Dilema Praperadilan

 

Abdul Fickar Hadjar

Dosen Universitas Trisakti

 

Praperadilan itu kompetensinya soal keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut. sertamenyatakan penghentian penyidikan itu tidak sah serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 77 sd 83 KUHAP) dan menyatakan penetapan tersangka tidak sah (putusan MK)

Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah dan menyita serta menyatakan seseorang sebagai tersangka.

Selain kewenangan tersebut, maka praperadilan tidak berwenang memutuskan termasuk memerintahkan menetapkan seseorang sebagai tersangka (ic menetapkan Budiono sebagai tersangka)

Putusan praperadilan yang memerintahkan agar Budiono ditetapkan sebagai tersangka jelas telah melebihi kewenangan praperadilan.

Memang tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan praperadilan, tetapi terhadap putusan yang melebihi kewenangan itu tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti. Bahkan menurut saya bisa diajukan peninjauan kembali (PK)

Tetapi terhadp putusan penghentian perkara tidak sah dan memerintahkan membuka perkara kembali wajib dilaksanakan oleh KPK. Meski KPK lembaga independen tetap harus tunduk pada putusan pengadilan sepanjang peradilan yang mengeluarkan putusan itu mempunyai kewenangan untuk memutusnya.

Ya, disatu sisi pemohon (MAKI) menggunakan terminologi “seolah-olah” dihentikan penyidikannya secara materil, dilain pihak hakim praperadilan juga menolak bahwa kasus Century ini telah dihentikan. Jadi jelas KETIDAK JELASAN putusan praperadilan ini didasari oleh kewenangan atributif yang mana yang diatur UU?

Meskipun dari amar putusan hakim mendasari kewenangannya pada “ketidak absahan penghentian penyidikan”, tetapi menjadi aneh juga ketika hakim memerintahkan:
a. KPK menetapkan Budiono dkk sebagai tersangka dan
b. Jika kpk tdk sanggup menerintahkan untuk menyerahkan kepada kepolisian atau kejaksaan.

Dua amar putusan ini JELAS DAN TERANG telah melampaui batas kewenangan lembaga praperadilan.

Ada dua kemungkinan hakim memutuskan amar seperti itu, yaitu:
a. Mencoba membuat terobosan penemuan hukum, dengan menambah lagi “kewenangan” baru lembaga praperadilan. karena seperti katanya sendiri ini “bukan permohonan menyatakan tidak sah penghentian penyidikan” seperti disebutkan dalam pertimbangan putusan, lalu kewenangan apa? Dari perspektif “penemuan hukum” (rechtvinding) jelas tidak menenuhi syarat karena kewenangan jelas dan tidak ada kekosongan hukum. Jadi jelasnnya ingin gagah gagahan dengan berlindung dibalik jubah kebebasan kekuasaan jehakiman “independency judiciary.”
b. Amar putusan ini menggambarkan bahwa sang hakim mendudukan perkara praperadilan ini sebagai dan tunduk pada hukum perdata formil, karena itu amar putusannya persis mengikuti mekanisme hukum acara perdata, sehingga membuat amar putusan persis seperti yang diminta pemohon. Padahal praperadilan itu bagian dari dan merupakan mekanisme HUKUM ACARA PIDANA. Jadi persoalannya lebih pada soal pilihan pilihan tafsir, karena itu profesionalisme menjadi titik berat yang harus diperhatikan dalam pembinaan dan peningkatab profesi.

Dari pernyataannya KPK masih berkomitmen untuk menuntaskan kasus century, tetapi KPK juga jangan terlalu pede sebagai lembaga independen sehingga mempengaruhi sikap yang semaunya menindak lanjuti kelanjutan perkara.

Kebiasaan ini HARUS DIRUBAH sehingga tidak terkesan KPK sebagu lembaga yang tidak bisa disentuh dan bekerja semaunya saja,  saya kira ini juga gejala korupsi power tend to corrupt. Tidak hanya di bidang penindakan perkara tapi juga dibidang “pengaduan masyarakar” yang tertutup sangat mungkin dimanfaatkan oleh oknum oknum internal untuk mencari keuntungan.

Karna itu jika putusan praperadilan itu, selain perintah melanjutkan perkara, juga menentukan “batas waktu” tertentu untuk menetapkan tersangka maka putusan menjadi terobosan baru sebagai alat pengawasan terhadap KPK.

Amar putusan yang memerintahkan KPK nenyerahkan perkara pada kepolisian dan kejaksaan adalah amar yang selain melebihi kewenangannya JUGA TELAH MELANGGAR HUKUM dalam hasil ini UU KPK yang justru memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih perkara korupsi yang ditangani lembaga lain, jika dalam penanganannya juga terjadi korupsi.

Secara teoritis “kelambanan KPK” menetapkan tersangka lain bisa disebabkan oleh belum cukupnya alat bukti pendukung, tetapi bisa juga terjadi karena sebab lain. Misalkan secara politis sangat mungkin terjadi deal deal politik, dari perspektif teknis juga sangat mungkin oknum oknum dalam praktek penindakan memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Karena itu KPK harus meresponnya dengan baik, saya kira LEBIH BAIK MELANJUTKAN KASUS KASUS BESAR (kerugian negaranya) dari pada OTT yang secara ekonomis nilainya justru tidak seimbang dengan cost yang dikeluarkan.

Kasus Century harus dituntaskan sampai keakar akarnya, agar secara kekembagaan KPK tetap exist tidak digerogoti oleh kepentingan kepentingan lain selain kepentingan hukum.