Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto Digeledah Kembali okleh KPK

Forumkeadiklan.com. Mojokerto – Setelah melakukan penggeledahan ruang kerja Bupati Mojokerto, Wakil Bupati, Sekda, Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Selasa (24/4/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto pada Rabu (25/4/2018).

Sejumlah petugas Komisi Antirasuah tampak masuk ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 11.00 WIB dan hingga saat ini masih melakukan penggeledahan

Informasi yang dihimpun penggeledahan KPK di Pemkab Mojokerto tersebut terkait kasus dugaan gratifikasi 15 tower seluler yang tidak berijin pada tahun 2015.

Saat itu ada upaya penegakan peraturan daerah (Perda) yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Mojokerto.

Setelah penegakan Perda itu berlanjut, muncul nama seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik tower tersebut. Pemilik tower itu mengaku bahwa telah mengeluarkan biaya untuk gratifikasi.

Namun, tidak menutup kemungkinan KPK mengincar dugaan kasus korupsi lainnya yang terjadi di Kabupaten Mojokerto.

Penyidik KPK menyita 2 boks dokumen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto. Dokumen tersebut di antaranya terkait izin pendirian tower seluler (BTS) tahun 2015.

Penggeledahan di kantor DPMPTSP Mojokerto berlangsung selama 5 jam. Sekitar pukul 17.00 WIB, penyidik KPK membawa keluar 2 boks berisi dokumen dan 3 buah koper.

Kepala DPMPTSP Mojokerto Abdulloh Muchtar mengatakan, dokumen yang disita penyidik KPK terkait izin pendirian tower seluler.

“Ini pengambilan berkas terkait tower tahun 2015,” katanya kepada wartawan usai mendampingi penggeledahan KPK, Rabu (25/4/2018) petang.

Muchtar memastikan, penggeledahan KPK tak mengganggu pelayanan perizinan di kantornya. “Pelayanan tetap jalan, saya tadi tetap tanda tangan perizinan,” terangnya.

Terkait kasus tower seluler, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) juga angkat bicara. Menurut dia, kasus ini terjadi tahun 2015. Terdapat 15 tower BTS yang saat itu bodong. Namun, pemilik tower diduga melakukan gratifikasi ke oknum di Pemkab Mojokerto sehingga tower tak dieksekusi.

Namun, MKP berdalih tak menerima aliran dana gratifikasi tersebut. “Saya tidak kenal orang itu, tidak pernah bertemu,” tegasnya, Selasa (24/4).