Haramain Terseret e-KTP?

Mantan anggota DPR dari PKB menjalani pemeriksaan di KPK. Dia membantah menerima uang proyek e-KTP.

Proses pengusutan kasus korupsi pengadaan e-KTP terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali panggil Mantan Anggota DPR Abdul Malik Haramain untuk menjadi saksi kasus tersebut.

Abdul Malik Haramain mengaku tidak mengetahui permintaan uang terkait proyek pengadaan e-KTP. “Tidak, sama sekali tidak ada,” ujar Abdul Malik setelah diperiksa penyidik di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 9 Juli 2018.

Abduk Malik tiba di Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.44 WIB. Mengenakan baju batik bercorak hijau, calon Bupati Probolinggo itu langsung masuk menuju lobi gedung tanpa berkomentar.

Usai pemeriksaan, politikus PKB ini menerangkan penyidik KPK bertanya tentang tersangka kasus proyek e-KTP Markus Nari. Tapi Abdul Malik tidak menjelaskan secara terperinci keterangan yang disampaikan kepada penyidik KPK itu.

“Pertama, saya dimintai keterangan tentang Markus Nari. Kedua, semua penjelasan saya tentang Pak Markus Nari sudah sampaikan ke penyidik, selengkapnya sama penyidik, ya,” sambungnya.

Abdul Malik diperiksa penyidik KPK sebagai saksi terkait tersangka kasus proyek e-KTP Markus Nari. KPK juga memanggil pejabat Kemendagri sebagai saksi kasus tersebut.

Saksi itu adalah Staf Ditjen Dukcapil Kemendagri Achmad Purwanto, Kabiro Perencanaan Kemendagri 2004-2010 Yuswandi A Temenggung, Kasubag Sistem dan Prosedur Ditjen Dukcapil Kemendagri Endah Lestari, serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh.

Namun Zudan tak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran minta dijadwal ulang. Zudan sudah mengirimkan surat kepada KPK.

Dalam kasus tersebut, Markus disangka KPK berperan menerima uang guna memuluskan pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek tahun anggaran 2013. Untuk memuluskannya, Markus diduga menerima Rp 4 miliar yang diserahkan oleh Sugiharto.

Saat ditanya apakah dirinya menerima aliran dana dari kasus korupsi e-KTP, Abdul membantah. “Sama sekali tidak ada, dana sama sekali tidak ada,” kata Abdul Malik.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah (KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Selain Abdul Malik, KPK juga memanggil tiga orang saksi. Antara lain, Achmad Purwanto selaku PNS Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung, dan Kasubag Sistem dan Prosedur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Endah Lestari. “Saksi-saksi juga dipanggil untuk tersangka MN,” tutur Febri.

Nama Abdul Malik tercantum dalam surat tuntutan jaksa KPK dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. Abdul Malik diduga menerima suap terkait proyek tersebut melalui anggota DPR Miryam S Haryani.

Abdul Malik pernah disebut oleh jaksa menerima 4.000 dollar AS dalam dua tahap. Pemberian dilakukan di ruang kerjanya di Gedung DPR. Sementara, Markus Nari dalam kasus ini diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Kemudian pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.

Dalam surat dakwaan terpidana kasus e-KTP terhadap dua eks pegawai Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Abdul Malik diduga menerima uang sebesar 37 ribu dolar AS. Penerimaan uang itu diduga masih terkait dengan pembahasan e-KTP di DPR.

Sedangkan keterlibatan Markus kembali disebut dalam vonis mantan Ketua DPR Setya Novanto. Hakim menuturkan, Markus turut menerima uang sebesar 400 ribu dolar AS, atau setara Rp 4 miliar. Sugiharto bahkan mengaku pernah mengantarkan uang untuk Markus.

Sejauh ini, sudah ada delapan tersangka dari beragam kluster yang dijerat KPK. Lima dari delapan tersangka itusudah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Delapan tersangka itu ialah Setya Novanto, Markus Nari, Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pihak swasta, Anang Sugiana Sudihardjo selaku eks Direktur utama PT Quadra Solutions, keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, dan sahabat Setya Novanto, Made Oka Masagung.

Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP.  Markus Nari juga sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Markus Nari diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sebuah korporasi dalam pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2013, pada Kementerian Dalam Negeri, yang merugikan keuangan negara. KPK menyangkakan Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 31 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Nampaknya KPK akan terus didatangi anggota ataupun mantan anggota DPR terkait kasus e-KTP. Terlebih terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto membeberkan nama-nama koleganya yang menerima aliran dana haram tersebut. Dalam persidangan Novanto menegaskan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo memberikan uang kepada tujuh anggota DPR yang nilainya masing-masing 500.000 dollar Amerika Serikat.

Menanggapi itu, uru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, KPK akan mencari bukti mengenai pernyataan Novanto tersebut. “Pasti kami dalami. Namun, keterangan terdakwa itu harus kita lihat, apakah didukung atau tidak, sesuai atau tidak, dengan bukti-bukti yang lain, apakah (didukung) saksi yang lain. Karena kami tidak bisa mengambil kesimpulan sejak awal, kalau hanya ada satu keterangan saja,” kata Febri

JULIE INDAHRINI

Comments are closed.