OK Arya Sebut Tuntutan KPK Terlalu Berat

Bupati Batubara nonaktif, OK Arya Zulkarnain, dituntut 8 tahun penjara karena menerima suap Rp 8 miliar. Permohonannya menjadi JC ditolak.

OK Arya Zulkarnain lesuh duduk di kursi pesakitan. Aura wajahnya memancarkan penyesalan. Bupati Batubara nonaktif ini acap menunduk, seolah ingin menyembunyikan kesedihan. Permohonannya menjadi Justice Collabolator (JC) tak dikabulkan. KPK menolaknya karena dinilai tidak memenuhi persyaratan.

OK Arya semakin nelangsa dengan tuntutan pidana yang diajukan jaksa KPK. Ia dituntut delapan tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. “Menuntut, meminta kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa OK Arya Zulkarnaen selama 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan,” tegas jaksa KPK, Wawan Yunarmanto, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin pekan lalu.

Selain hukuman badan, KPK juga menuntut OK Arya membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 6,265 miliar. “Jika uang pengganti tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan penjara selama 2 tahun,” ucap Wawan.

Jaksa KPK menyatakan OK Arya terbukti melakukan korupsi sebagai penerima uang suap sebesar Rp 8,055 miliar dari para kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun 2017. Kasus suap ini melibatkan Kadis PUPR Batubara, Helman Herdady. Perantara penerima suap itu adalah Sujendi Tarsono alias Ayen, pengusaha showroom Ada Jadi Mobil.

Untuk terdakwa Helman Herdady, jaksa KPK menuntut keduanya masing-masing 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangkan Ayen dituntut selama 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Ayen sendiri telah mengembalikan uang suap sekitar Rp 450 juta kepada KPK yang diterimanya dari kontraktor. Dengan perincian Rp 300 juta merupakan uang sisa yang dipegangnya untuk OK Arya, sedangkan Rp 150 juta dari kantongnya sendiri.

“Ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan korupsi bersama-sama sesuai dengan Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” pungkas Wawan.

Menanggapi tuntutan tersebut, ketua majelis hakim Wahyu Setyo Wibowo memberikan waktu kepada ketiga terdakwa beserta penasehat hukumnya untuk membuat pembelaan (pledoi) selama 10 hari. “Sidang ditunda,” sebut hakim mengetuk palu.

Mantan Bupati Batubara  OK Arya Zulkarnain  disumpah sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Senin (15/1).  (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Usai sidang, jaksa KPK, Wawan Yunarmanto sempat memaparkan fakta-fakta yang terungkap. Penerimaan uang suap dilakukan melalui Sujendi Tarsono alias Ayen. Namun, pada waktu proses awal, sebelum Ayen menerima, sudah ada kesepakatan antara OK Arya, Helman, Ayen dan Maringan Situmorang selaku koordinator para kontraktor. “Sebelum Ayen menerima (uang), sudah terjadi kesepakatan sebelumnya,” kata Wawan.

Disinggung kenapa tuntutan Maringan lebih rendah dari tiga terdakwa yang baru dituntut ini, Wawan menjawab bahwa masing-masing mempunyai karakteristik sendiri dan tak bisa disamakan ratakan. Masing-masing mempunyai pembuktian sendiri, dasar pemberatan sendiri dan peringanan sendiri. “Jadi tak bisa disama ratakan. Semua sudah berdasarkan pada hal-hal yang muncul dalam fakta persidangan. Jadi gak ada rendah ataupun tinggi. Itulah yang kemudian dasar kami menentukan tuntutan. Ini murni fakta persidangan,” jawabnya.

Wawan menjelaskan bahwa Maringan sebagai (koordinator) pemberi (suap). Sedangkan Ayen sebagai penerima. “Hukuman pemberi maksimal 4 tahun. Sedangkan Ayen yang bersama-sama dengan penerima lain (OK Arya dan Helman Herdadi) ancaman hukumannya maksimal 20 tahun dan dikenakan Pasal 12,” jelasnya.

Untuk rekanan lain yang turut memberi suap ke OK Arya, Wawan mengaku akan melihat hasil putusan majelis hakim nantinya. Selain itu, Wawan menegaskan Justice Collabolator (JC) yang diajukan OK Arya ditolak. “JC (OK Arya) belum memenuhi syarat. Kalau Helman tak mengajukan JC,” tegasnya.

Untuk efektivitas persidangan, jaksa KPK menggabungkan berkas ketiga terdakwa. “Masing-masing ini mempunyai barang bukti sendiri sehingga kita menentukan barang bukti untuk perkara OK dan barang bukti untuk perkara Helman. Gak mungkin kita jadikan satu karena nomornya berbeda dan jenisnya juga ada yang berbeda maupun yang sama,” terangnya.

Sementara itu, OK Arya melalui penasehat hukumnya, Hadi Budi menyatakan tuntutan KPK terlalu tinggi. Namun, dia mengingatkan bahwa tidak semua tuntutan penuntut umum itu benar. “Nanti kami sampaikan pembelaan. Tuntutan penuntut umum terlalu berat. Menurut kami, OK sudah banyak membantu penyidik,” pungkas Hadi.

Penasehat hukum Ayen, Julisman Adnan mengapresiasi kliennya yang jujur dan terus terang di persidangan. Ia menyebut dari awal, pihaknya memang berencana untuk buka-bukaan dan tidak ada yang ditutupi. “Kita juga apresiasi klien kita telah mengembalikan barang bukti (ke KPK),” sebutnya.

Sebelumnya, dua pemberi suap, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar divonis masing-masing dua tahun penjara denda Rp 100 juta. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut keduanya 3 tahun penjara.

Dalam dakwaan disebutkan OK Arya menerima hadiah atau janji uang sebesar Rp 8,055 miliar melalui Helman Herdady dan Ayen yang berasal dari para kontraktor yakni Maringan Situmorang, Mangapul Butar-Butar alias Apul, Sucipto alias Abun, Parlindungan Hutagalung alias Parlin dan Syaiful Azhar. Sedangkan Helman menerima uang Rp 80 juta dari Syaiful Azhar. Sementara Ayen menerima sebesar Rp 8,355 miliar yang bersumber dari para kontraktor untuk diberikan kepada OK Arya. Dari uang suap itu, Ayen mendapat keuntungan Rp 300 juta, sisanya diberikan kepada OK Arya.

Praktik suap berawal pada tahun 2016. Saat itu, OK Arya melalui Ayen menawarkan kepada Maringan Situmorang untuk mengerjakan tiga proyek rehabilitasi jembatan Sei Tanjung, Gambus Laut I dan Gambus Laut II. Atas permintaan OK Arya, Ayen juga menawarkan untuk proyek tahun 2017 meskipun belum ada usulan kegiatan proyek tahun tersebut dengan syarat memberikan fee 10 persen dari nilai kontrak.

Sebelum usulan anggaran disahkan, OK Arya ternyata telah membuat daftar nama calon kontraktor yang akan mengerjakan proyek tahun 2017. Nama para kontraktor itu diserahkan OK Arya ke Ayen dan menyuruh disampaikan ke Maringan agar mengkoordinir penyerahan fee.

Maringan Situmorang lalu bersedia dan meminta proyek pembangunan jembatan Sei Magung Kecamatan Medang Deras dengan pagu anggaran Rp 12,3 miliar lebih. Serta pembangunan jembatan Sentang di perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku sebesar Rp 32,6 miliar yang dianggarkan Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017.

Pada proyek tahun 2016, OK Arya menerima fee Rp 1,5 miliar dengan rincian, Maringan Situmorang memberikan Rp 1 miliar untuk kompensasi pengaturan rehabilitasi jembatan Gambus Laut I dan Gambus II serta jembatan Sei Tanjung. Sementara Parlindungan Hutagalung menyerahkan Rp 500 juta untuk proyek pembangunan rigid.

Kemudian, tahun 2017, OK Arya menerima fee Rp 6,555 miliar yang dititip melalui Ayen. Uang tersebut berasal dari Maringan Situmorang Rp 3,8 miliar untuk proyek Jembatan Sei Magung dan Sentang. Mangapul Butarbutar memberikan Rp 1,7 miliar untuk proyek lanjutan peningkatan ruas jalan Simpang Empat Timbangan dan jalan Lima Puluh. Selanjutnya Parlindungan Hutagalung Rp 500 juta untuk proyek lanjutan peningkatan ruas jalan Kwala Sikasim, Sucipto memberikan Rp 235 juta untuk proyek peningkatan di beberapa ruas jalan. Terakhir, Syaiful Azhar memberikan Rp 320 juta pengerjaan proyek peningkatan jalan Labuhan Ruku menuju Masjid Lama Kecamatan Talawi.

ZAINUL ARIFIN SIREGAR