Hebat !! Oknum Keturunan Ini Tidak Tersentuh Hukum

Forumkeadilan.com, Bangka Belitung — Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Marwan merespon cepat terhadap pemberitaan terkait maraknya aktivitas penambangan di kawasan hutan  oleh oknum tertentu dengan cara menggunakan eksavator.

Marwan menegaskan tidak ada satupun kawasan hutan yang boleh ditambang dan tiada siapapun yang diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan apalagi menggunakan eksavator (alat berat).

“Lebih baik angkat dari situ. Jangan hanya mengutamakan ego untuk keuntungan kepentingan pribadi tapi merugikan masyarakat banyak dan tidak mengindahkan peraturan,” kata Marwan di Pangkalpinang melalui pesan WA yang dikirimkan kepada wartawan, Selasa (8/5/2018).

Marwan mengaku merasa heran terhadap oknum orang keturunan yang bisa melakukan aktivitas yang melanggar hukum namun tidak tersentuh hukum.

“Hebat sekali oknum orang keturunan ini sampai2 para penegak hukum tidak berani menyentuhnya,” ungkap Marwan.

Namun bagi Marwan, siapapun oknum tersebut, Marwan berjanji akan segera mengambil tindakan tegas apabila lokasi tambang tersebut merupakan kawasan hutan.

“Saya segera perintahkan uptd kami untuk mengecek lokasi tersebut, apakah itu masuk kawasan apa tidak. Kalau ternyata memang masuk kawasan hutan lindung. Saya minta supaya keluar, kalau tidak, siap2 lah berhadapan dengan  tim Polhut dari Provinsi,” ancamnya.

Apalagi kalau sudah sampai alat berat (eksavator) nya berjamaah menggarap hutan lindung. Ini tidak boleh dibiarkan.

“Hari ini juga saya perintahkan Polhut dan rimbawan kita untuk memberi peringatan jangan tunggu lama2 kasian hutan lindung kita,” tegas Marwan, Selasa (8/5/2018) pagi.

Marwan memang betul betul menepati janjinya. Tak butuh lama Marwan kembali memberitahukan kalau altivitas penambangan di TK 8 saat ini sudah berhenti.

“Alhamdulilllah setelah kita turunkan Polhut dan Bhakti Rimbawan serta KPH  Jebu bembang antan Jebus. Hari ini exavatar yang kemaren di beritakan sedang beraktivitas. Sekarang mereka sudah kabur. Laporan dari tim yang sedang berada di lokasi mereka hanya menemukan pondok dan peralatan TI yang tidak beraktivitas. Setelah di cek kordinat lokasi yang mereka kerjakan itu berada diluar hutan lindung. Tapi mereka tidak punya izin menambang.

Oleh karna itu mereka bisa ditindak olehh Dinas ESDM,  Badan Lingkungsn HIdup dan Pol PP. Tiga lembaga itu lebih berwewenang jika di luar kawasan hutan. Kalau masuk kawasan hutan itu baru urusan kami. Tapi kita yakin kalau  ada yg melaporkan ke Pol PP babel pasti akan di tindak oleh Kasat Pol PP Pak Yanmoa yang selalu cepat menindaklanjuti aduan. Sekarang Polhut kami sedang memasang papan peringatan di kawassn hutan agar jangan di ganggu,” pungkas Marwan.

Diketahui sebelumnya, salah satu media lokal sempat memberitakan kegiatan penambangan dengan menggunakan eksavator (alat berat) telah meluluh lantakan kawasan yang diduga hutan lindung di TK 8, Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat.

Sebanyak 6 unit alat berat (eksavator) ‘berjamaah’ (baca: bersama-sama) menggarap hutan dan menggali lubang. Jika dilihat dari udara, provinsi yang dikenal serumpun sebalai ini tampak berlubang dimana-mana.

Maraknya penambangan timah yang diduga ilegal dengan menggunakan alat berat (eksavator)  mengakibatkan kerusakan lingkungan semakin tak terbendung.

Fakta ini tak terbantahkan bahwa aktivitas penambangan ini sepertinya sudah berjalan sejak lama. Mirisnya, penambangan ini terkesan dilegalkan oleh pihak terkait.

Berdasarkan pantauan di lokasi tambang TK 8 terlihat gundukan tanah dan pasir material  bekas galian penambangan menjulang serta lubang besar menganga.

Menurut  keterangan salah seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan, aktivitas tambang yang diduga ilegal tersebut, milik salah seorang pengusaha keturunan yang berdomisli di Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga, berinisial SM.

“Beritakanlah pak, lah nue igak. Alat berat la lebih dari 4 disane tu. Mane diduga tu kawasan hutan lindung. Operasional mereka jak bise 50 jutaan perhari,” ujarnya mewanti-wanti namanya agar dirahasiakan.

Dihubungi terpisah, Camat Parit Tiga, Amir. S.Sos mengaku dirinya tidak mengetahui adanya aktivitas tambang yang menggunakan alat berat di wilayah tersebut.

“Saya tidak mengetahui ada aktivitas disana, apa lagi menggunakan alat berat, dan mereka pun tidak pernah meminta izin dari kita, dan kita pun tidak akan memberikan izin. Apa lagi daerah tersebut masuk kawasan pantai. Rencannya kawasan tersebut untuk pariwisata,” kata Amir.

Amir menambahkan, dirinya sangat menolak adanya aktivitas penambangan di sana. Namun ia berjanji akan turun ke lapangan untuk meninjau dan memberikan himbauan kepada pemilik tambang di sana.

“Kita ini tengah menggalakan sektor pariwisata, jika begini terus saya takut nanti kita akan kena azab, ini tanggung jawab kita bersana. Saya mohon kerja sama serta pengertiannya kepada para pengusaha dan seluruh pihak terkait untuk mengatasi hal ini. Mungkin besok kita akan turun ke lapangan untuk meninjau kesana,” janji Amir.

Terakhir, Amir selaku Camat Parit Tiga mengaku tidak setuju dengan adanya aktivitas penambangan. “Mohon kerjasamanya dengan aparat karena kawasan itu akan dijadikan kawasan pariwisata,” tandasnya.

Sementara itu,  ketika hendak dimintai tanggapannya, Kades Kelabat, Cris Karyadi tidak mengangkat teleponya, meski dalam keadaan aktif, begitu juga ketika di hubungi lewat SMS, dirinya enggan memberikan jawaban.

Terpisah, Fendi selaku pengurus atau kuasa tambang dari SM saat dihubungi tak menampik kalau alat berat yang beroperasi disana milik SM. “Ada 4 PC (alat berat) disana punya kami. Terserah mau diberitakan kami pasrah saja, soalnya disana paling kami dapat 3-4 kampil pasir timah. Alat berat disana bukan hanya punya SM saja, ada punya AL, AC dan lainnya,” kata Fendi.

Kapolres Bangka Barat, AKBP Firman Andreanto SIk saat dihubungi mengatakan akan menindak tegas siapapun pemilik atau pengusaha alat berat yang berani menggarap kawasan hutan lindung maupun bukan apalagi tanda ada izin penambangan. “Saya sudah perintahkan Kapolsek cek,” tegasnya seperti dikutip dari radarbangka.com.