Jalan Terjal KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. 

Dikutip dari laman kpu.go.id, situs resmi KPU RI, Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018.

PKPU tersebut mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”

Dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018.

PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ini menjadi polemik karena salah satu aturan yang diinisiasi oleh KPU adalah tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Bagian ini mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak. Penolakan datang dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penolakan itu lantaran pengundangan PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Draft PKPU yang memuat soal larangan mantan koruptor ikut serta sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 ini, juga sempat mandek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan akhirnya dikembalikan kepada KPU.

Meksi demikian, Komisi II DPR RI memberikan solusi terkait beleid baru ini. Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi untuk menyelesaikan perdebatan soal peraturan KPU yang melarang eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Salah satunya, Komisi II telah mengusulkan penyelenggara Pemilu melakukan safari ke partai-partai politik.

Tujuannya, meminta partai politik tidak mencalonkan caleg yang pernah terlibat atau menjadi narapidana kasus korupsi. Namun, langkah tersebut dilakukan dengan asumsi KPU tetap memakai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Umpamanya kalau tetap dengan UU, KPU Bawaslu bisa roadshow dengan parpol-parpol untuk meminta mengimbau agar parpol tidak mencalonkan caleg yang bermasalah,” kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri), Wakil Ketua Agus Hermanto (ketiga kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) berbincang usai melakukan pembahasan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/7). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Opsi kedua, kata Riza, dengan mengumumkan caleg berlatar belakang eks narapidana korupsi yang maju di Pemilu. Usulan tersebut merujuk pada Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Bisa dengan cara mengumumkan (bahwa dia eks napi korup). Jadi KPU diperkenankan mengumumkan. Mengimbau pada masyarakat. Yang penting itu kan tujuannya yang tercapai,” ia menerangkan.

Riza berujar, pasal tersebut dibuat untuk tujuan yang baik, yaitu memberikan referensi bagi pemilih.

“Tujuan terbaik adalah dapat memperoleh suara rakyat dan dukungan dari masyarakat tentu caleg-caleg harus berintegritas, berkompetensi dan sebagainya,” ucap Riza.

Ketua DPP Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi II telah menyampaikan perdebatan soal PKPU ini dengan pimpinan DPR. Dia berharap perdebatan ini bisa segera mendapat titik temu antara DPR, pemerintah dan KPU dalam waktu dekat.

Meski masih terjaid pro kontra, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan alasan institusinya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks koruptor maju sebagai calon legislatif. Menurut Yasonna, disahkannya PKPU itu untuk memastikan tahapan pemilu tak terganggu.

“Sebelumnya diametrikal dia bertentangan, tapi ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang mantan itu. Nah itu sudah diserahkan dan supaya jangan menganggu tahapan, ya sudah kita sahkan,” kata Yasonna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7/2018).

Dengan disahkannya PKPU itu, sambung Yasonna, kini partai politik bertanggung jawab menghadirkan caleg yang bersih saat pemilu legislatif mendatang.

“Memang sekarang tanggung jawab itu dikasih kepada partai politik untuk men-screen (calon legislatif),” ucap Yasonna.

KPU harus melewati jalan terjal untuk merealisasikan wacana larangan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Bahkan ketika rancangan peraturan KPU tersebut telah dikirimkan ke Kemenkumham untuk diundangkan, menurut Ketua KPU Arief Budiman, proses rancangan Peraturan KPU kali ini untuk pertama kalinya memakan waktu.

Sejumlah bakal calon (balon) anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019 mempersiapkan berkas untuk pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Polres Lhokseumawe, Aceh, Selasa (3/7). (ANTARA FOTO/Rahmad)

Biasanya, kata Arief, setelah dikirimkan, rancangan itu akan dicek sebatas administrasi bukan substansinya. Seperti benar atau tidaknya penulisan dan kutipan lalu selanjutnya diberi penomoran (diundangkan).

“Iya, di tahap ini loh ya. Enggak ada tulisan yang salah gitu-gitu aja, bukan substansinya,” ujar Arief, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat.

Namun, Arief menjelaskan bahwa rancangan PKPU tersebut sudah sah karena telah ditandatangani KPU. Hanya saja sampai kini pihaknya masih menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

“Ini kan sedang dalam pengundangan, jangan bicara tidak diundangkan. Diundangkan,” tegas Arief.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan, pihaknya ngotot tak memperbolehkan mantan napi korupsi menjadi caleg karena KPU ingin masyarakat memiliki wakil rakyat yang bersih dari persoalan korupsi.

“Nah itu harus dimulai dari rekrutmen calon legislatif, itu pintu masuk yang sangat penting,” ungkap Pram.

Jika pun aturan ini diundangkan oleh Kemenkumham aturan ini rentan untuk di judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Namun, Ketua KPU Arief Budiman mengaku tak khawatir jika aturan tersebut digugat ke MA. Sebab, menurutnya, setiap aturan pada dasarnya dapat digugat.

“Jangankan yang diperdebatkan, yang enggak didebatkan saja digugat. Ya enggak apa-apa. KPU juga nanti dalam membuat aturannya harus hati-hati. Benar enggak ada dasar regulasinya. Sebab, setiap saat banyak pihak akan menggugat aturan PKPU,” ucap dia.

Arief pun tetap optimistis rancangan PKPU mengenai pencalonan legislatif dapat diundangkan. Termasuk poin larangan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung KPU untuk buat aturan tersebut. Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku merasa bingung jika mantan terpidana korupsi tetap bisa dicalonkan dalam pemilu. Seolah-olah, kata dia, tidak ada lagi orang yang berintegritas dan kompeten untuk menjadi wakil rakyat.

“Sangat setuju saya. Kalau itu saya sangat setuju. Ya gambarannya itu tadi,” ujar Agus, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018).

“Apa enggak ada orang lain yang lebih kompeten? Apa enggak ada orang lain yang integritasnya lebih bagus? Masa kita dorong untuk terus masuk (menjadi caleg). Saya setuju itu,” Agus menegaskan.

Selain Agus, Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK juga menegaskan dukungannya atas rencana KPU mengeluarkan larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019.

Petugas KPU menunggu bakal calon Anggota Legislatif yang akan mendaftarkan diri untuk caleg DPR RI di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (4/7).  (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)

JK punya alasan kuat mendukung aturan itu. “Saya sudah setuju, supaya betul-betul DPR punya wibawa yang baik. Ya (saya) mendukung itu,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Wapres menilai, larangan mantan napi koruptor menjadi caleg bisa meminimalkan tindak pidana korupsi. Khususnya yang menyangkut anggota legislatif.

“Kita kan selalu ada faktor untuk memilih orang-orang yang baik. Orang bekerja saja harus pakai surat keterangan kelakuan baik, apalagi ini mau jadi anggota DPR. Jadi kalau anggota DPR-nya cacat, bagaimana jadinya nanti,” ucap JK.

Sementara itu Komnas HAM mematahkan alasan mereka yang menolak rancangan aturan karena dianggap dapat mencabut hak politik seseorang. Disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, larangan eks napi korupsi menjadi caleg tidak melanggar HAM. Itu karena menurutnya, pencabutan hak politik seseorang merupakan hal yang biasa dilakukan dan bukan termasuk HAM absolut.

Secara prinsip, kata dia, kalaupun aturan tersebut dihadirkan maka tidak akan mengurangi hak-hak politik seseorang. Meskipun ia mengakui diperlukan landasan hukum dan alasan yang kuat untuk mengaturnya. B Hardjono

Tidak Hanya Eks Koruptor

Pemilu yang baru akan digelar tahun depan sudah mulai panas. Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang dilahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhir Juni lalu atau tak lebih dari sepekan sebelum pendaftaran calon anggota legislatif dibuka mulai 4 Juli 2018.

Regulasi itu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta pada 30 Juni 2018 oleh Ketua KPU Arief Budiman, Peraturan KPU ini memiliki 7 Bab dan 45 Pasal. Namun, yang menjadi pusaran polemik banyak pihak hanya satu pasal, yaitu Pasal 7 tentang Persyaratan Bakal Calon, khususnya ayat (1) huruf g dan h.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

  1. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  1. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;

Kemudian, Pasal 7 ayat (4) berbunyi: Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:

  1. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
  1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.

Dari uraian pasal tersebut diketahui bahwa yang dilarang KPU untuk menjadi caleg tak hanya mantan narapidana korupsi, melainkan juga berlaku untuk eks narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Namun, ketentuan itu dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu, sama sekali tak ada larangan bagi mantan terpidana kasus apa pun untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Pasal 240 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsidan DPRD Kabupaten/Kota huruf g menyebutkan:

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Katentuan tersebut sebenarnya juga dimuat di PKPU, namun khusus untuk mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak, hal tersebut tidak berlaku.

Publik tentu masih harus menunggu, apakah ketentuan ini akan berlaku segera atau menunggu kepastian dari Mahkamah Agung melalui uji materi, jika nantinya ada pihak-pihak yang keberatan dengan regulasi tersebut#.

Comments are closed.