Equanimity Cayman Menangkan Gugatan

Bareskrim Mabes Polri siap menjalankan putusan pengadilan. Yacht mewah akan segera dikembalikan. Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Ratmoho mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan perusahaan Equanimity Cayman terhadap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri.

Pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa penyitaan kapal pesiar mewah milik Equanimity Cayman oleh Dittipideksus tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan agar pihak Kepolisian membatalkan surat penyitaan dan mengembalikan kapal yacht milik Equanimity kepada pemohon. 

Ratmoho menyebutkan Dittipideksus telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penyitaan kapal mewah tersebut karena Polri hanya diminta FBI membantu menjalankan operasi gabungan. Namun, Polri kemudian malah melakukan perkara pidana sendiri. 

“Polri telah melampaui kewenangannya dalam melakukan penyitaan tersebut karena yang diminta adalah untuk melakukan operasi gabungan, tapi Polri malah melakukan perkara pidana sendiri dan berdasarkan KUHAP,” tuturnya.  

Dia menjelaskan menurut ketentuan UU Nomor 1/2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, khususnya Pasal 59, disebutkan bahwa semua wujud permohonan bantuan yang diajukan baik berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan perjanjian tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan UU. 

“Hal ini merupakan ketentuan yang harus diikuti Polri apabila ada permohonan permintaan bantuan dari negara asing khususnya mengenai tindak pidana,” terang Ratmoho. 

Dia menambahkan penyitaan yang dilakukan Bareskrim Polri berguna untuk proses penyidikan suatu perkara. Namun, karena perkara dugaan tindak pidana pencucian uang masih belum terbukti di negara asalnya yaitu AS, maka penyitaan tidak dapat dilakukan pihak Kepolisian. 

“Berdasarkan bukti termohon dinyatakan kalau belum ada tindak pidana yang terjadi di negara tersebut meminta sehingga walaupun ada hubungan baik antara Polri dan FBI, tapi tidak serta merta Polri melakukan apa yang diminta dengan FBI. Karena Polri melakukan pendalaman terlebih dahulu atas bantuan tersebut,” ujar Ratmoho. 

Menanggapi putusan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri akan mengembalikan kapal yacht milik Equanimity Cayman setelah Polri kalah pada gugatan praperadilan yang dilayangkan perusahaan asing tersebut. 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Rudy Heriyanto mengatakan akan menghormati putusan Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang telah memutuskan agar Polri mengembalikan kapal mewah tersebut kepada Equanimity Cayman. Pasalnya, putusan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum berikutnya. 

Pemeriksaan lanjutan oleh tim dari bareskrim polri terhadap kapal Equanimity (Kumparan)

“Jadi tidak mungkin ada upaya hukum lagi seperti banding, kasasi maupun PK. Putusan itu kan bersifat final, makanya kami sudah siap kembalikan kapal itu,” tuturnya, Selasa malam, 17 April 2018. 

Kapal pesiar mewah itu disita oleh Polri pada Februari 2018, sebagai bagian penyelidikan oleh FBI atas kasus korupsi senilai miliaran dolar yang terkait dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Adapun 1MDB didirikan pada 2009 oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak. 

Selain di AS, 1MDB juga tengah diinvestigasi di setidaknya lima negara lain termasuk Swiss dan Singapura. Dana senilai US$4,5 miliar diduga disalahgunakan oleh para pejabat 1MDB tingkat atas. 

Pada Agustus 2017, Departemen Kehakiman AS berupaya menyita aset-aset dengan nilai lebih dari US$1,7 miliar yang diduga dibeli dengan dana 1MDB. Salah satunya adalah Equanimity, yacht sepanjang 92 meter yang dibeli oleh seorang warga Malaysia bernama Low, yang menjadi tokoh kunci dalam kasus yang dibuka oleh Departemen Kehakiman AS. 

Kuasa Hukum Equanimity Cayman Ltd Andi Simangunsong mengapresiasi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang telah mengabulkan gugatannya terhadap Kepolisian atas penyitaan dan penahanan kapal kliennya beberapa waktu lalu di perairan Bali. Menurutnya, putusan tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi institusi Polri jika diminta bantuan oleh negara lain untuk menangani kasus pidana agar tidak melampaui kewenangannya karena FBI meminta Polri untuk melakukan operasi gabungan tapi Polri justru menjalankan perkara pidana sendiri. 

“Melalui putusan ini, saya kira Majelis Hakim sudah memberikan koridor hukum yang lebih tegas terhadap permintaan bantuan hukum terkait pidana di negara lain,” tutur Andi. 

Dia mengatakan Dittipideksus Bareskrim Polri seharusnya mengikuti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan harus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mengatasi masalah tersebut. Andi menilai Polri sudah melanggar prosedural perundang-undangan. 

“Jadi kalau ada aparat penegak hukum atau aparat pemerintah lain yang meminta Indonesia ke dalam masalah pidana harus mengalamatkannya ke Kemenkumham dulu. Tapi ini kan tidak, Bareskrim langsung saja,” ujarnya. JULIE INDAHRINI