Kejagung Diduga “Tekan” Dirut PTPN-II Batalkan SK Hapusbuku Lahan Eks HGU

Direktur Utama PTPN-II Ir Teten Jaka memberi kesaksian yang mengejutkan. Ia mengaku membatalkan SK Persetujuan Panghapusbukuan lahan seluas 106 hektar eks HGU di Pasar IV Desa Helvetiah, Deliserdang, setelah “diintimidasi” penyidik Kejaksaan Agung. Padahal, lahan itu sebelumnya sudah dihapusbukukan dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung.

Pengakuan Teten itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara terdakwa Tamin Sukardi di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (19/7/2018) kemarin.

Dalam persidangan, teten Jaya bersama dua anak buahnya mengaku dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait telah dikeluarkannya persetujuan hapusbuku lahan 106 hektar eks HGU PTPN II. Usai dipanggil Kejagung, Teten langsung membatalkan SK Persetujuan penghapusbukuan tanah 106 hektar eks HGU PTPN II tersebut.

Teten mengakui bahwa pemanggilan dirinya terkait keterangan dua saksi dari PTPN II yakni Direktur Operasi Marisi Butar- Butar dan Kennedy selaku Kabag Hukum bidang Pertanahan. “Dua atau tiga hari setelah pemeriksaan mereka di Pengadilan Tipikor Medan, saya dipanggil penyidik Kejagung untuk memberi keterangan karena keterangan dua staf PTPN II itu dianggap menghambat proses persidangan terdakwa TS,” ujar Teten dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo.

Namun Teten lupa nama penyidik Kejagung yang memanggil dan memeriksa dirinya.

Teten mengakui bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejagung tersebut, akhirnya dirinya membatalkan SK Persetujuan penghapusbukuan terhadap tanah seluas 106 hektar eks HGU PTPN II yang berlokasi di Pasar IV Desa Helvetia. Padahal, SK persetujuan tersebut telah diterbitkannya pada 22 Desember 2017.

“Pembatalan persetujuan tersebut berkat saran penyidik Kejagung bahwa diatas tanah seluas 106 hektar tersebut masih ada proses hukum,” ungkap Teten.

Sebelum dipanggil penyidik Kejagung, Dirut PTPN II telah menerbitkan SK persetujuan Penghapusbukuan terhadap tanah eks HGU PTPN II seluas 106 hektar.Bahkan Dirut PTPN II mengakui sebelum menerbitkan SK tersebut telah minta Legal Opini ( LO) ke Kejaksaan Tinggi Sumut( Kejatisu) agar PTPN II mendukung melaksanakan putusan pengadilan yang memberi hak kepada 65 warga pemilik tanah 106 hektar tersebut. Kemudian PTPN II minta review kepada BPKP yang berkesimpulan penghapusbukuan terhadap objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menanggapi keterangan saksi Dirut PTPN II ini, kuasa hukum terdakwa menduga saksi telah ditekan atau diintimidasi oleh tim penyidik Kejagung. “Kita curiga keterangan saksi ini dibawah tekanan atau dipengaruhi pihak lain sehingga keterangannya berbalik 180 derajat,” ujar kuasa hukum terdakwa Fachruddin Rifai.

Menjawab tudingan ini, Teten menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Namun, Teten mengakui pembatalan SK penghapusan bukuan dari daftar aset BUMN itu tanpa diikuti SK pembatalan.

Sebelumnya, JPU memeriksa dua pejabat PTPN II yakni Marisi dan Kennedy. Keduanya mengakui PTPN II telah menyetujui penghapusbukuan tanah seluas 106 hektar itu dari daftar aset PTPN II karena sudah adanya putusan final dan mengikat. Bahkan persetujuan tersebut sudah disampaikan kepada Meneg BUMN. Kedua pejabat PTPN II tersebut juga menyebutkan bahwa tidak ada kerugian negara dari Penghapusbukuan tersebut.

Comments are closed.