Menlu RI – Australia Didesak Batalkan Perjanjian Laut Timor

“Sebagai konsekuensi logis dari perubahan geopolitik yang signifikan di Laut Timor dengan lahirnya negara berdaulat baru Timor-Leste pada tahun 2000, diikuti dengan  perubahan signifikan perjanjian perbatasan Timor Leste-Australia di Laut Timor pada 6 Maret 2018’.

“Atas nama rakyat Indonesia yang mendiami pulau Timor dan masyarakat adat Timor Barat,Rote Ndao,Sabu dan Alor Provinsi NTT mendesak Jakarta dan Canberra untuk segera membatalkan dan menegosiasikan kembali seluruh Perjanjian RI-Australia tentang batas-batas maritim di Laut Timor yang pernah dibuat pada 1972 hingga 1997”.

“Kami mendesak Anda untuk mulai melakukan perundingan ulang batas perairan dimaksud dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat ini dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilam Rakyat Daerah dan tokoh masyarakat termasuk masyarakat adat. Timor Barat,RoteNdao,Sabu dan Alor provinsi Nusa Tenggara Timur”.

Penegasan ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Peduli Timor Barat,Ferdi Tanoni melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop tertanggal 20 April 2018.

Surat ini ditembuskan antara lain kepada,Presiden RI Joko Widodo,PM Australia Malcolm Turnbull,Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres,Presiden Tribunal Internasional Hukum Laut PBB Jin Hyun Paik,Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI selaku Wakil Presiden World Ocean Conference Luhut Binsar Pandjaitan,Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti,Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Australia.

Tanoni,pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor kepada wartawan  di Kupang  Minggu,(13/05) mengatakan  “Pembatalan perjanjian yang dimaksudkan termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Dasar Laut dan Zona Perikanan antara kedua negara sangat penting sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang berlaku menggunakan garis median , dan juga me mpertimbangkan hak-hak berdaulat masyarakat adat”.

“Perjanjian kerja sama antara RI dan Australia ini dipenuhi dengan muatan politik,telah berdampak negatif bagi kami orang-orang Indonesia yang mendiami Timor Barat dan telah pula memiskinkan kami secara sistematis, karena sikap Australia yang memperlakukan kami seperti warga dunia kelas tiga. Kita sebagai pemilik Laut Timor sama sekali tidak menikmati hasil yang diperoleh dari kandungan kekayaan sumber daya Laut Timor, bahkan kita secara brutal diusir oleh Australia”,kata nya.

Mantan agen Imigrasi Australia ini menambahkan bahwa Australia selalu mengedepankan hak kedaulatannya secara sepihak dan tidak benar di Laut Timor itu yang berwal dari penentuan sepihak zona perikanan Australia yang hampir mencaplok Pulau Rote.

“Kemudian zona perikanan Australia secara sepihak  pula ditetapkan sebagai Zona Ekonomi Eksklusif Australia (ZEE) dengan tujuan untuk mengendalikan semua sumber daya alam yang terkandung di dalam Laut Timor”.

“ZEE Australia yang diklaim secara sepihak ini kemudian ditingkatkan menjadi Perjanjian RI-Australia tahun 1997 tentang ZEE dan batas-batas dasar Laut tertentu yang hingga saat ini belum diratifikasi itu”.

“Namun Australia menggunakan Perjanjian 1997 yang belum sah ini sebagai senjatanya untuk mengklaim gugusan Pulau Pasir sebagai teritorinya dan memperlakukan ribuan nelayan tradisional Indonesia  secara tidak manusiawi  dengen memenjara kan mereka secara sepihak serta memberangus perahu mereka di wilayah tersebut tanpa dasar hukum yang benar dan kuat”,ujar nya.