PSI Disemprit Bawaslu

Partai Solidaritas Indonesia diduga melakukan kampanye di luar jadwal. Pengurus PSI terancam sanksi pidana penjara maksimal selama atu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kena semprit Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partai besutan Grace Natalie ini terancam mendapatkan sanksi pidana atas dugaan pelanggaran Nomor:02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018 terkait dugaan Iklan Kampanye melalui media cetak Jawa Pos edisi 23 April 2018 yang dilakukan PSI.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, ada dua pengurus inti PSI yang terbukti menginisiasi pelaksanaan kampanye di luar jadwal oleh parpol tersebut. Atas perilakunya, kedua pengurus DPP PSI itu terancam sanksi pidana penjara.

“Bahwa perbuatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Raja Juli Antoni dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Chandra Wiguna yang melakukan kampanye di luar jadwal melalui iklan di harian Jawa Pos pada 23 April lalu merupakan tindak pidana pemilu yang melanggar ketentuan pasal 492 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,” kata Abhan dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Mei 2018.

Atas perbuatannya, lanjut Abhan, kedua petinggi PSI ini terancam sanksi pidana penjara maksimal selama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. “Keduanya terancam sanksi pidana tersebut jika memang dalam persidangan nanti terbukti menguatkan kesalahan keduanya,” katanya menegaskan.

Abhan menjelaskan elemen dalam iklan kampanye yang menguatkan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam iklan itu, antara lain, terdapat materi ajakan untuk berpartisipasi dalam polling yang digelar oleh PSI, materi alternatif capres dan cawapres serta kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, foto Joko Widodo, lambang PSI, serta nomor urut PSI sebagai peserta Pemilu 2019.

“Hal ini termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 35 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Di mana kampanye diartikan sebagai penyampaian visi, misi, program, dan citra diri,” ujarnya

Temuan tersebut, lanjut Abhan, sudah diteruskan kepada Bareskrim Polri. Pihaknya pun berharap kepada penyidik Bareskrim Polri agar segera menangani temuan tersebut.

“Harapan, setelah penyidikan polisi bisa mengembangkan siapa saja pihak. Tidak menutup kemungkinan masih ada pihak lain. Tergantung polisi penyidikan ke mana, untuk mempunyai kewenangan lebih orang diduga lakukan tindak pidana,” kata dia.

Abhan menegaskan, penyelesaian masalah pidana soal pemilihan umum harus diselesaikan dalam waktu 14 hari. Dalam waktu 2 minggu tersebut, berkas perkara harus sudah diserahkan pada kejaksaan.

“Biar penyidik nanti lihat perkembangan selanjutnya,” katanya lagi. “Pokoknya banyak (bukti). Intinya laporannya telah kami sampaikan ke polisi.”

Meski laporan telah diterima, Abhan tak mau menunjukkan surat tanda terima laporan pada awak media. Ia mengaku akan menunjukkan surat itu di kantor Bawaslu.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Namun, di dalam aturan itu tidak tercantum upaya didiskualifikasi terhadap partai politik.

“Sesuai rumusan pasal 492, kalau terbukti di proses pengadilan, nanti kalau terbukti di pengadilan maka pasal 492 ancaman 1 tahun kurungan dan denda maksimal 12 juta itu bunyi undang-undang. Sanksi pidana tidak akan mendiskualifikasi sebagai peserta pemilu,” tambah Abhan.

Ketua Bawaslu RI Abhan menunjukkan berkas laporan yang mereka serahkan ke Bareskrim (Merdeka.com)

Sebelumnya, anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, mengungkapkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh PSI makin menguat menjelang penetapan status perkara tersebut. Menurut dia, keterangan dari para saksi ahli juga sejalan dengan dugaan Bawaslu.

“Dugaan awal kami adalah pelanggaran berupa kampanye di luar jadwal. Kemudian, berdasarkan hasil klarifikasi kami dengan sejumlah pihak, dugaan itu semakin menguat,” ujar Afif di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 15 Mei 2018.

Menurut Afifudin, mereka sudah mengundang sejumlah pihak untuk memberikan klarifikasi saat menyelidiki dugaan pencurian start kampanye oleh PSI. Mereka termasuk media cetak yang menayangkan iklan dan perwakilan PSI.

Di samping itu, Bawaslu telah meminta pendapat dari ahli pidana dan ahli bahasa. ”Kami panggil medianya, bilang ada agensi. Kami panggil agensi. Habis itu, dari agensi ada informasi siapa yang menyuruh, kami panggil.

Dari yang menyuruh, kami tanya apakah ini diputuskan dalam forum partai. Kami panggil yang memutuskan. Begitu alurnya,” kata Afif. Ketua Umum PSI Grace Natalie dua kali tidak memenuhi undangan Bawaslu untuk memberikan keterangan.

Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna dilaporkan karena iklan PSI di koran JawaPos pada akhir April 2018.  Raja yang menjabat sebagai Sekjen PSI menegaskan partainya siap menghadapi sanksi jika memang terbukti melakukan pelanggaran kampanye pemilu. “Akan kami jalankan dan kami tidak akan lari,” Raja kepada wartawan, Selasa 15 Mei 2018.

Kendati siap menerima sanksi, Raja menegaskan, iklan berupa polling yang dibuat PSI bukan merupakan bagian dari kampanye pemilu. Menurut Raja, iklan itu adalah pendidikan politik untuk masyarakat. Pernyataan itu disampaikan usai Antoni memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengklarifikasi keberadaan iklan di media massa.

“Apa yang kami lakukan melaksanakan tugas pokok dan fungsi parpol yaitu mengajak masyarakat berpartisipasi dan pendidikan dalam proses politik,” ujar Raja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat 4 Mei 2018.

“Iklan juga sudah atas persetujuan DPP PSI. Namun, semua tergantung (putusan) Bawaslu,” katanya menambahkan.

Penyelidikan dilakukan Bawaslu karena ada dugaan tayangan iklan PSI di Koran Jawa Pos melanggar aturan kampanye sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai itu diduga melanggar aturan kampanye di luar jadwal.

Selain di Jawa Pos, iklan PSI juga tayang pada beberapa koran lokal seperti Kedaulatan Rakyat dan Bali Pos. Iklan itu memuat hasil polling PSI yang menyertakan nama-nama potensial calon wakil presiden dan kandidat menteri untuk mendampingi Joko Widodo pasca pemilu.

Dalam iklan yang dibuat PSI, tertulis ‘Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo’. Dalam iklan ini, ditampilkan pula foto Jokowi, lambang partai PSI, nomor urut peserta pemilu PSI, serta nama dan foto calon cawapres dan calon menteri periode 2019-2024.

Raja yakin iklan partainya tak tergolong kampanye karena dilakukan tanpa embel-embel ajakan memilih PSI. Selain itu, iklan tersebut juga tak mengandung penjelasan visi dan misi PSI sebagai sebuah parpol.

“Kalau (pencantuman) logo ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggungjawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab,” ujar Raja.

Menanggapi hal tersebut Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta mengatakan pihaknya mendukung upaya penegakkan hukum Bawaslu terhadap PSI.

“Dalam sistem hukum kita kesalahan pidana individual tak memengaruhi tahapan pemilu maupun parpolnya jadi itu proses pidana biasa,” kata Kaka.

Kaka menyebutkan, semua pihak perlu menghormati penegakan hukum jika Bawaslu melaporkan ke pihak kepolisian. Dia mengungkapkan hal ini merupakan ujian bagi semua pihak untuk memberi ruang bagi penegakan hukum tanpa diwarnai unsur apalagi tekanan politis. Di sisi lain juga menjadi pembelajaran untuk semua pihak.

“Harus diingat juga jangan sampai kita berlebihan dalam menyorot kasus ini agar tidak malah merugikan atau menguntungkan secara politis pihak- pihak tertentu,” tegasnya. Bima Hardjono