Jokowi – JK Berpeluang Kembali Berpasangan

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang gugatan masa jabatan presiden. Joko Widodo dan Jusuf Kalla berpeluang kembali menjadi pasangan calon presiden – wakil presiden RI periode 2019-2024.

Batasan jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode yang diatur dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tiga pemohon pengujian UU Pemilu ini terdiri pemohon I, Abda Mufti (ketua Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi/PERAK), pemohon II, Agus Abdillah (ketua umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa/FSPS), dan pemohon III, Muhammad Hafidz (pegawai swasta) telah mendaftarkan permohonannya di MK, Jumat (27/4/2018).

Mereka mengajukan pengujian pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i UU Pemilu, yang menyatakan: Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: …(n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Dalam permohonannya, mereka beralasan aturan itu karena tidak dapat memungkinkan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (petahana), untuk mendampingi calon Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu 2019, karena dianggap telah dua kali menjabat wakil presiden, akan menimbulkan kerugian bagi mereka.

“Belum ada lagi sosok pasangan calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, akibat dari berlakunya norma pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu,” demikian bunyi alasan mereka.

Untuk itu meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mereka menggugat beberapa hal. Di antara yang digugat itu adalah agar hakim MK menyatakan frasa “selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” dalam pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berturut-turut.

Kuasa hukum para pemohon Heriyanto Citra Buana menjelaskan para pemohon meminta Mahkamah untuk melakukan uji tafsir terkait pasal a quo. Para pemohon menilai ketentuan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dibatasi hanya boleh dua kali menjabat dalam jabatan yang sama meskipun tidak berturut-turut tidak relevan, tidak sejalan dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

“Penjelasan Pasal 169 UU Pemilu tersebut pada frasa ‘maupun tidak berturut-turut’ mengandung tafsir yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan dasar filosofis Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 UUD 1945,” ujar Heriyanto di Gedung MK Jakarta.

Pemohon berpendapat pembatasan masa jabatan maksimal dua kali juga merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat. “Pemohon juga merasa hak konstitusionalnya untuk untuk mendapatkan pilihan alternatif, pilihan presiden dan wakil presiden terbaik dibatasi dan diamputasi dengan Penjelasan Pasal 169 huruf n tersebut sepanjang frasa ‘maupun tidak berturut-turut’,” ujar Heriyanto.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah menyatakan penjelasan Pasal 169 UU Pemilu terutama frasa “secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

suasana Sidang gugatan jabatan presden dan wakil presiden di MK (detik.com)

Persidangan dipimpin oleh Hakim MK Wahiduddin Adams, didampingi oleh I Dewa Gede Palguna dan Saldi Isra. Dorel mengatakan gugatan ini juga dimaksud karena tidak dapatnya Wakil Presiden Jusuf Kalla maju kembali dalam Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan adanya aturan pembatasan masa jabatan dalam pasal 169 huruf N dan Pasal 227 huruf I dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pemohon menyadari meskipun calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi harapan para pemohon untuk dapat kembali mendukung pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dapat terhalangi dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf N dan 227 huruf i UU Pemilu,” kata Dorel.

Dalam akhir persidangan ketua majelis memberikan para pemohon waktu untuk melakukan perbaikan berkas selama 14 Hari terhitung sejak hari ini yaitu, sampai pada tanggal 28 Mei 2018.

Adapun kedua pasal yang digugat itu berbunyi: Pasal 169 huruf n UU Pemilu: Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah : (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 227 huruf i UU Pemilu: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan presiden dan wakil presiden tak bisa menjabat lebih dari dua periode sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun. Sesudahnya mereka dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Aturan itu hasil amandemen dengan semangat pembatasan jabatan untuk menghindari kesewenang-wenangan yang bisa merugikan masa depan demokrasi.

“Secara hukum, tidak boleh ada orang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden lebih dari dua kali masa jabatan,” kata Fajar.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, pembatasan dua periode jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas sehingga tak perlu ditafsirkan ulang. Ia pun memprediksi berat bagi para pemohon agar permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, menurut Yusril, MK tak berwenang menguji dan menafsirkan UUD 1945. Sementara dalam permohonan tersebut, MK diminta menafsirkan UUD 1945. Pembatalan pembatasan dua periode jabatan presiden dan wapres hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan konvensi ketatanegaraan. “Kecuali ada amandemem konstitusi dan konvensi ketatanegaraan yang artinya konstitusi itu tidak berubah. Tapi dalam prakteknya itu berubah. Tapi saya kira itu cukup sulit menciptakan konvensi ketatanegaraan sekarang ini,” lanjut dia.

Perdebatan mengenai ketentuan ini muncul setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tengah mengkaji kemungkinan Jusuf Kalla kembali maju sebagai calon wakil presiden dengan melihat UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Partai itu ingin Kalla kembali mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019. Sedangkan Kalla sudah dua kali menjabat sebagai wakil presiden.

Jusuf Kalla sendiri dalam beberapa kesempatan menolak tawaran PDIP. Ia mengatakan beberapa orang memang memiliki argumentasi lain mengenai konstitusi. Namun ia ingin menghargai UUD 1945 yang telah diamandemen untuk menghindari seseorang menjabat tanpa batas. “Tentu kita tidak ingin lagi terjadi masalah,” ucap Kalla.

Dalam kasus ini Ketua MK Anwar Usman yang baru saja terpilih harus bekerja profesional agar bisa mengembalikan marwah MK untuk bebas dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik. MK merupakan lembaga yang sangat penting dalam konstitusi sehingga jabatan dan kewenangan sebagai Ketua MK tak boleh dipermainkan.

“Mahkamah Konstitusi ini adalah penjaga, guardian of our constitution, penjaga akhir dari konstitusi kita. Jadi, tidak boleh dimain-mainkan ya,” pesan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (Zainul Arifin Siregar)