Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini: “PKPU ini untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas di Indonesia”

PKPU terkait larangan bekas koruptor mencalonkan diri menjadi caleg mendapat sejumlah penolakan. Antara lain dari Komisi II DPR RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Alasannya, PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lantas, bagaimana Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menanggapi pro kontra terkait hal ini? Jumat pekan lalu, Sukowati Utami dari FORUM telah mewawancara Direktur Ekeskutif Perludem Titi Anggraini terkait hal tersebut. Nukilannya.

Terkait aturan KPU yang melarang mantan koruptor nyaleg, menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana Perludem menyikapi hal ini?

Sebenarnya pengaturan yang dibuat oleh KPU tidak perlu menimbulkan pro dan kontra kalau kita sama-sama berkomitmen dan meyakini bahwa semua pihak harus ambil bagian dalam upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas di Indonesia.

Pemilu yang berintegritas tidak hanya bisa diwujudkan kalau sekedar penyelenggara dan proses penyelenggaraannya saja yang berintegritas. Integritas Pemilu juga harus diwujudkan melalui peserta pemilu yang berintegritas dan menghasilkan hasil pemilu yang berintegritas pula. Hasil pemilu yang berintegritas tidak akan pernah kita peroleh kalau kandidat yang berkompetisi di pemilu adalah calon-calon yang punya kredibilitas dan rekam jejak buruk.

Tentu kita tidak menginginkan para pemilih kita salah pilih atau beresiko mencoblos caleg-caleg yang bermasalah di surat suara.

Apa yang patut dikritisi dari aturan baru KPU ini?

Saya kira kalau dari substansi pengaturan yang dibuat oleh KPU di dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ini tidak perlu ada yang dikritisi. Khususnya berkaitan dengan  ketentuan pengajuan bakal caleg oleh partai politik untuk tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Kalaupun ada yang harus dikritisi adalah kontroversi dan juga penolakan beberapa partai politik atau setidaknya aktor-aktor politik secara terbuka di ruang-ruang publik terhadap norma pengaturan tersebut. Mestinya partai politik menjadi pihak terdepan yang mendukung peraturan KPU ini. Sebab peraturan KPU ini membantu meneguhkan dan menguatkan partai politik untuk hanya mencalonkan kader-kader terbaiknya.

Peraturan KPU ini membantu partai politik untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik atas institusi parpol. Parpol akan bisa meyakinkan dan juga membuktikan pada publik bahwa mereka punya banyak kader-kader terbaik dan berintegritas untuk diusung menjadi caleg di Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Abhan Misbah (kedua kiri) berbincang dengan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kiri), pegiat Pemilu Wahidah Suaib (kedua kanan) dan Direktur Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah saat menjadi narasumber diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (10/6)  (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Apakah aturan ini melanggar hak asasi warga negara (mantan koruptor) untuk melaksanakan hak politiknya?

Saya rasa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Konstitusi kita saja membenarkan untuk dilakukan pembatasan hak asasi manusia sepanjang dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan hak asasi orang banyak serta kemaslahatan masyarakat luas. Lagi pula terhadap mantan terpidana tiga jenis kejahatan itu, memang mereka harus dibatasi aksesnya pada kekuasaan. Terutama bagi para terpidana kadus korupsi. Sebab, mereka sudah terbukti gagal di dalam mengelola keuangan negara.

Terlalu berisiko kalau kita membiarkan mereka mengakses tiga kekuasaan besar yang dimiliki oleh parlemen, yaitu legislasi, penganggaran, dan juga pengawasan atas kinerja pemerintahan. Tiga kekuasaan itu mestinya dijalankan oleh kader-kader partai terbaik bukan oleh mereka yang terbukti sudah pernah gagal menjalankan amanah untuk mengelola keuangan negara yang berakibat mereka lalu dipidana karena tindak pidana korupsi.

Kepada mereka para mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, kalau mereka sudah keluar LAPAS (menjalani pembinaan) dan kembali ke masyarakat, karir politik mereka tidak serta merta berhenti hanya karena mereka tidak boleh menjadi Caleg.

Mereka tetap bisa terus melanjutkan karir politik dengan cara menjadi politisi yang membesarkan organisasi partai. Berkarya dan mengabdi untuk partai bisa dengan menjadi anggota legislatif atau dengan menjadi fungsionaris partai politik yang fokus bekerja mengelola partai. Sehingga partai bisa menjadi organisasi modern yang akuntabel dan dikelola secara profesional. Kalau partai bisa dikelola dengan baik dan benar akan lebih memudahkan para untuk bisa memenangi pemilu dan berbagai kontestasi lainnya. Itu kan juga bagian dari penyaluran atau aktualisasi politik bagi kader dan politisi.

Apakah aturan baru ini akan menjamin DPR akan bersih dari korupsi?

Aturan baru ini tidak otomatis membuat DPR menjadi tidak korup. Banyak hal lain yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa DPR betul-betul menjadi parlemen yang bersih dan representatif. Mulai dari komitmen partai untuk mengawal kinerja kader-kadernya yang terpilih menjadi anggota parlemen. Bagaimana partai secara intensif terus mengawal dan memastikan bahwa kader-kadernya tersebut bekerja sesuai tupoksi dan aturan main yang ada. Lalu sistem pengawasan terhadap mereka juga harus diatur dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Penegakan hukum pun harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tdak tebang pilih apalagi diskriminatif. Serta kalau ada pelanggaran penegakan hukumnya dilakukan secara tegas dengan hukuman yang bisa memberi efek Jera.

Pemerintah, DPR dan Bawaslu menolak aturan ini. Adakah saran atau titik tengah menghadapi pro kontra ini?

Saya kira dengan sudah diundangkannya peraturan KPU ini maka segala kontroversi dan spekulasi yang muncul dianggap tuntas. Sebab pengundangan peraturan KPU di dalam Berita Negara merupakan bentuk legitimasi atas keabsahan dan konstitusionalitas peraturan KPU tersebut. Di dalam pengundangan suatu peraturan Kemenkumham sudah memverifikasi ketaatan pembuat aturan dari aspek prosedur pembentukan aturan maupun aspek substansi yang diatur.

Pada awalnya Kemenkuham memang menolak untuk mengundangkan PKPU tersebut, tetapi dalam perkembangan selanjutnya PKPU tersebut sudah diundangkan oleh Kemenkumham. Sehingga bagi saya sudah tidak ada lagi perdebatan soal keabsahan PKPU ini.

Sedangkan bagi Bawaslu, sudah sepantasnya dan seharusnya Bawaslu tidak menolak peraturan KPU ini. Karena ini adalah peraturan yang sah, sudah diundangkan dalam Berita negara dan berlaku secara sah. Apabila Bawaslu menolak untuk melaksanakannya maka Bawaslu sudah melampaui tugas dan kewenangannya.

Satu-satunya institusi yang berhak membatalkan peraturan KPU ini adalah Mahkamah Agung melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Jadi bagi para pihak, saya mengajak kita semua untuk menghormati peraturan KPU ini dan marilah melaksanakannya dengan baik.#

Comments are closed.