Menuntaskan Dualisme Hanura

Dua kubu yang ada mengklaim menjadi pengurus yang legal. Jika tak ada titik temu, Hanura bakal gagal mengikuti pemilu legislatif.

Gelanggang Remaja Pekanbaru, Riau, Selasa 08 Mei 2018 gegap gempita oleh peserta Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Partai Hanura yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Suasana terasa panas, maklum pendingin udara rupanya tak berkerja. Namun sorak sorak peserta menggema ketika pemandu acara menyebutkan bahwa Ketua Umum OSO bersama Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam, sejumlah menteri dan Ketua Umum Partai pendukung pemerintah akan memasuki ruangan.

Namun, yang terlihat hanya OSO yang melenggang memasuki GOR, tak ada presiden dan jajarannya. OSO tetap melanjutkan agenda dengan membuka Rakernas yang ditandai dengan memukul gong sebanyak 13 kali.

Kabar yang beredar, Joko Widodo dan rombongan masih dalam perjalanan. Namun, ada yang menyebutkan ketidakhadiran Jokowi ke Rakernas Partai Hanura pimpinan OSO lantaran putusan sela PTUN telah mengabulkan gugatan yang diajukan Hanura kubu Ketua Umum Daryatmo. PTUN memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menunda pelaksanaan SK Kepengurusan Hanura di bawah Oso.

Putusan sela PTUN menyebutkan SK kepengurusan Hanura di bawah OSO tidak bisa digunakan hingga pemeriksaan dalam perkara memiliki kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain di kemudian hari yang mencabutnya.

Kuasa Hukum DPP Hanura kubu Daryatmo, Adi Warman menyatakan keputusan penundaan SK Menkumham itu disampaikan dalam penetapan PTUN Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret 2018.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Partai Hanura kubu Sudding menjadwalkan menggelar rapat pleno. Rapat pleno digelar membahas sikap partai setelah dikeluarkan penetapan dari Majelis Hakim PTUN.  Adi Warman, mengatakan pengambilan sikap partai menyikapi hasil penetapan PTUN itu harus dilakukan karena batas waktu pendaftaran calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten sudah semakin dekat.

“Kami rabu pleno. Berikutnya mengambil langkah efektif, efisien mengejar waktu penjaringan caleg,” tutur Adi Warman.

Setelah menentukan sikap partai, pihaknya akan menyampaikan hasil ketetapan PTUN kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Dua instansi penyelenggara pemilu itu diharapkan mematuhi ketetapan PTUN, di mana kepengurusan Partai Hanura sah secara hukum diketuai oleh Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua Umum Sarifuddin Sudding. “Untuk tidak melayani atau menerima, memfasilitasi orang yang mengaku Partai Hanura yang Oesman Sapta Odang Sekjen Herry Lontung. Kecuali Oesman Sapta Odang dan Sarifuddin Sudding,” kata dia.

Namun, yang mengejutkan pada Kamis 17 Mei 2018, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Sutrisno Iwantono menegaskan putusan PTUN Jakarta yang menolak permohonan Daryatmo dan Syarifuddin Suding. Hal itu, katanya, makin menguatkan posisi Partai Hanura sebagai peserta Pemilu 2019. “Diterbitkannya putusan PTUN Jakarta hari (Kamis) ini, maka menegaskan hanya ada satu kepengurusan Partai Hanura yang diakui pemerintah, yakni Partai Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar,” katanya kepada pers di Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura lainnya saat konprensi pers di Jakarta (kompas.com)

Menurut Iwantono yang akrab disapa Iwan, PTUN Jakarta pada sidang putusan di Jakarta, Kamis, memutuskan menolak permohonan dari Daryatmo dan Syaruddin Suding. Iwan menjelaskan, majelis hakim PTUN memutuskan menolak gugatan dengan permohonan perkara Nomor 12/PTUN-JKT/2018, lantaran permohonan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan perundangan.

“Apa yang digugat oleh Daryatmo dan Suding dalam keputusan fiktif positif ke PTUN Jakarta, sesungguhnya sedang digugat dalam perkara gugatan Nomor 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP Hanura, Didi Apriadi menegaskan bahwa putusan sela PTUN atas penundaan SK Menkumham mengenai keabsahan kepengurusan Hanura kubu Oesman Sapta Odang tetap berlaku dan keberlakuannya putusan sela itu bersifat tetap sampai ada keputusan lainnya.

“Jadi SK No. M.HH-01.AH.11.01, tetap ditunda pelaksanaannya. Pendaftaran caleg ke KPU tetap menggunakan Pasal 184 UU Pemilu yakni yang SK-nya tercatat terakhir di Kemenkumham yang tidak berstatus sengketa. Artinya kepengurusan Oso-Harry Lotung tetap tidak sah dan tidak dapat mendaftarkan caleg ke KPU,” ujar Ketua DPP Hanura, Didi Apriadi di ruang persidangan, Jakarta.

Seperti diketahui, proses gugatan terhadap SK No M.HH.-01.HA.11.1 th 2018 dari Hanura Daryatmo-Sudding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terus berlanjut hari ini, Kamis (17/5) dengan agenda mendengarkan saksi tergugat intervensi II.

Dalam persidangan itu, pada sidang pertama, yaitu sidang permohonan fiktif positif, majelis hakim memutuskan permohonan keputusan fiktif positif kubu Suding tidak diterima karena belum memenuhi prosedur pengajuan perkara. Majelis beralasan, permohonan fiktif positif itu sedang digugat dalam perkara gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT, yang proses persidangannya masih berlangsung.

Hal ini sebetulnya sudah diperkirakan oleh Adi Warman, Kuasa Hukum Hanura Daryatmo Sudding, bahkan Adi Warman sempat menyarankan untuk mencabut permohonan dengan alasan ‘nanti beritanya akan digoreng pihak ketiga’ akan tetapi permohonan tetap dilanjutkan karena tidak berpengaruh terhadap Penetapan penundaan berlakunya SK Menkumham nomor 01 dan tidak berpengaruh juga terhadap gugatan pembatalan SK menkumham nomor 01 tsb

Didi menjelaskan, substansi permohonan keputusan fiktif positif tidak diperiksa majelis hakim.

Meski Permohonan Fiktif Positif tidak diterima, tapi hal ini tidak mempengaruhi pokok perkara yaitu gugatan pembatalan SK. No. M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018. “Permohonan fiktif positif, saya dengar langsung tadi di persidangan, tidak diterima bukan ditolak, dengan alasan masih ada pemeriksaan gugatan perkara pembatalan SK no. M.HH.-01.AH.11.1 Tahun 2018 sehingga pokok permohonan fiktif positif tidak diperiksa Majelis Hakim dan putusan ini tidak mempengaruhi pokok perkara gugatan pembatalan SK 01 tersebut,” katanya.

Didi membebeberkan alasannya, karena pokok perkara gugatan pencabutan SK. No. M.HH-01.AH.11.01, masih berjalan dan diperkirakan putusan sebelum lebaran nanti, sekitar tanggal 10 Juni 2018.

“Kita semua harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jangan sampai mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok yang menabrak kepentingan penegakan hukum terkait dualisme Hanura ini,” pesannya. JULIE INDAHRINI