MAKI Desak Kejagung Usut Kasus Mangkrak

Sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) yang hingga kini belum juga tuntas. Bahkan, masih terkesan mengendap alias ‘mangkrak’ dan belum jelas kapan penyelesaiannya.

Demikian diungkapkan Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman di Jakarta.

“Kami sangat menyesalkan ada sejumlah kasus korupsi di Kejagung yang masih mangkrak, dan belum jelas kapan penyelesaiannya,” kata Boyamin menegaskan.

Bonyamin menyebutkan contah kasus seperti,  kasus dugaan korupsi dalam bentuk investasi dan pembangunan konstruksi Bandara Ngurah Rai,  Bali diusulkan untuk di-SP3, karena tidak cukup bukti pidana.

Lalu,  kasus penjualan lahan Pemprov,  di Pluit,  Jakarta Utara seluas 5. 000 m2 yang diduga merugikan negara sebesar Rp68 miliar, dengan tersangka Mantan Dirut PT Jakpro I Gusti Ketut Gede Suena.

Dijelaskan, seharusnya pimpinan Kejagung menginstropeksi atas banyaknya perkara dugaan tindak pidana korupsi yang masih mangrak tersebut, khususnya belum dieksekusinya uang pengganti Rp1,3 triliun perkara korupsi penyalahgunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz atau 3G oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Indosat Mega Media (IM2).

Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pidsus/2014, tanggal 10 Juli 2014 yang telah memutus PT Indosat Tbk untuk membayar uang pengganti tersebut.

Dalam kasus tersebut, sikap Kejagung juga belum jelas atas kelanjutan penetapan tersangka terhadap dua mantan Dirut PT Indosat Tbk, yaitu Johnny Swandy Sjam dan Hari Sasongko, serta korporasi kasus IM2.

Karena itu, dia menilai pimpinan Kejaksaan Agung tidak bisa menyatakan bangga dengan alasan mampu menyelamatkan uang negara Rp2,5 triliun dari kasus korupsi di seluruh Indonesia.

“Sedangkan untuk mengeksekusi Rp1,3 triliun saja tidak berani,” kata Boyamin menandaskan.

Adapun kasus korupsi lainnya adalah penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan terminal gas apung (Floating Storage and Regasfication Unit/FSRU) Lampung yang ditangani sejak pertengahan 2016, bahkan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Namun sampai sekarang belum ada tersangkanya.

Kemudian kasus aset milik PT Adhi Karya seluas 4,8 hektare di Jalan Kalimalang Raya, Kelurahan Lembangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga dijual kepada seorang pengusaha bernama Hiu Kok Ming. Penyidikannya ditangani sejak 2016.

Selanjutnya, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat terbang Grand Caribou yang jatuh di Mimika, Provinsi Papua pada 31 Oktober 2016, sampai sekarang belum ada tersangkanya dalam kasus itu. Bahkan pengoperasian telah dinyatakan melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga, pesawat udara hanya dapat digunakan hingga batas 30 tahun, mengingat pesawat itu dibuat tahun 1960-an.

Kemudian dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Bank Tabungan Negara (BTN) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diduga melibatkan PT Victoria Securities International Corporation (VSIC).

Dalam kasus itu, eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Tumenggung ditetapkan sebagai tersangka serta tiga tersangka lain, yakni Harianto Tanudjaja (Analis Kredit BPPN). Pengurus PT Victoria Sekuritas Indonesia Suzana Tanojoh dan Rita Rosela. Namun perkembangannya sampai sekarang juga belum jelas.

Selanjutnya,  kasus dugaan penjualan aset Patal Bekasi senilai Rp 60 miliar. Dengan tersangka,   Dirut  PT ISN Leo Pramuka, Direktur Keuangan Widjaja Kresno Brojonegoro dan seorang karyawan bernama Efrizal. Juga tidak dicekal,  juga tidak ditahan.

Kasus penggadaan lima unit Damkar pada PT AP I,  dengan dugaan kerugian negara Rp63 miliar,  2011. Dengan tersangka,  Dirut PT AP I Tommy Soetomo dan  Direktur PT Scientek Computindo Hendra Liem juga tidak ditahan. Sofyan Hadi