Duit Suap Membelit Bupati

Bupati Lampung Tengah non aktif didakwa menerima suap senilai Rp 9,6 miliar. Ada bagi-bagi proyekKepala daerah lagi-lagi duduk di kursi pesakitan. Kali ini dialami oleh Mustafa, bupati non aktif Lampung Tengah. Senin pekan lalu, ia diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lantaran tersangkut perkara suap kepada anggota DPRD. Di persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendakwa Mustafa menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah sebesar Rp 9,6 miliar.

Penyuapan itu dilakukan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. “Terdakwa telah memberi sesuatu berupa uang yang nilai keseluruhannya Rp 9,6 miliar,” ujar jaksa Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan.

Adapun sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019 yang disebut menerima suap yakni, Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri. Kemudian, Bunyana dan Zainuddiin.

Pemberian fulus itu agar anggota DPRD tersebut menyetujui rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018. Selain itu, agar anggota dewan menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Awalnya, guna keperluan pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jembatan, Pemkab Lampung berkeinginan meminjam uang Rp 300 miliar kepada PT SMI. Kemudian, untuk memenuhi syarat pinjaman daerah, dibutuhkan persetujuan dari DPRD. 

Namun permohonan pinjaman tak mendapatkan suara bulat pada rapat pembahasan Ketentuan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta akan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun Anggaran 2018. Saat itu hanya fraksi PKS saja setuju permohonan pengajuan pinjaman Rp 300 miliar. 

Sementara, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar menyatakan tidak sepakat. Tak menyerah, Mustafa lalu melakukan komunikasi soal permintaan persetujuan anggota DPRD tersebut. Selanjutnya Mustafa melakukan pertemuan dengan Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua DPRD Lamteng dari F-PDIP di rumah dinas Bupati Kabupaten Lamteng.

Pada pertemuan itu Mustafa meminta agar Natalis Sinaga mengajak dan mempengaruhi anggota DPRD dari F-Gerindra dan F-Demokrat untuk menyetujui pinjaman daerah agar dapat dituangkan dalam APBD Lamteng TA 2018. Namun, anggota DPRD yang diwakili Natalis Sinaga mengajukan permintaan uang kepada Mustafa.

Natalis juga sempat menghubungi Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman untuk meminta tambahan fee. Atas permintaan itu Taufik melaporkan ke Mustafa. Mustafa memerintahkan Taufik untuk merealisasikan permintaan Natalis Sinaga tersebut dengan mengumpulkan uang suap dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek Pemkab pada tahun 2018 yang dananya berasal dari pinjaman daerah antara lain Simon Susilo dan Budi Winarto alias Awi.

Dari pertemuan itu, Simon Susilo mengambil paket dengan anggaran sebesar Rp 67 miliar dengan komitmen fee sebesar Rp 7,7 miliar. Smentara Budi Winarto alias Awi mengambil proyek pengerjaan dengan nilai anggaran rp 40 miliar dan bersedia memberikan kontribusi Rp 5 miliar. Tindak lanjut kesepakatan tersebut, Taufik memerintahkan Rusmaladi untuk mengambil uang dari Simon Susilo dan Budi Winarto secara bertahap sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 12,5 miliar.

Uang suap itu akan diberikan kepada para pimpinan DPRD, masing-masing ketua fraksi dan anggota DPRD.  Uang suap dimaksud untuk Wakil Ketua I DPRD Lamteng Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achmad Junaidi Sunardi, Ketua F-PDIP Raden Zugiri, Bunyana, dan Ketua F-Gerindra Zainuddin.

“Mustafa mengarahkan terdakwa agar mengumpulkan uang dengan cara menghubungi para rekanan yang nantinya akan mengerjakan proyek TA 2018 yang dananya berasal dari pinjaman daerah antara lain Simon Susilo dan Budi Winarto alias Awi,” terang jaksa.

Terdakwa kasus suap terhadap anggota DPRD Lampung Tengah yang juga Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/5). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Setelah uang terkumpul, Taufik menyetorkannya kepada sejumlah anggota DPRD yang diserahkan secara bertahap.  Yakni kepada Natalis Sinaga melalui Rusmaladi sebesar Rp 2 miliar. Uang tersebut untuk bagian Natalis sebesar Rp 1 miliar dan sisanya diserahkan kepada Iwan Rinaldo Syarief selaku Plt Ketua DPC Demokrat Lampung Tengah Rp 1 miliar.

Lalu diberikan kepada Raden Zugiri selaku Ketua F-PDIP secara bertahap melalui Rusmaladi dan Aan Riyanto sebesar Rp 1,5 miliar, Bunyana alias Atubun anggota DPRD Lampung Tengah melalui ajudan Mustafa yang bernama Erwin Mursalin sebesar 2 miliar.

Duit juga diberikan kepada Zainuddin, Ketua F-Gerindra melalui Andri Kadarisman sebesar Rp 1,5 miliar yang diperuntukkan kepada Ketua Gerindra Provinsi Lampung Gunadi Ibrahim. Juga Natalis Sinaga, Raden Zugiri, Zainuddin melalui Andri Kadarisman sebesar Rp 495 juta, dan Achmad Junaidi Sunadri selaku Ketua DPRD Lampung Tengah melalui Ismail Rizki, Erwin Mursalin dan Ike Gunarto secara bertahtap sebesar Rp 1,2 miliar.

Usai pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 8,695 miliar itu, kemudian unsur pimpinan DPRD Lamteng pada 21 November 2017 mengeluarkan surat keputusan piminan DPRD Lamteng No 6 tahun 2017 tentang Persetujuan Rencana Pinjaman Daerah Pemkab Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Lantaran perbuatannya Mustafa didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sejumlah saksi lantas dimintai keterangan di persidangan dalam kasus itu. Jaksa KPK memperlihatkan transkrip percakapan antara Sekretaris DPRD Syamsu Roli dengan Natalis dan muncul kata “eksekusi”. Isi percakapan yakni Saya kan dua hari yang lalu kan dipanggil. Udah ketemu langsung bos besar (Mustafa) udah langsung empat mata ngobrol dan katanya dijanjiin paling lambat hari ini(melalui) si T itu akan, ketemu saya. Ternyata sampai hari ini juga enggak ada,” kata Natalis.  “Kata Madani ya itu udah oke. Tinggal eksekusi lagi yang pertemuan Pak Natalis terakhir itu,” kata Syamsu dalam percakapan.

Mengonfirmasi kata eksekusi dalam transkrip percakapannya, Syamsu mengaku tidak mengetahui maksud istilah tersebut. Dia berdalih, kata itu diucapkan sesuai dengan arahan dari Madani, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Lampung Tengah. Sebab sebelumnya, Syamsu menghubungi dan menyampaikan pernyataan seperti yang ditampilkan pada transkrip percakapan dirinya dengan Natalis.

Madani, yang juga hadir sebagai saksi membantah adanya kata eksekusi saat ia menghubungi Syamsu. “Tidak ada. Saya hanya sampaikan saya sudah komunikasi dengan Taufik nanti tinggal temui aja,” ujar Madani. “Terkait apa Natalis minta ditemui ke Taufik?” tanya jaksa Ali Fikri. “Terkait penandatanganan surat saja,” jawab Madani.

Dalam persidangan, Madani juga mengakui ada komunikasi oleh Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto dengan Wakil Ketua II DPRD, Riagus Ria terkait penandatanganan SK atas pinjaman daerah pada APBD 2018, Lampung Tengah. Dalam komunikasi tersebut, Riagus belum menandatangani SK 06, sebagai syarat persetujuan pinjaman daerah kepada APBD.

Tanpa menyebut waktu persis pertemuan, Madani menemui Loekman di kantornya guna menyampaikan ada sejumlah pimpinan DPRD belum mau menandatangani permohonan pinjaman daerah pada APBD 2018. Kebetulan, Riagus berada di lokasi yang sama setelah eksekutif dan legislatif mengadakan rapat. “Jadi malam itu Pak Wakil Bupati ngobrol supaya Riagus Ria ini bisa tanda tangan sebagaimana yang sudah dibicarakan,” ujar Madani.

Ditagih soal tanda tangan, Riagus tidak menyatakan sikap pastinya. Menggunakan istilah ‘cari mimpi’ Riadi mengatakan pihaknya masih butuh waktu soal persetujuan pinjaman daerah tersebut. “Sudahlah besok saja, saya cari mimpi dulu,” ujarnya yang menirukan pernyataan Riagus. Persidangan akan dilanjutkan pada pekan ini. AFKHAR