Hak Politik Bunda Sitha Terancam Dicabut

Hak politik Siti Masitha disoal. Walikota Tegal nonaktif itu dituntut pidana 7 tahun penjara dan pencabutan hak politik. Ia dinilai terbukti berbuat rasuah.

Karir politik Siti Masitha Soeparno terancam tamat. Walikota Tegal nonaktif itu dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK dengan pidana penjara tujuh tahun dan hak politiknya dicabut.

Tuntutan itu disampaikan JPU KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin pekan lalu. Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa Bunda Sitha itu juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara. Sitha dinilai terbukti bersalah menerima uang suap ketika menjabat Walikota Tegal.

Jaksa menjelaskan tuntutan itu sudah sesuai Pasal 12 huruf B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP. “Terdakwa turut menikmati suap sekitar Rp 500 juta,” kata JPU KPK, Fitroh Rochcahyanto di hadapan ketua majelis hakim, Antonius Widjantono.

Uang suap berasal dari para saksi, seperti Cahyo Supriyadi, Sugiyanto, Sri Murni, dan Sadat Fariz. Uang diberikan melalui Amir Mirza Hutagalung. Belakangan diketahui bahwa Amir merupakan orang kepercayaan Sitha dan merepresentasikan dirinya sebagai Walikota Tegal.

Amir Mirza Hutagalung, mantan Ketua NasDem Brebes dituding kerap merepresentasikan dirinya sebagai Walikota Tegal. Pada sidang terpisah, Amir Mirza dituntut pidana lebih tinggi. Ia dituntut pidana 9 tahun dan denda Rp 300 juta atau setara 6 bulan kurungan.

Sitha didakwa menerima suap dalam jual beli jabatan di RS Kardinah dan berbagai proyek lainnya di Pemkot Tegal. Jaksa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Joko Hermawan, dalam dakwaannya menilai, Putri mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Soeparno itu menerima suap hingga Rp 8,8 miliar. Uang didapat dari pengangkatan pegawai di RS Kardinah serta dalam berbagai proyek lainnya.

“Patut diduga bahwa terdakwa mengetahui. Penerimaan terdakwa bertentangan dengan kewajiban Siti Masitha tentang penyelenggaran negara yang bersih dari KKN,” kata Joko membacakan dakwaan.

Dalam beberapa kesempatan, Sitha mengklaim dirinya korban dari perbuatan Amir Mirza. Namun politisi Golkar itu tidak melanjutkan pembelaannya, sehingga sejauh ini tidak diketahui makna dari ucapan itu.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, total uang suap yang diterima Sitha dan Amir Mirza mencapai Rp 5,1 miliar. Uang tersebut akan digunakan untuk maju dalam Pilkada Kota Tegal tahun 2018.  Sitha diketahui akan kembali maju menjadi Walikota Tegal dengan didampingi Amir sebagai Wakil Walikota Tegal.

Uang Rp 5,1 miliar tersebut didapat dari dua proyek yang kini sudah ditangani penyidik KPK, yaitu suap pengelolaan pelayanan dana kesehatan berjumlah Rp 1,6 miliar dan Rp 3,5 miliar diduga uang suap yang berasal dari fee proyek di Pemkot Tegal. Uang tersebut mereka terima dari Januari hingga Agustus 2017. Namun, saat operasi tangkap tangan yang dilakukan, penyidik KPK hanya menemukan uang cash sebesar Rp 200 juta, dan Rp 100 juta dalam bentuk rekening. “Jadi total keseluruhan uang yang disita KPK berjumlah Rp 300 juta,” kata Basaria.

Keterlibatan Sitha dalam dugaan korupsi ini sempat mengejutkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku kenal baik dengan Sitha. Tjahjo mengaku sedih dan prihatin, terlebih keduanya baru saja bertemu di Rakor Wanita Golkar sebelum penangkapan terjadi.

Dengan kejadian itu, ia pun mengimbau kepada semua pihak, agar lebih memahami area yang ramah akan korupsi. “Instropeksi bagi semuanya, khususnya saya untuk lebih memahami terkait area rawan korupsi,” kata Tjahjo.

Wakil Walikota Tegal, Nursoleh mengaku mendapat kabar penangkapan Shita ketika sedang menghadiri acara lauching maskot Pilkada 2018 di Semarang. Acara peluncuran maskot Pilkada 2018 digelar KPU Jawa Tengah di Lawang Sewu Semarang. Nursoleh meninggalkan lokasi acara setelah acara inti selesai.

Siti Masitha Soeparno menjalani sidang perdananya sebagai terdakwa. di Pengadilan Tipikor Semarang (http://wartabahari.com)

Siti Masitha bersama dengan Wakil Walikota Muhammad Nur Sholeh merupakan kepala daerah kota Tegal hasil pemilihan tahun 2013 lalu. Ia dilantik pada 23 Maret 2014 menggantikan Ikmal Jaya yang sebelumnya ditangkap juga oleh KPK karena korupsi pelaksanaan tukar guling (ruilslag) tanah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Sitha merupakan Walikota Tegal ketiga yang sudah ditangkap terkait korupsi. Selain dia dan Ikmal Jaya, ada M Zakir. Zakir merupakan Walikota Tegal dua periode berturut-turut, 1990-1995 dan 1995-2000 itu tersangkut korupsi di

banyak kasus. Beberapa di antaranya, kasus proyek ganti rugi tanah Polsek Tegal Selatan (1997-1998), proyek dasawisma (1998-1999), dan proyek penanggulangan dampak kekeringan serta masalah ketenagakerjaan (1997-1998) hingga merugikan negara sebesar Rp73,3 juta.

Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Tegal pada 2000. Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta, subsider lima bulan serta mengembalikan uang Negara sebesar Rp73,3 juta.

Sementara Ikmal Jaya yang menjabat periode 2009-2014 merugikan negara senilai Rp 23 miliar. Pada 2015, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara yang kemudian diperberat menjadi delapan tahun penjara.

Sitha sendiri selain dikenal cantik dan cerdas, kerap disebut sebagai kutu locat karena sikapnya yang tidak betah pada satu partai politik. Sebelum dilantik menjadi walikota, Sitha mendaftar sebagai caleg di Pemilu 2014. Bunda Sitha mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR dari Partai NasDem.

Dalam dokumen daftar riwayat hidupnya, Sitha menuliskan soal riwayat perjuangannya. Banyak kegiatan dia yang terkait dengan sector kesehatan. Mulai dari penyuluhan kanker mulut rahim, penyuluhan bahaya merokok, pengobatan gratis, hingga seminar-seminar kedokteran.

Tak hanya itu, Sitha pun diketahui memiliki riwayat pendidikan yang cukup memukau. Dia adalah lulusan School of Hotel Administration, Cornell University, Amerika Serikat. Sitha juga menempuh pendidikan di Steigenberger Hotelfachschule, Bad Reichenhall, Muenchen, Jerman. Dia pun menempuh pendidikan sekolah menengahnya di Belanda, Bangkok, dan Palembang. Sekolah dasarnya, selain di Palembang, dia tempuh di Frankfurt, Jerman.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan keprihatinannya karena banyak kader Golkar yang terseret kasus korupsi. Airlangga bersama kepala daerah dari Golkar pun melakukan pembaruan pakta integritas di hadapan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. “Operasi-operasi belakangan ini sangat merisaukan. Berbagai peristiwa itu membuat kita prihatin dan dari hati yang terdalam, Partai Golkar menyesali terjadinya segala macam persoalan tersebut,” ujar Airlangga..

Untuk mengantisipasi adanya kader partai yang tersandung korupsi, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Airlangga berjanji akan menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Saat ini Airlangga juga merangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian di kabinet Presiden Joko Widodo.

“Ini adalah waktu kita untuk mendorong dan memberi teladan dan berdiri di garis depan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, kuat, dan berwibawa. Itulah harapan dari partai kita. Pemerintahan yang bersih, kuat, dan berwibawa,” tutur dia.

Selain Shita, kepala daerah dari Golkar yang terkena OTT KPK, yakni Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Bersama Airlangga, sejumlah kepala daerah dari Golkar ikut menandatangani pakta integritas yang diperbarui. Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut adalah Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Gubernur-Wagub Kalsel Sahbirin Noor-Rudy Resnawan. “Pakta integritas yang diperbarui akan memberikan komitmen dalam pilkada ini ataupun dalam menjabat sebagai pimpinan daerah apabila terkena kasus langsung diminta mengundurkan diri,” terang Airlangga. ZAINUL ARIFIN SIREGAR