Ketua Dokter Militer Dunia Tersandung Kode Etik di Negeri Sendiri

Teknik brain wash yang diciptakan dokter Terawan Agus Putranto mendapat sentilan dari Majelis Kehormatan Etik kedokteran. Dia dinilai melanggar kode etik, di sisi lain telah ribuan pasien mengakui manfaat dari teknik cuci otak ini.

Sepekan terakhir, tagar #SaveDokterTerawan menggema di lini masa. Tak tanggung-tanggung ada sosok pengusaha yang juga politisi ulung Aburizal Bakrie berada di barisan terdepan pembela Dokter Terawan Agus Putranto yang baru saja dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Semua bermula dari beredarnya surat putusan sanksi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terhadap dokter cuci otak ini di media sosial pada Selasa (3/4/2018).

Surat yang ditandatangani Ketua MKEK Pusat DR Dr Prijo Sidipratomo SpRad (K) itu berisi putusan terkait dugaan pelanggaran etik kedokteran berat yang telah dilakukan dokter Terawan.

MKEK menduga bahwa dokter yang identik dengan terapi Brain Washing melalui metode diagnostik Digital Substraction Angiography (DSA) sudah berlebihan dalam mengiklankan diri. Menurut MKEK tidak sepatutnya dokter Terawan mengklaim tindakan cuci otak itu sebagai tindakan pengobatan (kuratif) dan pencegahan (preventif) stroke iskemik.

Alasan lain yang memperkuat MKEK untuk menjatuhkan sanksi itu karena dokter Terawan melakukan dugaan menarik bayaran dengan nominal yang tidak sedikit. Serta janji-janji akan kesembuhan setelah menjalankan tindakan cuci otak (brain washing) padahal terapi tersebut belum ada bukti ilmiah atau Evidence Based (EBM).

DR. dr Terawan Agus Putranto bersama tim medis saat melakukan operasi saraf otak di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 10 April 2013. (viva/Anhar Rizki Affandi)

Sewajarnya surat penting seperti pemberitahuan akan pemecatan dokter Terawan tidak sampai jatuh ke tangan publik. Menurut Mariya Mubarika dari Tim Advokasi Legistalif IDI segala informasi dan data dari MKEK PB IDI yang asli tidak bisa diakses secara bebas. Mariya menjadi heran mengapa bisa sampai kebobolan seperti ini.

“MKEK PB IDI itu tertutup dan tidak mungkin pemberitaan kasus dokter Terawan beredal viral,” kata Mariya.

Surat yang tersebar dalam bentuk Portable Document Format (PDF) itu berjudul Keputusan MKEK – TAP (singkatan dari nama Terawan Agus Putranto) dengan jumlah halaman sebanyak sepuluh lembar. Salah satu keputusan yang tertulis di sana menetapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan dokter Terawan tergolong pelanggaran etik serius (serious ethical misconduct).

Pada halaman nomor sembilan diketahui bahwa sanksi yang diberikan dokter Terawan berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI selama 12 bulan dari 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2019. Hal ini juga diikuti pernyataan tertulis pencabutan rekomendasi izin praktiknya.

Beberapa saat setelah ramai pemberitaan mengenai Terawan, Abu Rizal Bakrie (ARB) mengunggah sebuah foto kolase saat dokter Terawan menerima penghargaan. Gerakan #SaveDokterTerawan pun pertama kali didengungkan mertua artis Nia Ramadhani ini melalui sebuah unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

Menurut ARB, Terawan dengan metode cuci otak yang dia punya sudah menolong banyak orang. Termasuk diri dia sendiri dan sejumlah nama tokoh elite masyarakat negeri ini.Sebut saja Tri Sutrisno, AM Hendropriyono, Dahlan Iskan, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“…Inilah mengapa saya perlu ikut membela dia. Orang yang dengki terhadap keberhasilan orang lain, adalah orang yang tidak pandai mensyukuri bahwa Allah telah memberikan kelebihan pada siapa pun yang dikehendakinya…”

Sosok penting dari Pantai Golongan Karya ini berharap atasan dokter Terawan mengizinkan anak buahnya itu membela diri. #SaveDokterTerawan pun tersemat di akhir komentar.

Dari ranah Twitter ada sosok Mahfud MD yang ikut bersuara. Guru Besar FH-UII Yogyakarta sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008- 2013 menulis kicauan seperti ini;

“Saya bukan dokter. Mungkin saja pemecatan dokter Terawan oleh IDI benar. Tetapi saya dan isteri pernah bertobat kpd dr. Terawan dan hasilnya terasa baik. Mudah-mudahan semua berakhir baik.”

Kicauan pukul 12:58 WIB itu pun direspons oleh lebih dari 100 akun. Mendapat tanda suka (likes) lebih dari 1.000. Beragam respons Mahfud terima. Ada yang membela dan ada pula yang berpihak pada IDI dan MKEK. Bahkan tidak sedikit warganet yang menyamakan kasus dokter Terawan ini dengan Dokter Warsito.

Sempat tutup mulut perihal sanksi yang diberikan MKEK, akhirnya dokter Terawan buka suara. Itu terjadi saat rombongan Komisi I DPR RI melakukan sidak ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto di Jakarta Pusat pada Rabu, 4 April 2018, rumah sakit dimana dokter Terawan selama ini berdinas.

“Mengenai apa pun yang diputuskan, sebenarnya saya sampai sekarang belum mendapatkan surat apa pun dari IDI. Karena sebetulnya keputusan apa pun itu, IDI yang memutuskan,” kata dokter Terawan yang mengaku terhibur dan merasa dikuatkan atas kehadiran Komisi I DPR RI.

Sedangkan MKEK hanya sebuah lembaga atau sebuah organisasi untuk menentukan atau membahas soal seorang dokter yang bermasalah dengan etika. Akan tetapi Terawan sendiri bingung, hal apa yang dia perbuat yang dianggap melanggar kode etik kedokteran tersebut.

“Itu yang saya tidak mengerti sampai sekarang,” ujar dokter yang juga seorang tentara berpangkat Mayor Jenderal.

Dokter ‘cuci otak’ itu memang sudah membaca surat pemecatannya sebagai keanggotan IDI. Lagi-lagi dia bingung, karena isi yang dia baca tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya.

Begitu juga soal forum ilmiah yang disinggung MKEK di dalam surat sanksi tersebut.”Setahu saya, kalau itu merupakan kaitannya dengan ilmiah, forum ilmiah terbaik adalah forum akademisi,” kata dokter Terawan yang saat ini hatinya merasa sedih dan pilu karena dia ingin bekerja dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan masyarakat, tapi malah tersandung hal-hal semacam ini.

Lebih lanjut dokter Terawan bercerita soal pertemuannya dengan MKEK pada 2013. “Waktu saya ke kantor MKEK disarankan untuk menyelesaikan dengan research. Saya mendaftar ke Universitas Hasanudin (Unhas),” kata dia menambahkan.

Bahkan pembahasan mengenai terapi cuci otak menggunakan alat DSA dijadikan disertasi oleh Terawan di Unhas. “Kami bersyukur bisa menyelesaikannya tepat waktu dalam waktu tiga tahun untuk mendapatkan gelar doktor,” ujar dia.

Kepada Komisi I DPR RI, dokter Terawan menyatakan bahwa penelitian ini tidak dilakukan seorang diri. Gelar doktor itu diambil bersama lima orang yang lain.

“Kami berenam membentuk satu pohon penelitian. Saya sadar betul bahwa penelitian yang dilakukan satu orang akan dianggap tidak sahih (sah). Saya pun bersama dokter neurologi mengambil topik yang sama. Kalau saya untuk kronik, beliau untuk akut,” kata dokter Terawan.

Penelitian yang dibuat dengan cermat, detail, dan persiapan yang matang itu pun membuahkan hasil. Dari riset yang dilakukan berenam itu menghasilkan 12 jurnal internasional. “Alhamdulillah, kami berenam bisa selesai doktor di bidang khusus yaitu membahas mengenai DSA modification,” kata Terawan.

Ini pula yang membuat Terawan bingung sampai detik ini. Apalagi MKEK menyebut terapi cuci otak tersebut dianggap tidak ada bukti ilmiahnya.”Hasil riset kami saja sudah terpublikasikan dengan jurnal. Jurnal internasional malah,” kata Terawan.

DR. dr Terawan Agus Putranto bersama tim medis saat melakukan operasi saraf otak di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 10 April 2013.(viva/Anhar Rizki Affandi)

Hal lain yang bikin dokter Terawan semakin tidak mengerti akan surat sanksi tersebut saat MKEK menyebut dia tidak mau datang memenuhi undangan.

Seperti yang tertera di halaman nomor dua surat tersebut, disebutkan bahwa MKEK PB IDI telah mengundang dokter Terawan Agus Putranto pada 16 Januari 2018. Surat undangan itu merupakan yang ke-enam. Lima surat yang lain mulai diberikan pada 2015.

Terawan mengatakan dia pasti datang kalau saja mekanisme pemberian undangannya benar. Bukan apa-apa, meskipun Terawan adalah seorang dokter, dia juga seorang prajurit TNI.

“Prajurit TNI akan datang kalau mekanisme undangannya benar. Lebih-lebih kalau itu memang mengancam reputasi dan sebagainya dalam bentuk persidangan,” kata dokter Terawan.

“Dalam hal ini bapak KaSAD (Kepala Satuan Angkatan Darat) harus mengizinkan,” kata dia menambahkan.

“Pernah sekali itu dilakukan. Kalau tidak salah di tahun 2015. Kita punya arsipnya. Yang menjawab adalah Dirkesad. Statusnya bahwa saya sedang tugas ke luar negeri,” ujar dia.

Kala itu, di saat yang bersamaan, dokter Terawan mengatakan, masih memimpin sebuah sidang dengan anggota berisikan dokter militer dari seluruh dunia. Tidak tanggung-tanggung, Terawan dipercayai menjabat Ketua Dokter Militer Dunia, membawahi 114 negara.

“Ya, saya bingung, saya punya komite etik. Namanya Dewan Etik, dalam bahasa Indonesianya. Itu ada di Austria. Saya bingung, bagaimana mungkin Ketua Dokter Militer Dunia dituduh tidak memiliki etika. Sebenarnya, itu cukup menyakitkan buat saya,” kata Terawan.

Waktu pembacaan keputusan pun Terawan sedang berada di New Zealand. Lagi-lagi dirinya dianggap tidak hadir lagi. “Akhirnya, sudahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Saya tidak punya kekuatan apa-apa selain serahkan kepada Yang Kuasa,” kata dokter Terawan.

Kembali dia menekankan, masalah ketidakhadiran ini semata-mata karena dia sedang berdinas. Juga memang tembusan surat itu tidak ke pimpinan dokter Terawan langsung. SWU