Harus Ada Payung Hukum

Antrean pembagian sembako yang berakhir ricuh dan menelan korban jiwa sudah beberapa kali terjadi di sejumlah daerah. Karenanya, sudah menjadi keharusan bagi pantia acara pembagian sembako gratis kepada masyarakat miskin untuk melakukan berbagai antisipasi.

Dua bocah tewas yakni Rizki Syahputra (12) dan Mahesha Junaedi (10) saat pembagian sembako di Lapangan Monas, Sabtu (28/4). Selain itu, ribuan orang antre dan sejumlah orang pingsan untuk mendapatkan sembako yang nilainya tidak seberapa.

Tak hanya itu taman dan rumput di Monas juga rusak, dan sampah berserakan. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Untukmu Indonesia ini pun dikecam publik. Penyelenggara dinilai tidak profesional dalam melaksanakan kegiatan yang mengundang masyarakat banyak.

Antrean pembagian sembako yang berakhir ricuh dan menelan korban jiwa sudah beberapa kali terjadi di sejumlah daerah. Bagi masyarakat miskin pembagian sembako apalagi gratis tentu membuat mereka sangat senang, sehingga mereka datang ke lokasi pembagian sembako itu. Karenanya, sudah menjadi keharusan bagi pantia acara pembagian sembako gratis kepada masyarakat miskin untuk melakukan berbagai antisipasi. Kalau persediaan tidak mencukupi  dan tanpa ada aparat keamanan yang menjaga, jangan coba-coba melakukan acara seperti itu.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahardiansyah menerangkan, acara nasional seperti itu seharusnya mempunyai payung hukum sebelum pelaksanaannya. Selain itu juga harus ada koordinasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Karena tidak mempunyai izin yang jelas, akibat situasi tidak terkendali bahkan dianggap telah melanggar ketertiban umum.

“Menganggu ketertiban umum dan efeknya menimbulkan kemacetan, sampah. Dinas Pariwisata juga sebenernya tidak setuju, kan harus ada koordinasi seharusnya kepada terkait. Payung hukumnya juga enggak ada kan ini. Soalnya diselenggarakan secara nasional itu,” kata Trubus saat dilansir dari JawaPos.com, Minggu (29/4).

Bahkan, dampak lainnya kata Trubus, memancing kecemburuan masyarakat. Lantaran dengan adanya pembagian sembako dalam penyelenggaraan tersebut banyak yang tidak kebagian. Tak hanya itu, karena tidak mempunyai urgensi tertentu, sebagian pihak pun menilai adanya kampanye tersembunyi.

“Di situ juga mengatasnamakan Pemprov DKI, tapi kan sebenernya partai itu. Nah, ada kolaborasi mengataskan Pemprov DKI dengan elit-elit disitu. Sehingga menimbulkan kecurigaan banyak pihak, seolah-olah disitu terjadi kampanye tersembunyi,” ungkapnya.

Menurutnya, jika acara tersebut dilakukan dalam urgensi untuk membantu masyarakat, seharusnya perlu dibuatkan payung hukum dan bisa dilakukan dimana saja.

“Kalau ditanya urgensinya apa enggak ada kan. Malah kalau mau bagus, momentnya bulan puasa enggak apa-apa bagus. Kalau bagi-bagi sembako kan bisa masjid, enggak harus di Monas, dimana aja bisa,” tuturnya.

Trubus pun membandingkan dengan perayaan ulang tahun Partai PKS yang dilakukan di kantor pemerintahan dalam hal ini Balai Kota DKI Jakarta. Dia menilai, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan kekuatan yang dimiliki oposisi. Pasalnya, fungsi Monas dan Balai Kota telah melenceng dari jalur.

“Kasusnya sama kaya milad PKS di Balai Kota, kalau ditanya izinnya, izin lisan. Ini kan direncanakan tapi tidak berizin jadi sisanya ilegal,” paparnya.

“Ini direncanakan pihak tertentu terutama elit-elit pendukung Anies-Sandi, partai-partai itu memanfaatkan semua. Karena saat ini, fungsi Monas, Balai Kota diarahakan sebagai tempat oposisi untuk menandingi istana,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tinia Budiati menghimbau agar acara itu tidak serta-merta membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang hadir. “Tidak disarankan bagi-bagi sembako di Monas,” kata Tinia.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahardiansyah (tstatic.net)

Sementara Kepala UPT Monas Munjirin menyatakan, petugas kebersihan sudah dikerahkan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi penumpukan sampah. Namun, Munjirin mengakui jika dia kewalahan dalam menangani volume sampah yang ada.

“Petugas kebersihan kita cuma 200 orang saja. Jadi memang kekurangan. Paling kita sterilisasi nanti setelah selesai acara,” ujar dia saat dihubungi, Sabtu (28/4).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun mengaku siap hadir jika dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya terkait kasus bagi-bagi sembako di Monas. Sandi mengaku, dirinya akan bersikap kooperatif sekaligus memberi keterangan yang diminta Polda mengenai kejadian yang menewaskan dua anak dibawah umur tersebut.

“Insya allah saya pasti akan (datang) sebagai warga negara. Kebetulan in charge waktu acara itu saya bertugas di DKI, saya akan berikan keterangan sesuai yang diinginkan pihak kepolisian,” kata Sandi kepada wartawan di Nusantara Garden The Dharmawangsa Jakarta Selatan Kamis, (3/5/2018).

Menurutnya Pemprov DKI, menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus yang menewaskan dua anak tersebut demi menghadirkan keadilan bagi Komariah, ibu dari salah satu korban meninggal dunia.

“Karena tentunya pihak kepolisian menuntut keadilan dan mudah-mudahan kepolisian dengan mengambil keterangan klarifikasi dari berbagai pihak bisa mencari kebernaran,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak panitia penyelenggara yakni Forum Untukmu Indonesia memang telah melanggar beberapa ketentuan. Yakni terkait perizinan, dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengabarkan telah melarang kegiatan bagi-bagi sembako tersebut sebelumnya, namun tetap nekat dilaksanakan panitia.

Selain itu, pihak panitia juga kedapatan menggunakan logo Pemprov DKI Jakarta tanpa izin, sehingga pelaksanaan yang mengatas namakan izin Pemprov DKI ini tak bisa dipertanggung jawabkan oleh Pemprov.

“Panitia menggunakan logo resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa izin. Jadi saya ingin garis bawahi bahwa ini bukan event Pemprov DKI,” ujar Sandi pada wartawan Senin, (30/4/2018) malam.

Sementara itu, Pemikir Islam Ustadz Hilmi Firdausi meminta panitia Forum Untukmu Indonesia yang menggelar acara bagi sembako di Monas untuk mengakui kesalahan dan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal.

“Sudahlah…akui saja kesalahan kalian, minta maaf dan berikan santunan kepada keluarga korban. Sudah banyak sekali bukti-bukti…jangan ngeles mulu kayak bajaj,” tegas Ustadz Hilmi di akun Twitter @Hilmi28.

Ustadz Hilmi juga menyesalkan adanya intimidasi yang dilakukan kelompok tertentu terhadap keluarga korban. Ustadz Hilmi menyampaikan hasil “investigasi” yang dilakukan pihaknya.

“Sudah terlalu banyak bukti berserakan…saudara saya Ahmad Zaki dan team dari Garasi Hijrah langsung ke TKP, memang kejadian seperti yang diungkap Pak Wagub. Dan setelah kejadian memilukan itu, masih ada saja intimidasi dari kelompok tertentu. Mau bantah apa lagi ?!,” tulis @Hilmi28.

Apapun itu, banyaknya orang antre berdesakan dan terinjak-injak saat pembagian zakat, sedekah atau amal jariah dalam bentuk bagi-bagi uang dan sembako oleh orang-orang kaya atau pejabat di negeri ini. Inilah potret kemiskinan di negeri ini.

Bagi-bagi sembako menujukkan banyaknya kemiskinan dan pemerinah harus segera bertindak untuk mengatasi kemiskinan. Saat ini jumlah warga miskin yang mencapai 27 juta orang, ketimpangan ekonomi sampai pengangguran harus dapat diatasi pemerintah.

Selain itu pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini  bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.

Bung Hatta mempertegas pentingnya penyelenggaraan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai jalan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Sebagaimana ditulisnya, “demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesa ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia” (Hatta, 1960) B Hardjono