Panen OTT di Tahun Politik

Sejumlah kepala daerah terjaring dalam operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbagai hal melatari mereka melakukan korupsi, termasuk untuk modal politik pencalonan kembali.

Tangis Hendrati, istri Bupati Bengkulu Selatan tak terbendung mendapati anak laki-lakinya bersimpuh mencium kakinya. Sang anak yang telah menunggu, tampak sedih mengetahui Hendrati akan segera menjadi penghuni rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul ayahnya Dirwan Mahmud.

ibu dan anak ini sempat berpelukan sejenak hingga akhirnya Hendriati memasuki mobil yang akan membawanya ke Rutan Mapolres Jakarta Selatan pada Kamis 17 Mei 2018.

Hendrati dan keponakannya, Nursilawati yang merupakan Kasi di lingkungan Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, yang akan ditahan di Rutan Mapolres Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.

Beberapa jam sebelumnya, KPK terlebih dulu menahan suaminya, Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Saat keluar dari Gedung KPK usai pemeriksaan, Dirwan membantah telah meminta uang dari pihak kontraktor untuk sejumlah proyek infrastruktur di Bengkulu Selatan.

“Ini sebuah tragedi buat saya. Saya tidak menyangka kejadian ini terjadi. Kita lihat aja nanti kelanjutannya,” ujar Dirwan Mahmud di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Politikus Partai Perindo ini pun enggan berbicara saat ditanya terkait kasus yang menjeratnya. Dirwan hanya membantah dirinya meminta commitment fee atas sejumlah proyek di Kabupaten Bengkulu Selatan. “Enggak ada, saya enggak ngerti,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan Dirwan Mahmud sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan tahun anggaran 2018.

Dirwan diduga menerima suap sebesar Rp 98 juta dari seorang kontraktor proyek di bernama Juhari. Pemberian uang suap diduga berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang rencananya akan digarap oleh Juhari.

Dari proyek dengan nilai total Rp 750 juta itu, Dirwan diduga mendapatkan commitment fee sebesar 15 persen atau Rp 112.500.000. Dirwan selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK.

Selain Dirwan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Mereka adalah istri Dirwan, Hendrati, keponakan Dirwan yang juga Kasie pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati.

Sementara, satu orang lainnya adalah Juhari, seorang kontraktor yang sudah biasa menjadi rekanan di Pemkab Bengkulu Selatan.

Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) digiring petugas saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/5   (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

KPK menyayangkan keterlibatan anggota keluarga dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan, yang menjerat Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Anggota keluarga tersebut adalah istri Dirwan, Hendrati dan keponakan Dirwan, Nursilawati.

“Keprihatinan lainnya adalah KPK melihat bagaimana peran anggota keluarga turut mendukung perbuatan ini. Ada istri dan keponakan yang diduga bersama-sama menerima uang (suap) tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu 16 Mei 2018.

KPK menduga Hendrati dan Nursilawati berperan sebagai penampung uang suap dari kontraktor di Bengkulu Selatan bernama Juhari. Dirwan diduga telah berkomunikasi dengan Juhari mengenai mekanisme penyerahan uang.

“Informasinya, bupati bilang (ke Juhari), ‘uang jangan diserahkan ke saya, tapi serahkan ke HEN (Hendrati) atau NUR (Nursilawati)’,” ujar Basaria.

Terkait keterlibatan keluarga dalam kasus korupsi seperti di Bengkulu Selatan, menurut Basaria, KPK telah melakukan upaya pencegahan sejak dini, baik dari tingkat PAUD untuk anak-anak hingga program Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK). Namun, upaya pencegahan itu dikembalikan lagi ke masing-masing personal.

“Kepala-kepala daerah sama istrinya, kalau (kunjungan) ke daerah juga selalu kita kumpulkan supaya mereka tahu kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah korupsi,” jelas Basaria.

Walau sudah bolak-balik dilakukan upaya penindakan oleh KPK, namun hal itu rupanya tidak membuat para penyelenggara negara merasa jera untuk menerima suap atau beragam hadiah. Kali ini yang terciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah Bupati Bandung Barat Abu Bakar pada Selasa 10 April 2018.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK menyita uang ratusan juta rupiah. Diduga suap ini terkait pelaksanaan proyek. “Ada uang yang diamankan, (jumlahnya) ratusan juta rupiah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (11/4/2018).

Febri mengatakan ada enam orang yang dibawa ke Gedung KPK Jakarta Selatan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Enam orang yang terjaring operasi senyap itu terdiri dari unsur, PNS, seorang kepala dinas, dan pihak swasta.

KPK menelusuri dugaan dana suap Bupati Bandung Barat Abu Bakar yang mengalir ke istrinya, Elin Suharliah. Diduga, uang yang dikumpulkan Abu Bakar dari para SKPD itu digunakan untuk kepentingan kampanye Elin Suharliah di Pilbup Bandung Barat 2018.

“Dalam proses penyidikan kami bisa menelusuri lebih lanjut. Misalnya, terkait dengan penggunaan dana pilkada apakah ada yang sudah digunakan atau belum dan sejauh mana pengetahuan pihak-pihak lain terkait dengan hal ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Menurut dia, hingga kini penyidik baru mengetahui ada permintaan uang dari Bupati Bandung Barat untuk membantu pendanaan kampanye istrinya. Dalam OTT terhadap Abu Bakar, penyidik KPK menyita uang sekitar Rp 435 juta.

“Sekarang yang baru kami temukan adalah memang ada dugaan permintaan untuk, dalam tanda kutip, bantu-bantu ya untuk proses pilkada ini,” jelas Febri.

Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (photo.sindonews.com)

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandung Barat Adityo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bandung Barat Asep Hikayat sebagai tersangka kasus dugaan suap.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 11 April 2018.

KPK menyebut rata-rata masing-masing SKPD menyetor uang Rp 40 juta untuk Abu Bakar. Abu Bakar diduga menerima suap Rp 435 juta untuk keperluan kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang mengikuti Pilbup Bandung Barat.

Uang itu diduga diminta Abu Bakar secara terus menerus kepada sejumlah kepala dinas di wilayahnya dalam kurun waktu Januari hingga April 2018.

Elin Suharliah mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Maman Sunjaya sebagai wakilnya. Keduanya diusung oleh tiga partai yakni PDIP, PPP, dan PKB.

Selain Bupati Bengkulu dan Bupati Bandung Barat, setidaknya sebanyak tujuh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK oleh KPK. Beberapa di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan.

Inilah tujuh kepala daerah yang terjerat OTT KPK. Pertama: Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif. Orang nomor satu di Kabupaten Hulu Sungai ini ditetapkan sebagai tersangka dengan tiga orang lainnya yakni, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani; Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka Donny Witono.  Keempatnya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017.

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada 4 Januari 2018. Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar. Dalam kasus ini, pihak yang diduga sebagai penerima uang suap adalah Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani. Sementara, sebagai pemberi suap adalah Donny Witono.

Kedua, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad.  Yahya Fuad ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Penetapan tersangka pada 23 Januari 2018.

Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Hojin Anshori dari pihak swasta dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi. Menurut KPK, Fuad bersama-sama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar. Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen.

Ketiga, Bupati Jombang Nyono Suharli. KPK menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. Nyono ditangkap pada 3 Februari 2018. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang mengenakan rompi tahanan memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (4/2/2018).

Bupati nonaktif Bandung Barat Abubakar berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/5)). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta. Suap tersebut diberikan Inna agar Nyono selaku bupati menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengungkapkan bahwa sebagian uang suap tersebut digunakan Nyono sebagai dana kampanye dalam Pilkada 2018.

 

Keempat, Bupati Ngada Marianus Sae. KPK menetapkan Marianus Sae dan Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka. Marianus diduga menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Wilhelmus diketahui merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011.

Dalam kasus ini, Marianus diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus. Sebagian suap untuk Marianus ada yang diberikan secara tunai ataupun lewat transfer bank. Marianus ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan, Minggu (11/2/2018). Marianus diketahui maju sebagai bakal calon gubernur NTT di Pilkada 2018 bersama bakal cawagub NTT, Eni Nomleni.

Kelima, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan. Rudi Erawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Uang itu terkait proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Uang untuk Rudi didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. Penetapan tersangka diumumkan pada 31 Januari 2018.

Keenam, Gubernur Jambi Zumi Zola. KPK menetapkan Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola Zulkilfi sebagai tersangka pada 2 Februari 2018. Zumi ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan.

Zumi Zola dan Arfan diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar. KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Ketujuh, Bupati Subang Imas Aryumningsih. Imas ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Subang dan Bandung, Jawa Barat pada Selasa (13/2/2018) hingga Rabu (14/2/2018) dini hari. Imas ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabid Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Asep Santika dan pihak swasta Data, setelah diduga menerima suap dari pengusaha bernama Miftahhudin.

Miftahhudin diduga memberikan suap untuk Imas dan dua orang penerima lainnya untuk mendapatkan izin prinsip membuat pabrik atau tempat usaha di Subang. Pemberian suap dilakukan melalui orang-orang dekat Imas yang bertindak sebagai pengumpul dana. Diduga, Bupati dan dua penerima lainnya telah menerima suap yang total nilainya Rp 1,4 miliar. Adapun commitment fee antara perantara suap dengan pengusaha sebesar Rp 4,5 miliar. Sementara commitment fee antara Imas dengan perantara suap sebesar Rp 1,5 miliar. Imas mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Subang bersama Sutarno pada pilkada 2018. Pasangan calon ini diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, penetapan peserta pilkada serentak 2018 sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK bisa menjadi pembelajaran sekaligus hukuman bagi semua pihak.

“Kenapa? Calon tidak bisa kampanye pada akhirnya karena dia ditahan. Parpol pun tersandera dan tentu citranya akan jatuh juga karena calon yang diusung jadi tersangka,” kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Arief bersikeras takkan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan yang sudah ada atau mendorong pembuat undang-undang merevisi UU Pilkada serta menerbitkan perppu untuk mengganti peserta tersebut.

“Saya memandang regulasi yang ada sudah cukup. Ya biar, biarkan saja. Jadi pelajaran bagi siapa pun, harus berhati-hati kalau mencalonkan seseorang,” kata Arief.

Istri Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Hendrati digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (17/5) (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

“Jadi, partai politik dapat pelajaran, penyelenggara dapat pelajaran, seluruh stakeholder bangsa ini dapat pelajaran, termasuk pemilihnya,” sambungnya.

Untuk itu, Arief mengingatkan, masyarakat di daerah perlu cermat dan hati-hati memilih calon kepala daerahnya yang berlaga dalam pilkada. Jika masyarakat tetap memilih peserta pilkada yang berstatus tersangka, kata dia, hanya tinggal menunggu waktu, peserta tersebut besar kemungkinan akan dipenjara lantaran kasusnya.

“Masyarakat di daerah, hati-hati kalau kamu memilih tersangka, tentu hanya soal waktu nanti akan diinkrahkan (pengadilan). Kemungkinan besar akan dinyatakan bersalah,” ujar dia. “Maka apa yang akan Anda pilih, tidak akan bisa melaksanakan harapan-harapan Anda, tugas-tugas yang Anda bebankan nanti. Jadi, ini pelajaran bagi pemilih,” lanjut Arief.

Arief meyakini betul apa yang dilakukan KPK adalah proses hukum yang bebas dari kepentingan politik. “Sampai hari ini kami masih percaya betul penetapan seseorang menjadi tersangka itu memang betul-betul dilakukan dengan argumenntasi, dasar, fakta hukum, bukan dengan faktor yang lain,” kata dia.

“KPU meyakini betul apa yang dilakukan KPK itu adalah problem hukum, bukan problem politik. Maka kami meyakininya, silakan dijalankan terus,” ujar Arief.

Menurut peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) Aradila Caesar Ifmaini Idris, KPK memang intens melakukan OTT KPK hingga ke daerah-daerah seperti yang dilakukan akhir-akhir ini.

“Tetapi bisa saja karena berkaitan dengan tahun politik, transaksi korupsi makin meningkat dan dilakukan oleh pelaku politik itu sendiri,” ujar Aradila dilansir dari Tirto. id.

Menurut Aradila, dalam kurun lima bulan terakhir setidaknya ada delapan OTT dan patut diapresiasi. Pasalnya, KPK memang mengandalkan OTT untuk membongkar kasus korupsi. Namun upaya KPK ini diibaratkan sebagai “panen” dalam artian tidak untuk dipolitisasi atau pun upaya mengejar target.

“Karena pada kenyataannya KPK sering OTT. Bahkan tahun 2016-2017 sering OTT oknum pengadilan. Saya rasa OTT KPK memang jadi andalan dalam membongkar kasus korupsi. Agak jauh rasanya merelasikan jumlah OTT dengan adanya tuduhan politisasi misalnya,” jelasnya.

Aradila menekankan dalam dua kasus OTT KPK Bupati Ngada NTT dan Bupati Jombang dengan modus calon petahana kepala daerah menggunakan uang negara untuk membiayai pencalonannya di Pilkada 2018.

“Dugaan saya karena kondisi tahun politik, sehingga banyak kepala daerah yang sedang aktif dalam aktivitas politik yang korup. Sehingga angka OTT KPK meningkat,” ungkap mantan peneliti ICW ini.

Saat ditanya kecenderungan untuk calon kepala daerah terutama petahana untuk menyalahgunakan uang negara tinggi, Aradila membenarkan hal itu.

“Bisa jadi iya demikian. Dengan logika biaya politik tinggi sedangkan pendapatan tidak dapat menutupi kebutuhan politik, sangat mungkin petahana menggunakan uang negara,” tegasnya.

Aradila menekankan untuk fenomena kepala daerah yang menyalahgunakan uang negara untuk biaya politik ini seharusnya seiring dengan fungsi pencegahan korupsi.

“KPK sebaiknya tidak hanya melakukan OTT semata saja. Tapi harus masuk dalam wilayah pencegahan dengan bekerja bareng dengan pemerintah untuk mencari solusi akar persoalan ini,” pungkasnya.

B Hardjono