Artidjo Pensiun, Koruptor Ramai Ramai Ajukan PK

Hakim Agung Artidjo Alkostar memasuki masa purna \tugas. Dia disebut sebagai hakim yang ditakuti para koruptor yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun mulai Selasa 22 Mei 2018. Artidjo pensiun setelah memasuki usia 70 tahun. Ini sesuai dengan Pasal 11 huruf b UU Mahkamah Agung.

UU tersebut mengamanatkan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena telah berusia 70 tahun.

Sebelum menjadi hakim agung, Artidjo aktif sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan advokat. Sebagai seorang advokat, Artidjo pernah menangani beberapa kasus penting, di antaranya Anggota Tim Pembela Insiden Santa Cruz di Dili (Timor Timur 1992), dan Ketua Tim Pembela gugatan terhadap Kapolri dalam kasus Pelarungan Darah Udin (wartawan Bernas Fuad M Syafruddin).

Alumnus FH UII angkatan 1976 ini juga pernah menjadi Direktur LBH Yogyakarta pada 1983-1989. Artidjo juga pernah menempuh pendidikan untuk lawyer mengenai Hak Asasi Manusia di Columbia University selama enam bulan. Artidjo juga bekerja di Human Right Watch divisi Asia di New York selama dua tahun.

Pulang dari Negeri Paman Sam, Artidjo lalu mendirikan kantor pengacara yang dia namakan Artidjo Alkostar and Associates. Namun pada tahun 2000, pria berdarah Madura ini harus menutup kantor hukumnya karena terpilih sebagai hakim agung.

Artidjo hingga saat ini masih mengajar di kampus almamaternya. Artidjo mengajar setiap Sabtu, dari pagi hingga malam hari. Mantan aktivis HMI ini mengajar hukum acara pidana dan etika profesi serta mengajar mata kuliah HAM untuk S2. Artidjo biasa pulang ke Yogyakarta Jumat sore dan dijemput keponakannya di bandara dengan menggunakan motor.

Saat awal menjadi Hakim Agung, Artidjo bahkan sering naik bajaj atau taksi untuk menuju Gedung Mahkamah Agung. Hal itu karena di awal karirnya, hakim agung belum mendapatkan kendaraan dinas. Bahkan karena belum juga mendapat fasilitas rumah dinas dari MA, Artidjo mengontrak sebuah rumah di perkampungan di Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, di belakang deretan bengkel las.

Kesederhanaan dan kejujuran telah menempa Artidjo. Berangkat dari padepokan kesederhanaan dan kejujuran itu kini Artidjo menjadi Hakim Agung yang tanpa ampun menghukum koruptor. Vonis ringan yang dijatuhkan hakim di bawahnya dia rombak dan tetap dengan argumen hukum yang kuat.

Selama bertugas sebagai ‘wakil Tuhan’,  Artidjo Alkostar mengaku kenyang dengan ancaman. Ia sudah mengalaminya bahkan saat masih menjadi pengacara.

Artidjo bercerita saat membela kasus Santa Cruz di Dili, Timor Timur–sekarang Timor Leste. Dia hampir dibunuh orang berpakaian ninja.

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar mengikuti Sidang Pleno Laporan Tahunan 2016 di Gedung MA, Jakarta, Kamis (9/2).(ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

“Pernah mau dibunuh saya jam 12 malam. Tapi, Allah melindungi saya yang didatangi oleh ninja itu, ninja tahulah di Timtim itu siapa ninja,” ujar Artidjo di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018).

Namun, penyerang waktu itu salah sasaran. Dia malah menyasar asisten Artidjo. Ancaman pembunuhan juga diterimanya saat membela kasus penembakan misterius di Yogyakarta.

“Saya pernah diancam, Artidjo kamu jangan sok pahlawan. Penembak misterius datang ke tempat tidur kamu,” kata Artidjo menirukan bunyi ancaman. Namun, semua ancaman tak membuat Artidjo gentar. Ia malah mengabaikannya.

Menurut dia, darah Madura yang mengalir dalam tubuhnya menjadi alasan. Sejak kecil dia sudah kenyang dengan silat, berkelahi, bahkan mantan hakim yang ditakuti koruptor ini, sering bertarung dengan celurit saat kecil.

“Jadi, tidak memungkinkan. Darah Madura saya tidak memungkinkan untuk menjadi takut sama orang,” ucap Artidjo sambil terkekeh. Darah Madura-nya itu pula yang bikin dia tidak takut disantet. Artidjo menuturkan, selama menjadi hakim agung, berbagai upaya santet ditujukan kepada dirinya.

“Kalau orang akan menyantet saya itu salah alamat juga. Katanya pernah mau disantet. Dipake foto saya katakan wah ini mesti kelas TK ini,” kata dia. Artidjo menuturkan, dia tidak mau dirinya diberikan julukan atau penghargaan. Sebab, menurut dia, sebagai seorang hakim tidak boleh bermimpi mendapatkan hadiah sekali pun.

“Kalau hakim itu tidak boleh bermimpi saja, mendapat hadiah itu ndak boleh, ndak boleh hakim,” kata Artidjo. Ia bercerita pernah mendapat hadiah dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Kampus almameternya itu memberikan sebuah award (penghargaan). Begitu juga sebuah universitas di Jakarta yang dia rahasiakan namanya. Semuanya Artidjo tolak.

“Saya itu kan pernah mau diberi award dari UII dari almamater saya. Saya tolak, saya tolak. Ada juga dari Jakarta, tidak perlu saya sebutkan, memberikan award juga. Saya tolak juga,” kata dia.

Adapun alasan penolakan karena, menurut Artidjo, penghargaan seperti itu berpotensi mempengaruhi independensi seorang hakim. Tak hanya itu, julukan atau penobatan verbal pun dia tolak demi independensi. “Hakim itu harus bebas dari harapan-harapan yang berpotensi untuk mempengaruhi independensi. Penghargaan ini, sebutan ini. Jadi, harus bersih, harus independen,” tegas Artidjo.

Di penghujung masa tugasnya Artidjo Alkostar berharap, penggantinya bisa lebih baik daripada dirinya.  Artidjo bercerita saat menjadi hakim agung tidak pernah pulang cepat. Sebab, setiap harinya harus mengurusi hampir 100 kasus.

Dia menuturkan, di kantornya selalu mengurusi kasus dengan cepat karena berkejaran dengan masa tahanan. Kalau tidak, orang itu akan bebas secara hukum. Dengan begitu, tiap pulang dia harus bawa koper besar-besar berisi berkas perkara yang tengah ditangani. Tercatat, sampai akhir pengabdiannya, Artidjo Alkostar telah menangani 19.708 perkara.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengenakan baju tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi pengacaranya keluar dari rutan KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/6/2015) (KTUAL/MUNZIR)

“Saya harapkan pengganti saya lebih baik dari saya, yang pertama ketekunan menangani perkara, kedua harus pulang sampe larut malam,” pungkas hakim kharismatik yang selalu tampil sederhana ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap pengganti Artidjo Alkostar, sebagai hakim Agung tak jauh berbeda dengan pendahulunya. Artidjo selama ini diketahui kerap menambah )hukuman para koruptor di tingkat kasasi.

“Ya mudah-mudahan penggantinya bisa seperti pak Artidjo. Kalau pengalaman saya ya, selalu kalau kita kasasi ke sana (MA) selalu diperkuat,” ujar Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 25 Mei 2018.

Selain diketahui kerap menambah hukuman para koruptor, Agus juga berharap pengganti Artidjo bisa menjaga marwah MA, dan bisa mengemban amanah membuat peradilan lebih baik.

Harapan Agus juga tak jauh berbeda dengan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. Di mata Syarif, Artidjo merupakan hakim yang dipercaya oleh masyarakat.

“Terus terang, di buku (Artidjo) saat mau pensiun itu, saya diminta salah satu yang menulis kesan dan pesan saya sebagai orang yang mengenal Pak Artidjo. Dan saya mengatakan saya pikir Pak Artidjo itu salah satu hakim yang mengembalikan marwah Mahkamah Agung,” kata Syarif.

Selepas kabar pensiunnya sang hakim yang dikenal sebagai ‘algojo’ koruptor ini, setidaknya sudah ada dua narapidana kasus korupsi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Mereka adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari.

Anas adalah narapidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Anas divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI kemudian meringankan vonisnya menjadi 7 tahun penjara

Tidak terima dengan putusan tersebut, Anas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, tak berbuah manis, Anas justru harus menelan pil pahit setelah majelis hakim MA menolak permohonan kasasi Anas.

Majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar saat itu , Juni 2015 melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan. Bahkan, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI itu pun diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580.

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari juga mengajukan PK. Dia mengajukan PK atas vonis 4 tahun penjara yang diterimanya terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Minggu 27 Mei 2018, permohonan PK Siti didaftarkan pada 15 Mei 2018 dengan nomor perkara 30/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jamaludin Samosir pun membenarkan pengajuan PK tersebut. Menurut dia, sidang PK Siti Fadilah Supari akan digelar pada Kamis, 31 Mei 2018. Sidang PK akan dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Sumpeno.

“Ya. Tanggal 31 Mei sidang. Hakim ketuanya Bapak Sumpeno,” kata Jamaludin di Jakarta, Minggu 27 Mei 2018.

Artidjo Alkostar (dok.ma)

Sementara itu, KPK meyakini MA akan memproses pengajuan PK dua terpidana kasus korupsi secara independen. Sebab, pengajuan PK dua terpidana kasus korupsi tersebut berbarengan dengan pensiunnya hakim agung, Artidjo Alkostar, yang terkenal menakutkan oleh para koruptor.

“Mahkamah Agung akan memproses itu secara independen dan imparsial,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (27/5/2018).

Menurut dia, pengajuan PK oleh dua terpidana kasus korupsi tersebut tidak terkait dengan pensiunnya Artidjo. KPK percaya bahwa MA masih memiliki hakim yang berintegritas dan berkomitmen dalam memberantas korupsi.

“MA bisa membuktikan sebaliknya, bahwa masih ada hakim-hakim yang berintegritas di sana,” ujar Febri.Kendati begitu, kata Febri, pengajuan PK merupakan hak terpidana korupsi. Dia mengatakan bahwa kasus para koruptor sudah diuji secara berlapis dan sesuai dengan pertimbangan majelis hakim.

“Terpidana punya hak untuk mengajukan PK, sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi. Kan ada beberapa syarat di sana. Jadi silakan saja, nanti KPK akan menghadapi,” pungkas Febri.SWU