Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi: “UU Terorisme Jangan Sampai Disalahgunakan”

Majelis Ulama Indonesia mendukung agar revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera disahkan.

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi mengatakan, RUU Terorisme mendesak untuk segera disahkan. Terutama, setelah rentetan serangan teror bom di Surabaya pada Minggu (13/5/2018) lalu.

“Segeralah dikeluarkan. Supaya ada payung hukum yang lebih jelas untuk menindak pelaku-pelaku yang bertentangan dengan kenegaraan,” ujarnya di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Namun, Masduki mengimbau agar peraturan itu tidak dijadikan senjata untuk kepentingan melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu. Aturan harus dibuat secara terang benderang untuk menindak terorisme.

“Tetapi, catatan MUI adalah jangan sampai dengan adanya Undang-Undang itu, disalahgunakan oleh pihak keamanan. Padahal dia tidak bertentangan dengan agama. Jangan disalahgunakan,” kata Masduki.

RUU Terorisme masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan molor karena belum ada kata sepakat dalam satu poin antara DPR dan Pemerintah, yakni mengenai definisi teroris.

MUI mengaku tidak pernah diajak berdiskusi dalam penyusunan draf tersebut. Namun, MUI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah poin-poin yang perlu direvisi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan perwakilan pemerintah dan DPR segera merampungkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Terorisme. UU itu menjadi payung hukum aparat dalam menindak terduga terorisme meski yang bersangkutan belum melakukan aksi.

Lebih jauh tentang pendapat MUI terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,  berikut penjelasan  Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi.

Apa tanggapan Anda tentang revisi UU Terorisme?

Segeralah dikeluarkan. Supaya ada payung hukum yang lebih jelas untuk menindak pelaku-pelaku yang bertentangan dengan kenegaraan. Tetapi, catatan MUI adalah jangan sampai dengan adanya Undang-Undang itu, disalahgunakan oleh pihak keamanan. Padahal dia tidak bertentangan dengan agama. Jangan disalahgunakan.

Apakah dalam menanggulangi terorisme hanya dilakukan oleh penegak hukum saja. Dalam artian yang dimaksud masuk ke dalam sektor hilir?

Teroris itu nggak bisa dihadapi hanya di sektor hilir. Apa yang dilakukan polisi, BNPT semuanya di sektor hilir. Kalau kita lihat politik anggaran itu banyak dana mengalir ke sektor hilir, dana APBN bermiliar bahkan bertriliun itu digunakan di sektor hilir untuk menangkap dan segala macam padahal sebenarnya itu bukan hanya hilir tapi juga ada sektor hulu.

Bisa dijelaskan apa yang dimaksud sektor hulu?

Yaitu UU pemberantasan tindak pidana terorisme dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kedaulatan negara agar dilakukan pendekatan dari berbagai pihak kepada masyarakat. MUI ingin mengajak itu kepada yang lain agar kami melakukan dialog insentif, bagaimana Muhammadiyah melakukan itu, NU melakukan dialog-dialog nggak ada dananya itu. Jadi dana semua ke hilir. Ibarat sungai, hilir itu sungai dan hulu itu sumber. Sungai tak akan mengalir kalau sumbernya berhenti. Selama kita sibuk di hilir tapi sumbernya tidak diapa-apakan, tidak ada kebijakan yang mihak di sektor hulu ya berat kita. MUI sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk rencana tersebut. Makin banyak pihak yang terlibat dalam proses deradikalisasi akan semakin baik. Selain itu, terkait RUU Terorisme, MUI berharap RUU itu dapat rampung dan segera disahkan. (UU Terorisme) Saya kira segera dikeluarkan supaya ada payung hukum jelas, supaya menindak pelaku yang bertentangan dengan negara.

.beritatri.com

Bagaimana dengan pasal yang ada cenderung memberikan perlindungan terhadap penegak hukum dalam melakukan penindakan?

Penindakan itu memang penting, tapi lebih penting aspek pencegahan. RUU Pemberantasan Terorisme lebih mengedepankan aspek penindakan dengan memberikan kewenangan lebih terhadap penegak hukum. Aspek pencegahan dengan mengganti terminologi deradikalisasi menjadi re-edukasi. Program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hanya berjalan pada aspek formal semata. Ironisnya, program deradikalisasi tak mampu membendung aksi terorisme di tanah air.

Program deradikalisasi pun dipandang kurang efisien. Padahal dalam membuat program mestinya melalui mekanisme assessment. Tak kalah penting, tidak adanya lembaga yang mendeteksi pelaksanaan program deradikalisasi. Cara pandangan terhadap terorisme mesti bukan karena latar belakang agama tertentu, namun sebagai bentuk kejahata manusia. Memang meski berhasil di bidang penindakan terhadap terorisme, namun UU tersebut mesti direvisi. Hanya saja, revisi terkait dengan penguatan pencegahan terhadap berkembangnya tindakan kekerasan terorisme.

Sebaliknya, bila revisi justru menambah kewenangan lebih terhadap aparat penegak hukum tanpa menyeimbangkan aspek pencegahan bakal timpang. Jangan karena mengutamakan law enforcement mengabaikan penyelesaiakn sumber ketidakadilan dan keresahan. Jadi penyelesaiannya sumber dan akar masalah. Kewenangan penguatan pencegahan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hanya saja tak dapat dilakukan seluruhnya. Pasalnya, hanya sebatas pada aspek menutup akses persenjataan, bahan peledak, mengeloa jaringan, memonitor teknologi. Namun bila pencegahan dari aspek akar masalah mesti melibatkan seluruh stakeholder. Nah aturan seperti itulah mesti dituangkan dalam RUU agar memperkuat aspek pencegahan, tak saja penindakan.

Apakah dengan RUU Terorisme menjadikan negara lebih taat hukum dan hak asasi manusia?

Setidaknya dengan memanusiakan manusia dapat membasmi aksi terorisme menjadi lebih efektif. Berdasarkan kajian MUI, RUU Terorisme tak ubahnya lebih memberikan perlindungan terhadap petugas penegak hukum. Mulai polisi, jaksa, hakim, sipir Lapas. Namun RUU belum memberikan perlidungan terhadap korban. Penanganan terorisme sebelum adanya UU 15/2003 cenderung penangkapan tanpa adanya pelaku yang tewas. Kasus Bom Bali I misalnya, pelaku dapat ditangkap hidup-hidup dengan barang bukti yang cukup. Ironisnya, setelah adanya UU Terorisme justru pelaku ditangkap dalam keadaan mati. Kenapa ada UU Terorisme malah begini. Deradikalisasi atau apapun namanya adalah menyadarkan teroris dan calon terorisme.

Mengapa RUU Terorisme hanya mengutamakan aspek penindakan saja?

Ya harusnya ini menyeimbangkan pencegahan, HAM dan penindakan.

Permasalahan terorisme dan radikalisme belakangan sudah bukan lagi masalah nasional saja melainkan isu global?

Maka itu, dukungan MUI atas rencana revisi UU Anti Terorisme, karena penanggulangan atas permasalahan itu memang harus dilakukan lebih serius. MUI akan memberikan draft berisi catatan penting yang harus jadi pertimbangan, dalam penyusunan UU Anti Terorisme yang baru. Salah satunya, agar penanganan kepada terduga teroris tidak dilakukan secara berlebihan, dan mereka yang terbukti tidak terlibat dapat diberikan rehabilitasi. Satu sisi penanggulangan harus intensif, tapi di sisi lain jangan ada pelanggaran HAM kepada terduga. MUI telah sejak lama memberi perhatian besar terhadap UU Anti Terorisme, termasuk mengeluarkan fatwa tentang terorisme pada 2005 lalu. MUI telah membentuk tim penanggulangan terorisme sejak lama, dan akan menghidupkan lagi tim yang sempat diistirahatkan tersebut.

Bagaimana sikap Majelis Ulama Indonesia terhadap aksi terorisme yang terjadi selama dua hari di Surabaya yang menelan banyak korban jiwa dan melukai banyak korban?

MUI tidak bisa menerima tindakan ini atas dalih apapun karena perbuatan ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. MUI mengimbau kepada pemerintah terutama aparat kepolisian mengusut tuntas pelaku terorisme dan membongkar otak dan jaringan teroris di Indonesia. Dalam hal ini, MUI mengaku berbela sungkawa atas seluruh korban yang meninggal dan kepada korban yang terdampak dari aksi tak beradab ini. Mudahan-mudahan Allah SWT memberikan ketabahan dan kesabaran kepada pihak keluarga dalam menghadapi masalah yang sangat berat ini.

beritatri.com

Seringkali lembaga negara kerap mengutuk sebuah peristiwa namun belum ada bentuk kongkrit yang dilakukan?

Kalau boleh ada kata lebih keras dari mengutuk, kami gunakan. Mengutuk kepada pelaku dari mana pun asalnya, apa pun motifnya, apa pun argumentasinya. Jadi soal terorisme ini tidak hanya membiarkan polisi, BNPT, yang bekerja sendiri di mana anggarannya terbatas. Tetapi melibatkan seluruh kementerian terkait, yang bersama-sama tentunya, dengan membuat sebuah strategi penanganan terorisme secara permanen, komprehensif, holistik, dan berjangka panjang.

MUI merupakan salah satu pihak yang mendukung revisi UU tersebut namun dengan mempertimbangkan rasa keadilan publik. Tanggapannya?

Penegakannya, penyidikannya harus mencerminkan rasa keadilan. Jangan melakukan tindakan di luar standar penegakan hukum misalnya masih terduga, masih tersangka tapi kemudian hak asasi hidup orang terabaikan. Penegakan hukum jangan sampai kebablasan hingga malah berimbas kejahatan. Dengan penanganan yang tidak tepat, bibit-bibit terorisme justru akan terus berkembang bahkan dengan tindakan yang lebih besar. Jangan sampai maraknya teroris ini karena rasa keadilan terabaikan dan jadi kontraproduktif.

Bagaimana Anda menanggapi soal hukuman mati kepada teroris?

MUI menyatakan memiliki fatwa tentang tindak pidana tertentu yang diperbolehkan untuk dihukum mati. Namun hukuman mati baru diperbolehkan jika sudah melalui proses hukum yang jelas, tegas dan akuntabel. Misalnya seorang terduga teroris ada bukti permulaan, nah itu kan harus benar-benar diselidiki sampai ke pengadilan. Lalu pendampingan, penahanan, tidak boleh melebihi dari ketentuan hukum. Supaya apa, supaya jangan ada salah tangkap.