Mantan Sekjen Kemendagri Bersaksi

Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri dan mendalami keterangan saksi-saksi terkait korupsi gedung IPDN Agam. Bakal ada tersangka baru?

Dulu,  sebagai Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri, tugas Diah Anggraeni sangatlah padat. Namun, Diah yang kini tak lagi menjabat mau tak mau dan tak bisa mengelak panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengagedakan pemeriksaan pada Selasa 17 April 2018. Penyidik KPK menggali keterangan dari Diah terkait kasus pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar).

Diah tiba di gedung Merah-Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pukul 09.45 WIB. Diah, yang mengenakan blus merah hati, didampingi seorang laki-laki.

Diah enggan menyampaikan agenda pemeriksaannya hari ini. “Nanti saja,” katanya. Dia lalu menuju ruang tunggu dan, tak lama kemudian, naik ke ruang pemeriksaan di lantai 2. Sementara itu, KPK memberi konfirmasi Diah diperiksa sebagai saksi untuk mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Setjen Kemendagri Dudy Jocom.

“Diah Anggraeni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (Dudy Jocom) dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung kampus IPDN Kabupaten Agam, Sumbar,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

Selain Diah, KPK rencananya memeriksa Dony Ambadi dan Tri Adji Bawono selaku PNS Kemendagri. Keduanya juga sebelumnya pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Dudy tersebut.

Dudy Jocom, ditahan penyidik KPK pada Februari lalu. Saat proyek itu bergulir, Dudy menjabat pejabat pembuat komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri pada 2011. Dudy ditetapkan sebagai tersangka bersama General Manager PT Hutama Karya Budi Rahmat Kurniawan.

Budi merupakan terdakwa dalam kasus suap terkait proyek Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua. Oleh hakim, Budi divonis selama 3,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp 30 juta. Sebelumnya, Budi dituntut lima tahun penjara, karena dianggap terbukti menyuap sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan. Jaksa menganggap perbuatan Budi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 576 juta.

Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian Rp 34 miliar dari total nilai proyek Rp 125 miliar.

Selain itu, keduanya diumumkan sebagai tersangka pada kasus kedua, yaitu dugaan korupsi proyek pembangunan gedung kampus IPDN Riau. Mereka diduga melakukan penyimpangan dalam proyek bernilai Rp 91,62 miliar sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 34 miliar.

Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) bersalaman dengan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kedua kiri) saat Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se Jatim di Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/4). (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, kasus ini terkuak setelah penyidik melakukan pengembangan dalam kasus sebelumnya. Kasus yang dimaksud yaitu, korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tahap III di Kabupaten Sorong tahun 2011. “Untuk kasus IPDN, ini merupakan pengembangan penyidikan KPK sebelumnya,” kata Priharsa beberapa waktu lalu.

Lalu bagaimana tanggapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo? Politisi PDI Perjuangan ini ternyata bukan hanya pusing akibat banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Tjahjo pun kini harus mengurut kepalanya karena kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang diduga melibatkan pejabat di kementeriannya.

“Kasus e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) belum selesai, nanti disusul (kasus) IPDN,” kata dia di sela pembekalan calon kepala daerah di Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 17 April 2018.

Tjahjo mengatakan, pada tahun pertama menjabat Menteri Dalam Negeri, dia menyaksikan puluhan pejabat kementeriannya bolak-balik diperiksa KPK untuk kasus e-KTP. “Ada 91 orang pejabat kami, dua tahun hidupnya dipanggil KPK. Panggilan pertama 1 jam, kedua 2 jam, ketiga 5 jam, ke empat 9 jam. Setiap ada tersangka baru, biasanya 40 orang dipanggil. Itu baru urusan e-KTP,” ujarnya.

Tjahjo menduga kasus e-KTP masih akan memakan waktu. “Kapan selesainya e-KTP, masih panjang. Mungkin setelah saya selesai Mendagri masih belum selesai karena panjang sekali rangkaiannya,” ucapnya.

Tjahjo menuturkan, selepas e-KTP, kemungkinan pejabat kementeriannya harus bersiap lagi dipanggil KPK untuk kasus pembangunan gedung IPDN. “Setelah ini, Kemendagri akan dikejar urusan pembangunan IPDN seluruh Indonesia yang di-mark-up. Pusing,” tuturnya.

Sejak tahun pertama menjadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku sudah langsung berbenah. “Saya memulai pembenahan, empat tahun. Dari tahun ke tahun terus meningkat. Saya sudah memecat, sudah memberhentikan dengan tidak hormat, menurunkan pangkat sudah 98 orang. Dari tahun ke tahun meningkat,” katanya.

KPK mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN sejak Maret 2016 lalu. Dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Àgam tahun anggaran 2011, negara diduga mengalami kerugian Rp 34 miliar dari total nilai proyek Rp 125 miliar.

JULIE INDAHRINI