Presiden Diminta Segera Ambil Alih Urusan Pencemaran Laut Timor

Presiden Joko Widodo diminta ambil alih urusan kasus pencemaran Laut Timor sebab kasus ini sebenarnya sudah mesti bisa terselesaikan secara meneyuluh dan komprehensif sejak tahun 2017 lalu.

Namun patut dicurigai ada motif politik untuk menghambat penyelesaian kasus Montara ini oleh Deputy I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI,Arif havas Oegroseno. Misalnya antara lain menggiring perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tetapi gugatan terhadap PTTEP ini terpaksa dicabut kembali karena salah mencantumkan nama para tergugat.Salah pencantuman nama tergugat ini menjadi tanda tanya banyak pihak, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Selain itu menolak berkolaborasi dan memarjinalkan rakyat NTT dari Pemerintah dengan mengadakan pertemuan 23 Maret secara diam-diam dengan CEO PTTEP (Public Company) Pty.Ltd di Jakarta membahas pemberian CSR PTTEP tanpa mengikutsertakan semua pemangku kepentingan (stake holders). Misi  staf nya Basilio Dias Araujo ke Kupang dan Rote  didampingi dua  petinggi dari PTTEP Indonesia pada 20/04/2018 dengan cara berjalan dari pintu ke pintu guna meyakinkan pejabat Pemerintah di daerah ini tentang pentingnya menerima CSR PTTEP. Rakyat korban Montara membatalkan pertemuan pada 21/04/2018 dengan sebuah tim yang berbajukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Pencemaran Laut Timor,Ferdi Tanoni ketika menemui Menko Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan (carewesttimor@gmail.com)

Pertemuan tanpa mengikutsertakan semua stakeholders termasuk rakyat korban pencemaran patut dicurigai sebagai sebuah bentuk konspirasi tingkat tinggi untuk mengorbankan rakyat pesisir Nusa Tenggara Timur yang sudah 9 tahun menderita sejak anjungan minyak Montara meledak di Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

“Karena itu, kami mohon kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil alih kasus pencemaran Laut Timor tersebut guna mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah 9 tahun lamanya hidup dalam ketidakpastian,” kata Ketua Tim Advokasi  Rakyat Korban Pencemaran Laut Timor Ferdi Tanoni di Kupang, Kamis (26/4).

 Dalam pandangan kami yang paling berbahaya dan nyata adalah tindakan Oegroseno mengeleminir Montara Task Force bentukan Luhut Binsar Pandjaitan,kemudian membenturkan nya dengan Pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pencemaran Laut Timor ini,kata pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor ini.

Padahal,Montara Task Force yang diberi tugas memonitor,mencermati dan berdialog dengan semua pihak terkait dengan kasus Tumpahan Minyak Montara itu dibentuk secara resmi dalam sebuah kesepakatan rapat koordinasi terbuka pada tanggal 15 Agustus 2017 dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dihadiri semua kementerian terkait,Wakil Gubernur NTT,Bupati Kupang,Bupati Rote,Bupati Timor Tengah Selatan dan rakyat korban. Akan tetapi dengan kuasanya Oegroseno mampu mengeliminir Montara Task Force ini.

Montara Task Force telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan cepat sejak September 2017 dengan menghasilkan antara lain kesediaan Pemerintah Australia mengadakan pertemuan secara berkala guna mempercepat penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara.

Pemerintah Australia berpandangan dan mengakui eksistensi Montara Task Force yang merepresentasikan seluruh stakeholders yang ada, sebagai perwakilan resmi suara Indonesia dalam kasus Montara.

Oegroseno mengetahui betul pada tanggal 9-11 April 2018 Montara Task Force akan melakukan pertemuan dengan pihak PTTEP dan Departemen Luar Negeri Australia yang sedianya diadakan pada awal Februari 2018 guna memenuhi harapan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam suratnya kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada akhir November 2017.

Namun, dalam kapasitasnya sebagai Duta Besar RI untuk Jerman mengundang rapat CEO PTTEP di Jakarta pada 23 Maret 2018 membahas soal CSR PTTEP. Akibatnya fatal, PTTEP dan Departemen Luar Negeri Australia belum bersedia lagi untuk mengagendakan pertemuan dengan Montara Task Force.

Kecurigaan kemungkinan terjadinya pengkhianatan terhadap rakyat NTT ini bukan yang pertama kali dilakukan,namun sudah berulang kali yang menghasilkan hambatan terhadap berbagai upaya rakyat dan Pemerintah Daerah yang direstui Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan kasus pencemaran Laut Timor.

Salah satu contoh, kata peraih tunggal Civil Justice Award Australian Lawyers Alliance tahun 2013 ini bahwa,pada tanggal 2 Desember 2016 atas ketegasan sikap dari Menko Luhut Binsar Pandjaitan menghadirkan Duta Besar Australia Paul Grigson di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman RI dan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah yang diwakili Arif Havas Oegroseno, Pemerintah NTT diwakili Ketua BLHD Benyamin Lola dan perwakilan rakyat korban Ferdi Tanoni.

Dalam pertemuan tersebut Arif Havas Oegroseno menyampaikan permintaan agar Pemerintah Australia menindaklanjuti Minutes of Meeting 2010 yang ditandatangani Duta Besar Australia Greg Moriarty dan mantan Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi guna mengimplementasikan MoU RI-Australia 1996 tentang Penanggulangan dan Pencagahan Tumpahan minyak di Laut serta mendorong PTTEP untuk bertanggungjawab.

“Saya menyampaikan tuntutan rakyat NTT agar Pemerintah Australia segera merealisasikan pernyataannya dalam surat-suratnya dari Menteri Perindustrian Australia, Menteri Luar Negeri Australia dan kantor Perdana Menteri Australia yang ditujukan kepada rakyat korban,” kata Ferdi Tanoni yang juga adalah mantan agen Imigrasi Australia ini.

Duta Besar Australia Paul Grigson meminta waktu dua minggu untuk memberikan jawaban berhubung harus menghubungi Canberra terlebih dahulu.

Menjelang akhir Desember 2016, Wakli Duta Besar Australia Jason Lee menemui Arif Havas Oegroseno dan menyampaikan kesediaan Pemerintah Australia untuk bekerja sama dengan Pemerintah RI dan Rakyat korban guna mendorong percepatan penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara.

Namun,jawaban Pemerintah Australia ini ditolak mentah mentah oleh Hvas Oegroseno yang mengancam untuk membawa kasus Montara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Pencemaran Laut Timor,Ferdi Tanoni (kanan) melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden The National Congress of Australia’s First People Jacky Higins (kiri),sebuah organisasi yang mewadahi suku asli Australia, Aborigin di Sydney. (carewesttimor@gmail.com)

“Hal ini baru terungkap dalam pertemuan resmi saya dengan perwakilan saya di Australia pada Desember 2017 dengan  pejabat senior Departemen Luar Negeri Australia di Canberra,” ujarnya.

Sesungguhnya yang bertanggungjawab atas petaka tumpahan minyak Montara ke Laut Timor ini ada empat pihak, yakni PTTEP, perusahaan migas dari Norwegia dan Amerika Serikat serta Pemerintah Australia. Sehingga kami rakyat korban tumpahan minyak Montara telah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Amerika Serikat Donald J.Trump guna meminta bantuannya dalam penyelesaian kasus yang maha dahsyat ini.

Tumpahan minyak Montara di Laut Timor ini berdampak luas di 13 kabupaten dan kota se-NTT, terutama terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan serta menimbulkan penyakit aneh hingga membawa kematian.

Class action yang sedang berjalan di Pengadilan Federal Australia ini baru mencakup kerugian petani rumput laut di dua kabupaten saja yakni Kupang dan Rote sebesar A$ 635 juta (enam ratus tiga puluh lima juta dolar Australia).

Angka tuntutan kerugian ini akan diajukan ke Pengadilan Federal Australia pada sidang berikut. Sementara kerugian petani rumput laut di 9 kabupaten dan nelayan di 13 kabupaten/kota belum tersentuh.

“Jauh sebelum Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penyelesaian kasus Montara diluar pengadilan, kami telah melakukan nya sebanyak 7 kali sejak 2011 hingga Agustus 2016 namun ditolak oleh PTTEP sehingga terpaksa kami ajukan perkaranya ke Pengadilan Federal Australia,” katanya.

Bahkan menariknya adalah justeru pembentukan Montara Task Force untuk melakukan hal itu dan sudah dikerjakan, akan tetapi digemboskan oleh Oegroseno. Wallahu Alam Bizhawab.

“Atas dasar itu, kami meminta Presiden Jokowi untuk segera mengambil alih kasus pencemaran Laut Timor ini untuk mengakhirinya guna membebaskan rakyat NTT dari belenggu derita yang sudah 9 tahun berjalan.” “Kami sangat percaya bahwa jika Presiden Jokowi mengambil alih urusan Montara ini maka penyelesaian nya akan berjalan secepat sang halilintar,” demikian Ferdi Tanoni.