Diganjar Hukuman Makin Berat

Upaya hukum yang dilakukan Irman dan Sugiharto mencari keringan hukum justeru memberikan hasil berbeda. Hukuman ditambah.

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Irman dan Sugiharto masing-masing menjadi 15 tahun penjara. Sebelumnya, Irman dihukum 7 tahun penjara dan Sugiarto dihukum 5 tahun penjara. “Masing-masing dihukum 15 tahun penjara,” kata juru bicara MA Suhadi.

Keduanya adalah mantan pejabat di Kementrian Dalam Negeri, Irman adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman, dan Sugiharto Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan. Sebelumnya, Irman, divonis 7 tahun penjara, dan Sugiharto 5 tahun.

Duduk sebagai ketua majelis Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Prof Abdul Latief. Selain itu, keduanya dikenai denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan. “Keduanya juga dikenakan hukuman uang pengganti,” ujar Suhadi.

Irman diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsi sebesar USD 500 ribu dan Rp 1 miliar, dikurangi uang yang sudah dikembalikan. Bila ia tidak membayar uang pengganti, hartanya dirampas. Bila tidak cukup, hukuman penjaranya ditambah 5 tahun menjadi 20 tahun penjara.

Adapun Sugiharto diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsi sebesar USD 450 ribu dikurangi uang yang sudah dikembalikan dan mobil Honda Jazz yang dihargai Rp 150 juta. Bila ia tidak membayar uang pengganti, hartanya dirampas. Bila tidak cukup, maka hukuman penjaranya ditambah 3 tahun menjadi 18 tahun penjara.

hakim agung, artidjo (abdul farid/forum)

Hukuman pidana yang diganjar oleh Hakim Artidjo Alkostar ini lebih berat dibanding tahapan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di PT, besaran pidana Irman dan Sugiharto tidak berubah dari putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Menanggapi hal ini, juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum menerima putusan lengkap kasasi tersebut. Kendati begitu, kata Febri, KPK tetap menghormati putusan kasasi MA yang telah berkekuatan hukum tetap. “Nanti begitu putusan diterima akan kami pelajari lebih lanjut. Termasuk kaitannya dengan putusan Pengadilan Tinggi untuk Andi (Andi Agustinus) ataupun Putusan untuk SN (Setya Novanto) nanti,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 19 April 2018.

Meski mengubah hukuman pidana penjara, namun MA tidak mengubah besaran hukuman pidana pengganti terhadap kedua terdakwa. Irman dibebankan uang pengganti sebesar 500 ribu dolar AS dan Rp 1 miliar yang harus dibayarkan 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Kasus KTP elektronik memang seperti gurita yang mencengkram kemana-mana. Selain Irman dan Sugiharto, banyak nama yang terseret menjadi pesakitan karena kasus ini. Bahkan, Ketua DPR Setya Novanto harus melepaskan jabatannya dan menjadi terdakwa lantaran kasus ini.

Peran yang ‘dimainkan’ oleh para terdakwa berbeda-beda. Sugiharto merupakan Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Dia merupakan orang pertama yang menjadi tersangka pada kasus e-KTP.

Dia dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Sugiharto didakwa merugikan negara Rp 2,3 triliun dalam kasus ini.

Menurut jaksa, Sugiharto terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Sugiharto juga diperkaya sebesar 450.000 dollar AS dan Rp 460 juta.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sugiharto dengan 5 tahun penjara dan membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus e-KTP, Sugiharto menjadi justice collaborator. Dia dinilai mau mengakui kesalahan dan bersedia mengungkap peran pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini.

Irman merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dia adalah atasan Sugiharto. Pada Jumat 30 September 2016, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Sama seperti Sugiharto, Irman diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menurut jaksa, bersama-sama dengan Sugiharto, Irman terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Dia dan Sugiharto juga terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP. Dalam surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya sebesar 573.700 dollar AS, Rp 2,9 miliar dan 6.000 dollar Singapura.

Dalam dakwaan, dia dinyatakan merugikan negara Rp 2,3 triliun pada proyek pembuatan e-KTP. Oleh jaksa, Irman dituntut 7 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Saat menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/7/2017), Irman menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dikabulkannya permohonan sebagai justice collaborator.  JULIE INDAHRINI