai ada aparat yang terbukti mendukung salah satu peserta pilkada. “Ada regulasi yang bisa ditegakkan untuk menjaga itu,” ujarnya.

Arief justru faham dengan sikap SBY. Menurutnya, semua pihak memang harus mengingatkan agar tidak ada aparat yang tidak netral. Semua harus independen demi pelaksanaan pemilu yang tertib, aman, dan damai. “Enggak, semua orang memang harus berbuat seperti itu. Setiap orang pasti memberi seruan-seruan yang sama,” ujar Arief pada wartawan.

Arief mengaku telah membicarakan kewajiban aparat untuk bersikap netral selama rangkaian pilkada serentak 2018 berjalan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dia mengaku telah membahas hal itu bersama sejumlah petinggi institusi yang bersangkutan di kantor Kemenkopolhkam, Jakarta, pada Jumat 22 Juni 2018.  “Pas kemarin, kami rapat dengan Menkopolhukam kan sudah disampaikan. Komitmen semua aparat pemerintahan. Aparatur sipil negara, TNI, Polri, BIN. Memang sudah menjadi kewajiban mereka harus netral,” ujar Arief.

Lantas apa tanggapan istana? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis pernyataan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral dalam pemilu.  “Netralitas TNI, Polri, BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, BIN,” tegas Jokowi.

Warga di RW 014, Bintara Jaya, Bekasi Barat, memberikan suara di TPS dalam pilkada serentak Rabu (27/6) (foto: Fathiyah Wardah/VOA)

Jokowi sudah memerintahkan hal tersebut kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan. Jokowi mengimbau masyarakat turut melakukan pengawasan. “Sudah saya sampaikan kepada KaBIN, Kapolri, dan Panglima, jadi tidak usah tanyakan lagi. Dan saya juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Marilah kita sama-sama mengawasi,” jelas Jokowi.

Jika di antara mereka ada yang tidak netral, Jokowi mengimbau masyarakat mengadukannya secara resmi. “Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, silakan dilaporkan ke Bawaslu. Sudah jelas sekali saya kira,” ujar Jokowi pada wartawan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah pasti membalas SBY. Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun menyebut tudingan SBY adalah taktik untuk minta dikasihani seolah-olah sebagai korban. “Era politik melodramatik SBY itu sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Rakyat sudah tahu ‘politik agar dikasihani’ model SBY tersebut,” kata Komaruddin melalui keterangan tertulis pada Ahad, 24 Juni 2018.

Namun ada pula yang membela SBY. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono sepakat dengan pernyataan SBY. “Benar itu pernyataan pak SBY. Masyarakat sudah mengerti bahwa ada kecenderungan tidak netral dari aparat,” kata Ferry saat dihubungi Tempo pada Ahad, 24 Juni 2018.

Menurut Ferry, ketidaknetralan tersebut bisa dilihat dari kedekatan secara politik antara aparat dengan petinggi partai penguasa. Ia mencontohkan adanya kedekatan antara salah satu pejabat aparat keamanan dengan elit partai pendukung pemerintah.

Ferry juga mengungkit perihal pengangkatan Inspektur Jenderal M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Ferry menilai pengangkatan tersebut politis dan berpengaruh terhadap netralitas pilkada di Jawa Barat.

Menurut Ferry, indikasi politis muncul ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saling lempar tanggung jawab dalam pengangkatan tersebut. “Presiden bilang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengusulkan. Sebaliknya Mendagri tidak mengaku mengusulkan kepada presiden, masalahnya siapa yang mengusulkan? Ada pihak ketiga. Jawab sendiri saja” kata dia.

Ferry meyakini pernyataan SBY kemarin bukan hal baru melainkan sudah diketahui masyarakat luas.

Hamdani